Sambut Era Mandatori B50, GAPKI Perkuat Penerapan GAP dan Pola Kemitraan Petani Sawit

Posted on
banner 336x280

GAPKI terus mendorong implementasi Good Agricultural Practices beserta perluasan skema kemitraan guna memacu hasil panen kelapa sawit berkelanjutan demi mengamankan pasokan komoditas biodiesel B50 sekaligus memperkokoh daya saing pasar.

Asosiasi produsen kelapa sawit tanah air, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), menginisiasi langkah pemaksimalan produktivitas perkebunan sawit domestik melalui tata kelola budidaya ramah lingkungan serta penguatan relasi kerja sama. Strategi terpadu ini dipandang sangat vital guna menyikapi gelombang pergeseran energi hijau, utamanya dalam menjamin ketersediaan pasokan bahan dasar biodiesel seiring rencana kenaikan target bauran dari B40 menuju B50.

Ketua Bidang Perkebunan GAPKI R. Aziz Hidayat menegaskan bahwa penguatan kaidah Good Agricultural Practices (GAP) serta jalinan kemitraan memegang fungsi krusial untuk mendongkrak performa produktivitas perkebunan sawit berkelanjutan. “Apalagi biodiesel kita naik dari B40 ke B50,” ungkap Aziz saat berbicara pada agenda diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) yang mengusung tema Penguatan GAP dan Produktivitas untuk Wujudkan Sawit Berkelanjutan di Jakarta, Rabu (18/11).

Penerapan praktik budidaya agrikultur bermutu tinggi serta pola kerja sama dinilai esensial lantaran menjadi pilar utama peningkatan efisiensi hasil panen dan keberlangsungan ekosistem industri minyak sawit nasional. Program tersebut terasa makin genting mengingat lonjakan konsumsi minyak kelapa sawit mentah di ranah domestik terus bergerak naik, salah satunya demi menyokong kewajiban mandatori biofuel B50.

Berdasarkan pemaparan Aziz, tren output panen sawit Indonesia menunjukkan kurva positif. Realisasi panen yang tercatat 48,16 juta ton pada tahun sebelumnya diestimasikan melonjak menembus 51,66 juta ton sepanjang tahun berjalan. Menilik catatan hingga Juli, volume produksi bertumbuh dari 33,4 juta ton ke level 35,6 juta ton. Pada sisi lain, perolehan nilai ekspor sawit sanggup menembus angka 23,2 miliar dolar Amerika Serikat (AS), melampaui capaian kurun waktu serupa tahun lalu yang berada di posisi 20,9 miliar dolar AS.

“Yang membanggakan, nilai ekspor sampai Juli itu 23,2 miliar dolar AS. Tahun lalu, Juli sekitar 20,9 miliar dolar AS. Devisanya Rp403 triliun. Mudah-mudahan bisa memecahkan rekor saat COVID-19 dulu yang sekitar Rp700 triliun sampai akhir tahun,” ujar Aziz.

Kendala Produktivitas Kebun dan Akselerasi PSR

Kendati demikian, dia memberikan catatan bahwa lonjakan volume hasil panen tersebut belum seutuhnya menuntaskan persoalan mendasar menyangkut produktivitas tanaman. Menurut pengamatannya, capaian per hektare lahan perkebunan masih menemui beragam hambatan, malahan cenderung jalan di tempat pada beberapa kawasan sentra. Aziz menggarisbawahi urgensi alokasi perhatian ekstra terhadap agenda Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Pelaksanaan program replanting ini dinilai merupakan jalan keluar efektif guna memulihkan mutu tanaman milik pekebun swadaya sekaligus menjaga kestabilan pasokan pasokan bahan mentah kelapa sawit.

Ia membeberkan bahwa cakupan realisasi kegiatan PSR telah menjangkau luasan sekitar 420.000 hektare yang menaungi 190.000 petani rakyat sampai kurun November 2026. Kendati demikian, gerak operasional di lapangan masih terbentur rintangan administratif, terutama menyangkut legalitas hak milik area dan status perkebunan yang terindikasi masuk kawasan hutan. “Tantangan program PSR ada masalah STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya), SHM (Sertifikat Hak Milik), masuk kawasan hutan, dan ada ketakutan dipanggil aparat penegak hukum,” tuturnya.

Pihak GAPKI, sambung Aziz, berkomitmen penuh mengawal keberhasilan implementasi peremajaan kelapa sawit lewat mekanisme kemitraan terpadu. Pendekatan ini sesungguhnya telah dipacu secara konsisten mulai 2022, termasuk merangkul para petani yang dahulunya terikat dalam skema plasma lama agar tetap terhubung dengan korporasi perkebunan. “Perlu kesabaran dan waktu untuk mengumpulkan dokumen-dokumen sebagai syarat mitra perusahaan. Rata-rata mereka dulu eks plasma. Sekarang sudah tidak ada lagi pola inti-plasma seperti sebelumnya,” katanya.

Dorongan Percepatan Standar Keberlanjutan ISPO

Lebih lanjut dia menerangkan, pendampingan intensif serta verifikasi berkas peremajaan sawit rakyat ini secara langsung mempermudah kelompok tani memenuhi instrumen kriteria sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). “Kalau ini terpenuhi, menuju ISPO gampang sekali karena persyaratannya sama,” beber Aziz.

Bagi Aziz, sertifikasi ISPO bukan sekadar sarana formal guna menaati peraturan perundangan, melainkan media konkret dalam mentransformasi manajemen tata kelola perkebunan, pelestarian lingkungan hidup, perlindungan hak asasi manusia, serta nilai kompetitif komoditas sawit. Atas dasar itu, percepatan pengesahan mutu keberlanjutan mutlak dibarengi penyelesaian tuntas terkait legalitas alas hak tanah perkebunan dan modernisasi pengurusan izin.

Aziz merekomendasikan adanya langkah pembebasan biaya pengurusan STDB secara cepat, percepatan kepemilikan sertifikat tanah, hingga penyelesaian bijak atas tumpang tindih perkebunan sawit rakyat di area kawasan hutan. Dirinya pun mengharapkan hadirnya sistem pelayanan perizinan daring yang akuntabel, transparan, serta memiliki kepastian waktu pemrosesan, persyaratan teknis, dan rincian biaya.

Materi ulasan ini diproduksi melalui dukungan kecerdasan buatan.

GAPKI Dorong Optimalisasi Produktivitas Sawit Lewat GAP dan Kemitraan Hadapi Era B50

Pemerintah Siapkan Rp5,68 Triliun untuk Program Magang dan Vokasi Nasional 2027

BMKG: Waspada Hujan Merata di Jakarta Sore Ini, Petir di Timur dan Utara

China Punya Mesin Ekonomi Baru, Ekspor Teknologi Hijau Melonjak 46,5 Persen

Gubernur Bobby Nasution Perintahkan Penghijauan Jalur Rusak di Gunung Sibayak