PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Perum Peruri, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) resmi menyepakati kemitraan strategis melalui program Quantum-Safe Indonesia guna membentengi ekosistem digital nasional dari potensi ancaman komputasi kuantum.
Kesepakatan tersebut diresmikan lewat penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di tengah perhelatan Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026 yang berlangsung di Jakarta, Rabu (28/10).
Sinergi lintas sektor ini menitikberatkan pada penguatan kapabilitas teknologi, sistem kriptografi, serta pertahanan siber untuk menangkal bahaya peretasan pada mekanisme enkripsi konvensional saat ini.
Direktur Utama Telkom, Nanang Hendarno, menegaskan lompatan teknologi kuantum patut disikapi sebagai agenda kesiapsiagaan jangka panjang bagi keberlangsungan ekosistem digital di tanah air.
"Melalui kolaborasi dengan BSSN, Peruri, dan dukungan orkestrasi Danantara Indonesia, Telkom ingin ikut membangun capability yang memungkinkan organisasi memahami kondisi aset kriptografinya, menilai tingkat kesiapan, dan mempersiapkan langkah mitigasi secara lebih terstruktur. Penandatanganan hari ini merupakan strategic foundation, sementara implementasi teknisnya akan terus didalami bersama," ujar Nanang.
Berdasarkan nota kesepahaman ini, para pihak akan mengawal proses transisi bertahap menuju era Post-Quantum Cryptography (PQC), mulai dari pemetaan kepemilikan aset kriptografi hingga pengkajian risiko di tingkat organisasi.
Kemajuan komputasi kuantum sejatinya menghadirkan terobosan inovasi baru, namun di sisi lain memiliki kemampuan meretas algoritma enkripsi yang saat ini diandalkan menjaga kerahasiaan data digital. Oleh sebab itu, perumusan mitigasi serta pembaruan infrastruktur keamanan siber mesti dijalankan sedini mungkin untuk menjamin kedaulatan digital nasional.
Kepala BSSN, Nugroho Sulistyo Budi, turut menegaskan risiko komputasi kuantum terhadap keamanan kriptografi bukanlah sekadar wacana teoritis. Berbagai data berharga yang kini terlindungi berpotensi dibobol di masa depan.
"Karena itu, BSSN menyiapkan kerangka dan standar migrasi kriptografi pasca-kuantum secara bertahap, serta bekerja sama dengan industri dan BUMN agar penerapannya tetap selaras dengan ketentuan keamanan nasional," kata Nugroho.
Panduan migrasi PQC besutan BSSN ini merangkum fase persiapan, pencatatan aset kriptografi, evaluasi risiko kuantum, perancangan skema transisi, eksekusi teknis, peningkatan kelincahan kriptografi (cryptographic agility), hingga pemantauan dan audit berkala.
Kerangka kerja tersebut bakal menjadi pedoman utama bagi berbagai entitas di Indonesia guna melangsungkan migrasi yang terarah, sistematis, serta selaras dengan kelancaran operasional dan regulasi keamanan siber yang berlaku.
Managing Director of Strategic Technology Initiatives Danantara Indonesia, Ricardo Irwan Rei, mengutarakan bahwa pembentukan kedaulatan teknologi nasional (sovereign technology) mustahil diwujudkan secara mandiri oleh satu instansi saja.
"Danantara Indonesia ingin mendorong terbentuknya kolaborasi antara regulator, BUMN, dan technology player agar capability yang dikembangkan dapat menjawab kebutuhan nyata, memiliki jalur adopsi, dan pada akhirnya memperkuat ketahanan teknologi nasional," tutur Ricardo.
Terkait pembagian tugas, BSSN berperan menyusun kerangka regulasi, metodologi, standar pengamanan, serta tata kelola siber. Telkom bertugas mendorong kesiapan teknologi beserta integrasi kapabilitas fungsional, termasuk menjajaki sistem identifikasi aset.
Di sisi lain, Peruri menyumbangkan keahliannya di sektor kepercayaan digital (digital trust), identitas digital, hingga pemanfaatan use case. Sementara itu, Danantara Indonesia memegang peran orkestrator ekosistem, memimpin proyek percontohan lintas BUMN, dan memastikan validasi penerapan langsung di lapangan.
Direktur Utama Peruri, Teguh Arief Indratmoko, menilai kemitraan terpadu ini krusial dalam menyatukan keunggulan digital trust, pertahanan siber, dan teknologi kriptografi ke dalam solusi komprehensif.
"Sebagai bagian dari ekosistem digital trust nasional, Peruri melihat kesiapan terhadap era pasca-kuantum sebagai bagian penting dari penguatan kepercayaan dalam layanan digital," ujar Teguh.
Penandatanganan MoU ini menjadi pijakan awal dari kerja sama strategis. Berbagai aspek teknis, model bisnis, hingga detail operasional nantinya diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) definitif lanjutan.
Kolaborasi solid regulator, BUMN, dan pengelola investasi diharapkan mampu membentuk ketahanan siber nasional yang tangguh serta adaptif di kancah teknologi global.
