Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto mendorong peningkatan kuantitas personel polisi kehutanan (polhut) guna memperkokoh proteksi seluruh kawasan rimba nasional.
Prabowo bahkan secara langsung menginstruksikan Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara agar mengalokasikan anggaran khusus demi agenda penambahan aparatur penjaga hutan tersebut.
"Menkeu, tahun depan kita bisa dapat anggaran berapa? Dari 70.000 personel, baru bisa 21.000 di 2027, berarti mungkin 3-4 tahun baru bisa 70.000 personel," ujar Prabowo bertempat di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Langkah ini diambil mengingat ketersediaan polhut saat ini dinilai belum mencukupi untuk memelihara kelestarian alam, sehingga pelanggaran hukum yang memicu kehancuran hutan masih berulang.
"Saya telah mengajukan APBN, kalau tidak salah tambahan polisi hutan menjadi 70.000," jelas Prabowo.
Prabowo menekankan bahwa perekrutan besar-besaran polhut krusial demi menekan potensi kebakaran rimba, pembalakan liar, sekaligus mengamankan puluhan juta hektare (ha) area hutan nusantara.
"Saya paham kesulitan aparat kita, saya mengerti kesulitan para prajurit kita, para polisi kita, petugas bea cukai kita, polisi hutan, kita mengerti kalau tidak salah untuk menjaga hutan kita puluhan juta hektare, kita hanya punya 7.000, hanya punya 4.500 polisi hutan harus menjaga puluhan juta," tutur Prabowo secara tegas.
Sebagai informasi, pada momentum yang sama, Presiden Prabowo Subianto turut memantau serah terima denda administratif, penyelamatan aset kas negara, serta penguasaan kembali lahan hutan tahap VIII di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Merujuk pada paparan Wakil Ketua I Pengarah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan sekaligus Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, perolehan dana yang masuk tercatat senilai Rp13.241.335.681.910,13 beserta pengembalian fisik rimba seluas 259.230,73 hektare.
"Hari ini kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras, satgas PKH, yang terdiri dari, tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka, menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara," papar Prabowo saat menyampaikan orasi resminya.
Prabowo menambahkan, agenda serupa telah diselenggarakan delapan kali semenjak Satgas PKH resmi dibentuk pada Januari 2025. Akumulasi penerimaan uang tunai yang berhasil dikembalikan sekarang telah menyentuh kisaran Rp 52 triliun.
