Revisi UU HAM: Pemerintah Siapkan Sanksi Tegas Tutup Korporasi Perusak Ekologi

Posted on
banner 336x280

Kementerian HAM mengupayakan pengukuhan aturan hak asasi serta proteksi alam pada pembaruan regulasi HAM, sekaligus merancang Perpres Bisnis dan HAM yang memuat ketetapan sanksi berat mencakup penghentian total operasional badan usaha perusak kelestarian ekologi.

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) terus mendorong penguatan norma perlindungan manusia dan alam melalui amendemen Undang-Undang HAM. Di samping itu, otoritas pemerintah tengah mematangkan aturan Perpres Bisnis dan HAM yang bakal menghadirkan mandat eksekusi hukuman berat, termasuk membubarkan perusahaan yang terbukti memicu kerusakan alam.

Menteri HAM Natalius Pigai, pada agenda dengar pendapat bersama Komisi XIII DPR RI secara virtual di Jakarta, Selasa (17/11), menerangkan landasan pencantuman prinsip human rights and environment mengacu pada mukadimah Konferensi Rio 1992. Kebijakan ini dihadirkan guna menjawab atensi para legislator terkait problematika lingkungan serta kemanusiaan.

Lewat perombakan UU HAM ini, pihak kementerian menargetkan peningkatan kapasitas peradilan nasional supaya kelak sanggup memproses hukum tindak kejahatan ekosida maupun biosida. Natalius Pigai mencontohkan sederet bencana fatal semisal insiden Minamata, petaka Fukushima, lumpur Lapindo, hingga Chernobyl di wilayah Ukraina sebagai gambaran perusakan alam masif yang wajib diadili.

Rancangan Perpres Bisnis dan HAM Berada di Istana

Natalius Pigai membeberkan dokumen rancangan Perpres Bisnis dan HAM saat ini telah diserahkan ke pihak Istana untuk segera diresmikan. Payung regulasi itu nantinya membekali aparat negara otoritas konkret dalam menindak setiap korporasi yang terbukti melanggar norma HAM serta memusnahkan stabilitas ekologi maupun biota lokal.

"Nanti menteri menyampaikan kepada Presiden, kalau ada perusahaan itu terbukti melakukan pelanggaran HAM, maka sampaikan kepada Presiden, Presiden akan mengambil, memerintahkan Menteri HAM untuk satu, menutup perusahaan; banned di perbankan; atau memberi teguran tegas. Di dalam Perpres itu," papar Natalius Pigai.

Dirinya menggarisbawahi komitmen Kementerian HAM untuk segera mengambil tindakan sekiranya kalangan legislatif DPR RI berencana meninjau langsung area cagar alam konservasi, seperti kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Pihaknya bersiap meneruskan usulan sanksi resmi kepada Kepala Negara apabila terbukti terjadi penyimpangan.

Natalius Pigai turut mengutarakan opsi pemanggilan entitas bisnis multinasional, seperti Freeport, menuju ruang dewan parlemen memanfaatkan dasar hukum tersebut. Selagi menanti pengesahan peraturan presiden, jajaran kementeriannya terus merapatkan koordinasi bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) demi mengkaji ulang perizinan operasional yang dinilai mengancam stabilitas kelestarian bumi.

Pedoman Menjaga Kelestarian Hayati serta Satwa

Dalam forum tersebut, Pigai menghadirkan keberhasilan negara Rwanda yang sukses mendulang apresiasi global atas konsistensi menjaga satwa liar di teritori aslinya. Beliau turut mengulas fauna komodo di Tanah Air yang memang cuma dapat hidup optimal di Pulau Komodo akibat ikatan biologis mendalam dengan habitat aslinya (milieu).

Bagi Pigai, tindakan relokasi paksa atas satwa liar dari wilayah orisinalnya di kawasan Ujung Kulon secara nyata bertolak belakang dengan asas pelestarian lingkungan. Beliau menganalogikan praktik relokasi tersebut layaknya pemindahan paksa kelompok masyarakat, seperti menggeser warga asli Papua ke kota Manado, yang dinilai tergolong ke dalam pelanggaran HAM berat.