Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sangat mengharapkan sokongan menyeluruh dari para anggota legislatif di DPRD untuk melebarkan jangkauan operasional armada Transjakarta lewat penyediaan moda transportasi perairan terpadu ke Kepulauan Seribu. Inisiatif perluasan rute penyeberangan ini dirancang demi menciptakan pemerataan mobilitas warga sekaligus memacu perputaran roda perekonomian setempat secara signifikan.
"Pendirian entitas anak perusahaan menjadi salah satu alternatif guna menjaga fokus maupun mutu operasional dengan senantiasa mengutamakan keterbukaan serta pertanggungjawaban dalam kerangka fungsi kontrol masyarakat," ucapnya saat berada di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Mengenai penyuntikan modal tambahan, Pramono memaparkan perihal tersebut mengacu pada modal dasar korporasi yang bakal diselaraskan bersama rencana bisnis tanpa mengesampingkan kekuatan neraca keuangan kas daerah.
"Oleh karena itu, keberadaan armada Transjabodetabek ini adalah bagian dari gerakan mengurangi ketergantungan kendaraan pribadi demi mendongkrak kelancaran serta kinerja ruas jalanan Jakarta," sambung mantan Sekretaris Kabinet tersebut.
Pada kesempatan lain, legislator Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Golkar, Ramly H.I. Muhamad, menyambut positif tekad Gubernur dalam mendongkrak taraf hidup warga di wilayah Kepulauan Seribu.
Kendati demikian, ia memandang publik kepulauan sebetulnya jauh lebih mendambakan kehadiran kapal angkutan laut yang melaju kencang serta tertib jadwal, misalnya tersedia rutin per 15 menit, daripada sekadar menghadirkan fasilitas serba mewah.
"Harapannya apa yang diutarakan tadi, pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Transjakarta, sebab itu langkah profesional," jelas Ramly menyampaikan masukannya.
Prioritaskan Pelayanan untuk Seluruh Masyarakat Jakarta
Anggota dewan Fraksi Partai Golkar, Ramly H.I. Muhamad, kembali menegaskan apresiasi mendalam terhadap tekad Gubernur memajukan taraf kemakmuran warga Kepulauan Seribu, tetapi warga setempat tidak menuntut kapal berfasilitas mentereng, melainkan moda angkutan laut berkecepatan tinggi dengan jeda waktu teratur sekitar 15 menit sekali.
"Kami sangat menghargai ikhtiar Gubernur yang ingin mencurahkan daya upaya bagi Kepulauan Seribu, tetapi bukan berarti kawasan kepulauan ini lantas dijadikan semacam etalase pencitraan," ungkap Ramly.
Bukan hanya itu, Ramly meminta jajaran birokrasi Pemprov DKI Jakarta agar tidak memusatkan perhatian pada kawasan bahari saja, melainkan mendahulukan pemerataan fasilitas perjalanan tanpa biaya semisal JakLingko untuk menjangkau warga daratan Jakarta secara menyeluruh.
Pasalnya, ia memandang performa Dinas Perhubungan selama ini kurang optimal bahkan kerap memicu keluhan di kalangan pengguna.
"Kami minta apa yang disampaikan tadi, dialihkan pengurusannya kepada Transjakarta karena rekam jejaknya lebih profesional," tutur Ramly menambahkan.
Pandangan seirama datang dari wakil rakyat Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Agus Hamonangan, yang menyatakan evaluasi menyeluruh harus menyasar sikap para pramudi JakLingko yang disinyalir masih kerap ugal-ugalan memacu kendaraan di jalan raya.
Ia menggarisbawahi kelemahan tata kelola pengemudi mikrotrans tersebut wajib dituntaskan bersamaan dengan perumusan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan agenda ekspansi armada Transjakarta.
"Demi menuju pembahasan Ranperda serta operasional Transjakarta tersebut, tentu ini patut dicatat dan diselesaikan setiap problematikanya," tegas Agus memberikan penekanan.
Pemprov Berencana Tambah Alokasi Modal Transjakarta Khusus Jalur Laut
Sebelumnya, jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memang mengagendakan injeksi modal untuk PT Transportasi Jakarta menyusul penambahan mandat penanganan armada kapal pelayaran umum menuju gugusan Kepulauan Seribu.
"Lantaran mengemban tanggung jawab pelayanan Transjakarta darat serta Transjabodetabek, lalu kelak mendapat amanat baru mengurusi Transjakarta jalur laut Kepulauan Seribu, maka kapasitas modal Transjakarta pastinya perlu diperluas," terang Gubernur Pramono Anung di Balai Kota, Rabu (30/9/2026).
Pramono membeberkan perhitungan nilai kucuran dana tersebut saat ini tengah digodok secara matang. Besaran dana nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan riil perseroan sehabis peralihan mandat dari Dinas Perhubungan.
"Terkait angka nominal pastinya untuk penambahan modal Transjakarta dengan tugas baru penyeberangan Pulau Seribu, saat ini sedang kami kalkulasi," pungkasnya.
Dirinya menjelaskan alih kelola ini diambil supaya sistem perhubungan bahari menuju pulau-pulau terluar dapat ditangani secara modern dan andal.
Pramono juga memastikan seluruh sarana penyeberangan kelak didesain khusus mencukupi mobilitas harian para penduduk lokal.
"Maka segala fasilitasnya pasti disiapkan matang menjawab kebutuhan transportasi masyarakat ke Pulau Seribu," tandasnya.
Daftar Informasi dan Isu Terkini Transjakarta:
- Transjakarta Pernah Jadi Sasaran Hoaks, Simak Daftar dan Faktanya
- TransJakarta Diperluas ke Pulau Seribu, DPRD Soroti Nasib Kapal Tradisional
- Modal Dasar Transjakarta Diusulkan Naik Jadi Rp 13,4 Triliun
- Pramono Akan Tambah Modal Transjakarta Kelola Transportasi Laut
- Pramono Tambah 6 Golongan Penerima Transportasi Gratis di Jakarta, Ini Daftarnya
- Mulai 1 Januari 2027, Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Naik
- Transjakarta Ubah Sejumlah Rute Imbas Demo, Ini Daftarnya
- Ada Demo di Jakarta Pusat, Transjakarta Sesuaikan 8 Rute
- Penampakan Terkini Halte Denpasar Usai Ditabrak Truk
