Pengadaan bahan pangan untuk MBG berpeluang mendongkrak pangsa pasar produsen lokal di berbagai daerah.
JAKARTA — Kehadiran agenda Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan semata ditujukan guna mencukupi kebutuhan nutrisi masyarakat, melainkan juga berpeluang menghadirkan kepastian permintaan bagi sektor pangan regional. Kebutuhan pasokan bahan mentah untuk agenda ini mampu memicu terbukanya peluang niaga bagi para petani, kalangan peternak, kaum nelayan, badan koperasi, sektor UMKM, sampai wirausahawan pada ekosistem pondok pesantren.
Ketua DPW Himpunan Pengusaha Santri Indonesia (HIPSI) Jawa Timur Burhanudin mengemukakan bahwa berjalannya MBG sudah menghadirkan kesempatan finansial baru bagi lingkungan pesantren. Banyak institusi pesantren berpartisipasi langsung dalam mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sementara kelompok alumni bersama pengusaha santri berkesempatan terintegrasi ke dalam ekosistem penyedia komoditas pangan.
“Dampak positifnya banyak sekali. Komunitas pesantren yang mendirikan SPPG cukup banyak. Alumni juga bisa menjadi bagian dari jaringan pasok pengadaan barang. Sebagai penggerak ekonomi di masyarakat, manfaatnya luar biasa,” ujar Burhanudin, Kamis (24/9/2026).
Dirinya berpendapat bahwa potensi tersebut tergolong masif di wilayah Jawa Timur mengingat daerah bersangkutan ditopang fondasi agraris, peternakan, perikanan, serta jejaring pesantren yang luas. Pada sejumlah kawasan, semisal Banyuwangi, beberapa pemasok serta pemodal potensial dikabarkan mulai menjajaki kolaborasi bersama institusi pesantren demi mengoptimalkan operasional MBG.
Permintaan logistik pangan yang mengalir dari unit dapur MBG turut membantu para penyuplai menyusun jadwal panen secara lebih akurat. Kebutuhan tiap-tiap SPPG dapat dikonversi menjadi skema masa tanam, masa panen, serta jalur logistik berkala sehingga produsen lokal mengantongi arah pasar yang transparan.
“Kalau rantai pasoknya dibangun sampai ke SPPG, petani akan lebih tenang karena ada pasar yang jelas. Kebutuhan dapur dapat dihitung, jalur pasoknya ditata, dan produksi petani bisa disesuaikan,” kata Burhanudin.
Supaya perputaran keuntungan tidak hanya berputar pada segelintir korporasi besar, Burhanudin mengusulkan adanya pemerataan peluang serta pemangkasan rantai birokrasi bagi kelompok perniagaan setempat. Koperasi pedesaan, sektor UMKM, hingga pebisnis berlatar belakang santri dipandang wajib memperoleh porsi keterlibatan setara selama dapat menaati tolok ukur yang ditentukan.
Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Sri Untari Bisowarno menyampaikan tolok ukur kesuksesan MBG mesti ditinjau dari terpenuhinya asupan nutrisi sasaran sekaligus efek pergerakan roda niaga di kawasan setempat. Menurut pandangannya, tata laksana kebijakan dapat menggandeng koperasi konsumsi, pasar basah tradisional, pengelola kantin sekolah, serta wirausaha lokal agar ekosistem niaga yang berjalan kian berkembang.
“Ekonominya bisa berputar di desa dan di wilayah itu. Peternak ayam bergerak, petani sayur bergerak, pasar tradisional hidup, dan tenaga yang memasak juga memperoleh manfaat,” ujar Sri Untari.
Dirinya pun menggarisbawahi pentingnya pendataan tepat sasaran serta pemantauan higienitas makanan secara teratur. Sinergi antara Badan Gizi Nasional (BGN) bersama jajaran pemda, instansi dinas sosial, dinas pendidikan, dan pengelola sekolah amat mutlak agar program mencakup sasaran prioritas, meliputi anak kalangan prasejahtera, ibu mengandung, anak balita, kaum lansia, serta kawan penyandang disabilitas.
Secara bersamaan, standar pemenuhan gizi dan kesegaran bahan baku wajib dijaga tanpa kompromi. Pelaksanaan audit berkala dalam tata kelola program pun mendesak demi melacak kendala pada alur logistik, mekanisme belanja, hingga taraf pelayanan.
Burhanudin memandang evaluasi sebagai instrumen wajar dalam pematangan program nasional yang masih bertumbuh. Menurut penuturannya, kendala teknis di lapangan patut dipetakan kemudian dituntaskan lewat pedoman baku supaya dampak positif program tetap terdistribusi stabil.
Optimalisasi pengawasan serta pemerataan kesempatan masuk pasar menjadi kunci mutlak agar pembelanjaan logistik pangan MBG sanggup mengalirkan efek ekonomi berlipat bagi kawasan daerah. Manakala rantai suplai lokal bisa terintegrasi secara konsisten dengan dapur SPPG, program ini berdaya cipta membuka pasar stabil bagi produsen serta menggairahkan perekonomian regional.
Upbit Perkuat Komitmen Sosial melalui Aksi Kemanusiaan di Flores dan Edukasi Anak di Medan
Biaya Transfer Jadi Pertimbangan, Persaingan Dompet Digital Makin Ketat
Prudential Syariah Catat Kontribusi Rp4,2 Triliun, Klaim dan Manfaat Capai Rp2,2 Triliun
Schaeffler Perkenalkan Portofolio Aftermarket Roda Dua di Indonesia Lewat Automechanika Jakarta
Antrean SPKLU Kini Bisa Dipantau Sebelum Pengisian Daya
