Tingkat kesuksesan agenda Makan Bergizi Gratis (MBG) diproyeksikan menjadi tolok ukur penentu penyaluran dana insentif bagi pemerintah daerah (pemda) dengan total alokasi Rp1 triliun pada 2027 mendatang.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memaparkan bahwa alokasi bonus finansial ini disiapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna memberikan penghargaan atas capaian pemda dalam merealisasikan pelbagai agenda pembangunan strategis.
Oleh sebab itu, implementasi MBG dipastikan bukan tolok ukur tunggal, melainkan komplemen baru yang memperkuat sejumlah indikator yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah pusat.
"Jadi Rp1 triliun itu adalah insentif yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri, bukan kemudian khusus untuk yang MBG saja. Rp1 triliun insentif yang disediakan oleh Kemendagri itu untuk keberhasilan program atau indikator Pemda yang selama ini sudah jalan," ujar Sudaryono saat acara Refleksi 100 Hari Kepemimpinan Kepala BGN di Jakarta Selatan, Kamis (29/10).
Dirinya menerangkan bahwa otoritas pusat terbiasa menyalurkan insentif fiskal kepada daerah yang sanggup memenuhi target pembangunan khusus. Contoh nyata yang sudah bergulir adalah keberhasilan manajemen laju inflasi daerah.
Dalam skema tersebut, kas negara menggelontorkan kucuran sekitar Rp2 miliar sampai Rp3 miliar bagi pemda yang mencatatkan prestasi pengendalian harga terbaik di setiap zonanya.
"Misalnya daerah dengan tingkat inflasi yang terbaik di satu region, itu nanti juaranya dikasih insentif Rp2-3 miliar gitu. Jadi Rp1 triliun itu jumlah semua, MBG tahun depan itu menjadi salah satu parameternya," tutur Sudaryono.
Sudaryono menekankan pembagian insentif tetap berpedoman pada regulasi Kemendagri. Berbagai variabel baku yang selama ini dinilai meliputi stabilitas inflasi, penyusutan persentase pengangguran, serta pengurangan angka kemiskinan daerah.
Meski begitu, pemerintah sekarang sedang mematangkan kriteria evaluasi ekstra bersama jajaran BGN guna menakar performa pelaksanaan agenda MBG di level lokal.
"Nah, ada satu lagi indikator yaitu bagaimana ini yang sedang kita define (susun) dengan BGN, indikatornya apa? Indikatornya apakah misalnya penurunan angka stunting misalnya, atau misalnya indikatornya adalah apa? Keberhasilan dari pelayanan MBG misalnya, atau apa, ini yang sedang kita siapkan," jelasnya.
Ia menggarisbawahi lagi bila dana insentif bernilai total Rp1 triliun tersebut tak dialokasikan spesifik buat MBG. Agenda makan gratis sebatas menjadi suplemen instrumen evaluasi yang melengkapi sistem penilaian berjalan.
"Jadi Rp1 triliun itu bukan hanya khusus untuk MBG, melainkan menambah kriteria baru, menambahkan yang selama ini sudah jalan," tegasnya.
Sudaryono menambahkan, kesuksesan operasional MBG kelak tidak semata-mata diukur dari masifnya skala program atau besarnya kuota sasaran. Pemda wajib memastikan target tercapai, mutu pangan terjaga, serta menu dapat diterima dengan sangat baik.
"Sehingga anak-anak tumbuh dan berkembang dengan baik karena MBG ini bukan program yang dikasih makan hari ini-besok, langsung kemudian kelihatan indikatornya. Ini adalah long-term development (pembangunan jangka panjang)," pungkas Sudaryono.
