Sektor pendanaan energi hijau kini merambah penguatan jaringan transmisi listrik hingga penyediaan perangkat baterai penyimpanan daya.
JAKARTA — Pemerintah Indonesia mengundang korporasi asal China guna menggarap potensi proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berdaya 100 gigawatt-peak (GWp). Pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan ini ditaksir menyerap kucuran modal sampai angka Rp1.140 triliun.
Kebutuhan pendanaan tersebut tak hanya dialokasikan bagi pendirian stasiun pembangkit, melainkan mencakup perbaikan jalur transmisi serta penerapan teknologi baterai penyimpan listrik. Tawaran kemitraan strategis ini digelar sejalan dengan agenda nasional untuk mempercepat realisasi pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).
Peluang penanaman modal itu diulas lewat agenda forum China RE Invest Indonesia 2026 yang berlangsung di Beijing. Pertemuan bilateral bentukan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing bersama lembaga Tenggara Strategics serta CSIS Indonesia itu mempertemukan jajaran pembuat kebijakan dan pelaku bisnis kedua negara.
Pada forum tersebut, utusan PT PLN berdialog langsung dengan para penanam modal serta institusi finansial China dalam agenda penjajakan bisnis untuk mendiskusikan peluang kolaborasi kelistrikan.
Wakil Presiden Eksekutif Perencanaan Strategis Pembangkitan PLN Parulian Noviandri memaparkan, rencana pengadaan PLTS 100 GWp ini terbagi atas kapasitas 89,1 GWp yang tersambung ke sistem transmisi PLN serta 11,7 GWp instalasi di luar jalur kelistrikan PLN.
"Dengan mempertimbangkan kesiapan investasi, regulasi, dan infrastruktur pendukung, PLN telah mengidentifikasi sekitar 35 GWp yang berpotensi dikembangkan hingga 2029," kata Parulian dalam keterangan pers, Selasa (10/11/2026).
Secara agregat, proyek ambisius tersebut diperhitungkan memerlukan sokongan kapital Rp1.140 triliun dan siap menyerap estimasi 2,8 juta tenaga kerja pada masa konstruksi fisik. "Secara keseluruhan, program itu diperkirakan membutuhkan investasi Rp1.140 triliun dan berpotensi menciptakan sekitar 2,8 juta lapangan kerja selama tahap konstruksi," ujar Parulian.
Ruang penanaman modal lainnya terhampar pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Pihak PLN memproyeksikan keperluan kapital dalam peta jalan itu menyentuh Rp2.967 triliun guna mendongkrak kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW).
Sekitar 76 persen dari target pertambahan kapasitas itu bertumpu pada sumber energi hijau dan teknologi sistem penyimpanan daya. Di samping itu, sebanyak 73 persen porsi pendanaan pembangkit disiapkan bagi produsen listrik swasta atau independent power producer (IPP).
"Skala pengembangan pembangkit dan jaringan itu membuka ruang bagi perusahaan China yang berpengalaman membangun PLTS skala besar, memproduksi panel surya dan baterai, serta membiayai proyek energi terbarukan," ujar Parulian.
Direktur Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) Beijing Rizaldi Indra Janu menuturkan bahwa otoritas Indonesia menyediakan aneka kemudahan bagi investor global. Salah satunya berupa pembebasan pajak penghasilan badan atau tax holiday khusus bagi penanam modal yang memenuhi kriteria di kawasan ekonomi khusus (KEK).
Pada kesempatan serupa, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Beijing Yulian Wihantoro mengingatkan krusialnya mitigasi fluktuasi kurs mata uang dalam pendanaan berjangka panjang. Penerapan instrumen lindung nilai atau hedging bersama skema Transaksi Mata Uang Lokal (Local Currency Transaction/LCT) Indonesia-China diyakini mampu memperkuat realisasi kemitraan bilateral.
General Manager Departemen Manajemen Pasar dan Investasi China Energy International Group untuk Asia Tenggara Zhou Kai mengamati potensi sinergi rancang bangun kelistrikan, konstruksi instalasi energi, hingga skema pembiayaan. Pihaknya menyoroti peluang garapan PLTS, pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB), sistem baterai, transmisi antarwilayah pulau, dan modernisasi jaringan daya nasional.
