Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan siasat lancung dalam kasus dugaan korupsi pelaksanaan pengadaan barang serta jasa pada lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menyeret nama Bima Setiawan (BMS), saudara kandung dari mantan pucuk pimpinan BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto.
Berdasarkan pemaparan konstruksi perkara oleh aparat penegak hukum, serangkaian paket pengerjaan yang sejak permulaan diserahkan melalui skema penunjukan langsung ke korporasi swasta nyatanya diambil alih pengerjaannya oleh unit-unit korporasi yang mempunyai keterikatan langsung maupun terafiliasi dengan Bima.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengutarakan dengan gamblang bahwa sistem pengadaan sarana yang sedang dibongkar penyidik komisi antirasuah dipenuhi oleh praktik benturan kepentingan yang teramat kentara.
"Untuk tersangka saudara BMS yang merupakan adik dari Kepala BNPB yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini, yang bersangkutan diduga melakukan pengadaan barang dan jasa yang kuat unsur benturan kepentingannya," kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Dijelaskan lebih jauh oleh Budi, pada level teknis operasional, paket pengerjaan di instansi BNPB pada tahap mula diberikan melewati jalur penunjukan langsung terhadap entitas korporasi swasta yang telah ditargetkan. Kendati demikian, pihak riil yang mengeksekusi pengerjaan fisik di lokasi sesungguhnya bukanlah pihak pemenang resmi proses penunjukan awal, melainkan badan usaha milik atau yang berkaitan erat dengan figur Bima.
"Di mana secara teknisnya proyek-proyek yang ada di BNPB ini kemudian dilakukan penunjukan langsung kepada pihak swasta, namun kemudian proyek-proyek itu dikerjakan sendiri oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi oleh Saudara BMS," tutur Budi.
Sebagai bentuk kompensasi atas pemanfaatan legalitas perusahaan yang dipinjam melalui penunjukan langsung tersebut, Bima disinyalir menyalurkan sejumlah imbalan berupa dana tunai kepada para pemilik entitas swasta bersangkutan. Aliran dana imbal jasa tersebut lazim diistilahkan sebagai imbalan komisi proyek atau tarif sewa pinjam bendera perusahaan rekanan.
"Kemudian saudara BMS ini memberikan fee proyek atau fee pinjam bendera, ya, kepada pihak-pihak swasta yang semula ditunjuk melalui proses atau mekanisme penunjukan langsung," imbuh Budi.
KPK Periksa Istri Bima
Sebelum tahapan pemaparan ini, tim penyidik lembaga antirasuah pun telah memanggil serta meminta keterangan dari istri sah Bima Setiawan, yakni Sri Endang (SE), berstatus sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK. Sosok Sri Endang didudukkan selaku komisaris utama pada korporasi yang diduga kuat bertindak sebagai vendor penyedia pengerjaan di BNPB, tatkala Bima sendiri tercatat pernah memegang posisi strategis sebagai staf khusus maupun tenaga ahli dari pucuk pimpinan Kepala BNPB.
Budi menambahkan penjelasan bahwa tim pemeriksa memanggil Sri Endang dalam rangka memverifikasi potensi benturan kepentingan dalam proyek-proyek tanggap darurat yang pendanaannya bersumber dari pos Dana Siap Pakai (DSP) BNPB. Pada situasi darurat spesifik, pengadaan mempergunakan anggaran DSP memang diperbolehkan memakai metode penunjukan langsung tanpa lelang terbuka selama sanggup memenuhi empat parameter ketentuan hukum yang berlaku, akan tetapi celah pengecualian itulah yang diduga kuat dimanipulasi pihak berperkara.
"Untuk pemeriksaan BNPB, termasuk kepada pihak-pihak swasta, salah satunya Saudari SE yang diduga merupakan salah satu vendor atau penyedia pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, bahwa yang bersangkutan merupakan istri dari salah satu tersangka, Saudara BMS, yang merupakan staf khusus ataupun tenaga ahli Kepala BNPB," kata Budi kepada wartawan, dikutip Jumat (30/10/2026).
Para penyidik komisi antirasuah juga tengah membedah secara rinci daftar rincian paket penugasan yang dijalankan korporasi milik Sri Endang, beserta seluruh alur penyerahan proyek kedaruratan yang disokong anggaran DSP tersebut.
"Artinya dalam pemeriksaan ini, penyidik butuh mengonfirmasi, butuh meminta keterangan berkaitan dengan dugaan unsur-unsur konflik kepentingan, sehingga unsur-unsur itu kemudian terkonfirmasi. Termasuk paket pekerjaan apa saja yang dikerjakan oleh saksi selaku swasta yang mengerjakan sejumlah proyek penanggulangan ataupun tanggap darurat dari bencana yang bersumber dari Dana Siap Pakai atau DSP di BNPB, termasuk proses dan mekanismenya," ujar Budi.
Menurut pandangan Budi, perlakuan khusus lewat penunjukan langsung pada pemakaian pos anggaran DSP ketimbang prosedur dana belanja reguler pada kenyataannya sengaja dieksploitasi demi meraup profit sepihak dan menyulut pertentangan kepentingan di lapangan.
"Itulah yang kemudian menjadi celah di tataran operasionalnya para pihak ini mengambil celah regulasi, ya, untuk kemudian melakukan pengadaan barang dan jasa dan terjadi adanya benturan kepentingan," tambahnya.
Tidak sebatas menyoroti kedudukan Sri Endang selaku petinggi komisaris utama serta kemungkinan adanya aksi pinjam-meminjam bendera badan usaha pihak lain, KPK turut menyisir jalur instruksi penugasan, riwayat pergerakan dana, sampai potensi keterlibatan figur lain, termasuk mantan pimpinan Kepala BNPB Suharyanto.
"Terkait dengan pemeriksaan saksi-saksi, semuanya nanti pasti kami akan update pada waktunya. Apakah berhenti di BMS atau kemudian ada alur perintah lain kepada BMS, termasuk aliran uangnya, ya, ke mana saja itu terus dilakukan penelusuran," pungkas Budi.
Duduk perkara dugaan tindak pidana korupsi ini berakar dari penyelewengan tata kelola alokasi Dana Siap Pakai (DSP) untuk keperluan penanganan darurat bencana alam di lingkungan BNPB, mencakup langkah pemadaman kebakaran hutan dan lahan hingga peristiwa kebencanaan hidrometeorologi.
Menilik konstruksi perkara resmi dari KPK, rentang kemitraan pengadaan barang melalui skema penunjukan langsung pada kurun tahun 2024 hingga 2026 mengikutsertakan sejumlah pihak rekanan penyedia yang dicurigai berafiliasi erat dengan Bima.
Besaran nilai kontrak kumulatif dari korporasi-korporasi yang disinyalir terhubung dengan Bima diperkirakan menembus angka fantastis sekitar Rp 148 miliar. Besaran dana tersebut terdistribusi atas pembagian perkiraan Rp 45,76 miliar pada kalender 2024, berlanjut Rp 52,27 miliar pada 2025, dan mengalir Rp 50 miliar sepanjang berjalannya masa 2026.
Di samping persoalan pengadaan itu, KPK mencurigai perputaran dana dari perusahaan terafiliasi tersebut dilarikan untuk membiayai hajat pribadi Bima, antara lain aksi akuisisi kepemilikan saham di tubuh PT Medela Potentia via perantara PT Alfa Veritas Energizer. Kepemilikan modal yang tercatat menyentuh angka 150,4 juta lembar saham atau proporsional dengan kisaran 1,07 persen, yang memiliki nilai valuasi pasar berkisar Rp 30,98 miliar per tanggal 13 Oktober 2026.
Menimbang serangkaian tindakan lancung tersebut, Bima dijerat dengan sangkaan melanggar ketentuan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 seputar Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah mengalami penyesuaian melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 terkait Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Akses selalu rangkuman berita teranyar dan kredibel hanya melalui Berita Liputan6






