Jakarta, CNBC Indonesia – Agenda pemungutan suara nasional di Israel dijadwalkan berlangsung pada 27 Oktober 2026. Kontestasi elektoral ini secara nyata memiliki potensi untuk menyudahi hegemoni Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang telah bertahan sekian lama di panggung kekuasaan, meskipun hasil perolehan suara di bilik pencoblosan tidak serta-merta secara otomatis menyingkirkannya dari pucuk kepemimpinan kabinet.
Ajang pemilihan legislatif demi memperebutkan 120 kursi representasi di parlemen Israel, Knesset, ini merupakan agenda pemilu perdana yang diadakan pascaserangan bersenjata pimpinan Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023. Rentetan peristiwa kelam tersebut segera disusul oleh eskalasi pertempuran militer Israel di Jalur Gaza yang oleh banyak pengamat dan berbagai kalangan dinilai sebagai aksi genosida, di samping memicu meluasnya bara konflik berskala kawasan hingga memaksa militer Israel melancarkan gempuran agresi ke sejumlah yurisdiksi negara tetangga.
Sejumlah survei dan jajak pendapat mutakhir memperlihatkan betapa ketatnya benturan elektoral antara gerbong kubu sayap kanan partisan Netanyahu melawan aliansi oposisi yang didominasi elemen komunitas Yahudi. Kendati demikian, tercapainya keunggulan suara bagi pihak oposisi tidak lantas secara langsung menjamin bahwa Netanyahu akan seketika itu juga terdepak dari kursi takhta kekuasaannya.
Sistem elektoral perwakilan proporsional yang dianut oleh perpolitikan Israel mewajibkan fraksi-fraksi partai untuk saling bermanuver dan bernegosiasi alot demi merangkul koalisi dominan yang sanggup mengamankan suara mayoritas di lantai Knesset. Dalam catatan sejarahnya, belum pernah ada satu entitas partai politik tunggal pun yang mampu mengamankan kemenangan mutlak mayoritas secara mandiri, yakni meraup ambang batas sekurang-kurangnya 61 kursi dari total ketersediaan 120 kursi parlemen.
Merujuk pada publikasi rangkaian survei pendapat terbaru, faksi koalisi oposisi diperkirakan bertengger dengan perolehan kisaran 52 kursi parlemen, sementara kongsi aliansi nasionalis-religius yang setia membentengi Netanyahu diproyeksikan mengumpulkan torehan 50 kursi. Berada di tengah konfigurasi kekuatan yang berimbang tersebut, partai-partai politik yang dinakhodai warga Palestina pemegang status kewarganegaraan Israel berpotensi kuat memegang peranan krusial sebagai penentu utama dalam pembentukan susunan kabinet pemerintahan selanjutnya.
Berikut merupakan kompilasi delapan kemungkinan skenario peta politik yang berpeluang terjadi selepas pemilu Israel usai digelar, seperti yang dihimpun dari laporan Al Jazeera.
1. Netanyahu Kembali Sukses Menyusun Pemerintahan
Walaupun berada di posisi yang sedikit tertinggal dalam sejumlah rekapitulasi jajak pendapat elektabilitas, Netanyahu sesungguhnya masih menyimpan kans besar guna mempertahankan titel perdana menteri asalkan gerbong Partai Likud yang dipimpinnya piawai menghimpun konsolidasi kekuatan parlemen yang mencukupi, baik bersumber dari lingkaran sekutu lamanya maupun jajaran mitra kerja sama baru.
Barisan rekanan politik tradisional Netanyahu mencakup Partai Jewish Power yang berada di bawah komando figur kontroversial Menteri Keamanan Nasional dari kubu ekstremis sayap kanan jauh, Itamar Ben-Gvir, serta Partai Religious Zionism yang dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan Bezalel Smotrich.
Selain figur-figur tersebut, dua faksi partai beraliran ultra-Ortodoks, yaitu Partai Shas serta kubu United Torah Judaism, dapat pula mengambil posisi tawar yang amat strategis. Kedua entitas religius ini telah berulang kali merapat masuk ke dalam jajaran barisan koalisi Netanyahu, meski pada perjalanannya mereka juga pernah memutuskan hubungan serta menarik kembali mandat sokongan mereka, dengan insiden terakhir tercatat meletus pada kalender 2025 silam.
Apabila partai-partai beraliran tersebut bersedia kembali menyatukan dukungan kursi secara memadai, maka Netanyahu bakal dapat melenggang mulus membentuk susunan pemerintahan anyar kendati kalkulasi akhir pemilu tidak menempatkan kubunya pada peringkat pertama perolehan suara terbanyak.
2. Kubu Oposisi Mengamankan Koalisi Mayoritas
Memasuki penghujung kurun September, sebanyak empat partai penentang pemerintah telah membubuhkan tanda tangan dalam suatu traktat pakta nonagresi resmi, yang memuat konsensus bersama untuk saling bahu-membahu menumbangkan Netanyahu dari tampuk pimpinan.
Empat poros kekuatan politik penentang itu terdiri atas Partai Yashar, Partai Demokrat, Partai Yisrael Beytenu, ditambah dengan keberadaan koalisi aliansi Together. Mereka berikrar memiliki cita-cita fundamental yang selaras guna "mempertahankan dan memperkuat Israel sebagai negara Yahudi dan demokratis".
Hingga detik ini, himpunan oposisi tersebut belum secara gamblang memproklamasikan sosok yang bakal ditunjuk menakhodai kabinet jika misi merebut mayoritas dewan berhasil diwujudkan. Kendati demikian, mantan panglima tertinggi militer Gadi Eisenkot, yang kini menjadi pucuk pimpinan Partai Yashar, dinilai oleh berbagai pengamat sebagai figur potensial yang amat kuat untuk diangkat menjadi perdana menteri.
Kandidat alternatif lain yang mengemuka dengan peluang sebanding adalah figur mantan Perdana Menteri Naftali Bennett, sosok yang saat ini mengemban mandat memimpin kongsi aliansi Together berdampingan secara solid dengan politisi kawakan Yair Lapid.
Bila blok kekuatan penentang ini sukses memadukan sokongan dari ragam partai politik yang cukup untuk membukukan penguasaan sekurang-kurangnya 61 kursi parlemen, peta lahirnya rezim pemerintahan baru tanpa kehadiran figur Netanyahu dipastikan bakal terealisasi sepenuhnya.
3. Skenario Kabinet dengan Melibatkan Fraksi Partai Ra'am
Dua kekuatan politik yang digerakkan oleh tokoh-tokoh warga Arab, ialah Joint List serta kubu Partai Ra'am, diperkirakan bakal mengunci agregat kekuatan kurang lebih 13 kursi dewan. Kehadiran keduanya menyuarakan hak-hak komunitas warga Palestina yang berstatus sebagai warga negara Israel resmi, yakni mencakup porsi populasi sekitar 20% dari keseluruhan total penduduk di negara tersebut.
Partai Ra'am, yang turut dikenal masyarakat luas dengan identitas United Arab List, pernah menorehkan tinta sejarah pada 2021 tatkala menyatakan bersedia berhimpun ke dalam gerbong susunan kabinet era pimpinan Bennett. Langkah manuver politik bersejarah itu serta-merta menjadikannya faksi partai pertama pimpinan warga Arab yang secara resmi masuk ke dalam lingkar kekuasaan pemerintahan eksekutif Israel.
Pemimpin tertinggi Partai Ra'am, Mansour Abbas, secara terbuka telah melemparkan sinyalemen bahwa dirinya membuka pintu kompromi terhadap pengulangan skema koalisi serupa, seandainya pihak aliansi penentang masih kekurangan sokongan kursi demi memuluskan pembentukan kabinet berkuasa.
Abbas menegaskan deretan isu prioritas yang diusung oleh partainya, di antaranya upaya penanggulangan atas gelombang tindak pidana kejahatan serta teror kekerasan yang kian menghantui kantong wilayah permukiman warga Palestina, serta tuntutan pembenahan regulasi birokrasi yang dipandang sangat diskriminatif, khususnya yang bertalian erat dengan sengkarut perizinan sektor perumahan rakyat.
Kendati demikian, mayoritas jajaran tokoh teras oposisi, termasuk di antaranya sikap yang ditunjukkan oleh Eisenkot, telah melayangkan penolakan tegas atas kemungkinan menjalin kemitraan koalisi semacam itu. Keteguhan sikap resistensi tersebut praktis berisiko mempersulit kubu oposisi dalam menggalang kuorum dukungan kursi parlemen yang mutlak dibutuhkan.
4. Terbentuknya Pemerintahan Minoritas
Manakala persekutuan partai yang tergalang ternyata gagal mencapai ambang batas 61 kursi parlemen, mereka masih dapat berikhtiar meminjam legitimasi mandat dari faksi dewan lain di luar kabinet tanpa perlu menyertakan partai pendukung tersebut secara formal ke dalam susunan kabinet kementerian. Fraksi-fraksi partai yang digawangi kalangan warga Palestina di Israel tergolong sebagai pihak yang memiliki potensi paling realistis guna menyuplai sokongan model ini.
Entitas aliansi Joint List, yang menaungi faksi internal Hadash, faksi Ta'al, beserta kubu Balad, sempat mengonfirmasi kesiapan mereka untuk bertindak selaku bantalan pengaman bagi aliansi penentang rezim Netanyahu. Skema sokongan ini dijalankan dengan komitmen tidak menyumbangkan suara penolakan yang dapat meruntuhkan kabinet dalam proses mosi tidak percaya, meski partai-partai tersebut tidak menempatkan kader mereka dalam kursi menteri resmi.
Sebagai bentuk kompromi timbal balik atas sokongan tak langsung itu, aliansi Joint List dipastikan akan mengajukan serangkaian butir tuntutan konkret, yang mencakup terbukanya peta jalan nyata menuju perwujudan kedaulatan negara Palestina independen hingga komitmen langkah pemusnahan jaringan sindikat kejahatan terorganisasi.
Meski demikian, arsitektur model kabinet minoritas seperti ini senantiasa rentan diguncang gelombang instabilitas politik berkepanjangan. Jurang disparitas visi atas kebijakan krusial tertentu ataupun munculnya potensi pembelotan sikap di antara anggota parlemen dapat menyebabkan koalisi yang rapuh mendadak kehilangan tumpuan mandat pada setiap waktu.
5. Opsi Pembentukan Pemerintahan Persatuan Nasional
Berdasarkan penjelasan resmi kelembagaan dewan legislatif Israel, format pemerintahan persatuan nasional dimaknai sebagai "pemerintahan yang didasarkan pada koalisi luas, yang anggotanya juga mencakup perwakilan kelompok-kelompok parlemen yang saling bersaing".
Kerangka susunan kabinet kompromistis semacam ini secara historis lazim dihadirkan tatkala negara berada dalam pusaran krisis darurat skala nasional, seperti ledakan perang terbuka, musibah bencana alam dahsyat, ataupun hantaman depresi krisis ekonomi parah.
Pada Mei 2020 silam, Netanyahu dan politisi Benny Gantz sempat bersepakat memadukan kekuatan menyusun kabinet persatuan usai tiga putaran pemilu terdahulu senantiasa kandas menghadirkan susunan pemerintahan yang kukuh. Sayangnya, rancang bangun koalisi tersebut justru berujung pecah kongsi dan porak-poranda dalam masa waktu kurang dari satu tahun kalender.
Selanjutnya pada kurun 2023, tepat selepas berkecamuknya serangan berdarah pimpinan milisi Hamas ke teritori Israel, figur Gantz bersama sejumlah barisan anggota partainya memutuskan untuk kembali merapat ke dalam dekapan kabinet koalisi pimpinan Netanyahu. Manuver darurat tersebut dinilai sebagai realisasi kebangkitan pemerintahan persatuan darurat, kendati rekam jejak Gantz sebelumnya dikenal luas sebagai salah seorang oposan paling vokal dan gigih menentang Netanyahu.
Gaya format serupa kini berpotensi dilirik kembali sebagai solusi alternatif kompromi apabila tabulasi hasil pemilu kali ini menihilkan peluang bagi satu blok untuk berkuasa secara independen, sehingga kalkulasi iklim politik memaksa dua kubu rivalitas tersebut duduk bersama menjalin kerja sama.
6. Penerapan Rotasi Jabatan Kursi Perdana Menteri
Alternatif kompromistis lain yang jamak diaplikasikan adalah konsensus distribusi pembagian kekuasaan eksekutif yang memberi ruang legal bagi dua tokoh pemimpin politik untuk saling bergantian mengemban amanah sebagai perdana menteri.
Kesepakatan teknis pertukaran jabatan kepemimpinan semacam ini sejatinya pernah dimufakati bersama antara Netanyahu dan Gantz pada 2020. Akan tetapi, mahligai kerja sama politik keduanya keburu ambruk dan bubar di tengah jalan sebelum Gantz memperoleh giliran resmi untuk mengambil tongkat estafet kepemimpinan perdana menteri.
Selanjutnya, duet Bennett dan Lapid sempat pula mempraktikkan cetak biru skema serupa pada saat mereka berhasil meramu kabinet pemerintahan pada Juni 2021. Berdasarkan kesepakatan tertulis yang dirancang kala itu, mandat kepala pemerintahan direncanakan bakal diserahterimakan kepada Lapid selepas masa dinas Bennett tuntas dijalankan.
Namun takdir berkata lain saat koalisi pimpinan Bennett kehilangan kendali mayoritas di parlemen pada Juni 2022. Imbas dari krisis dukungan parlemen tersebut membuat Lapid langsung melangkah menduduki kursi perdana menteri bertindak sementara pada Juli tahun yang sama.
Kesepakatan mekanisme suksesi berkala ini dapat kembali naik daun untuk dipertimbangkan di meja negosiasi bila koalisi lintas partai memerlukan jalan tengah yang seimbang demi meredam ambisi rivalitas kepemimpinan demi mengamankan kepastian dukungan suara dominan.
7. Suksesi Perdana Menteri Baru dari Lingkar Blok Politik yang Sama
Sebuah pergantian kepemimpinan perdana menteri di Israel pada hakikatnya tidak melulu harus dibarengi dengan terjadinya pergeseran kiblat garis ideologi blok kekuasaan yang tengah memerintah. Di bawah konstitusi Israel, para legislator di parlemen Knesset memegang otoritas penuh guna menentukan siapa sosok kepala pemerintahan yang ditunjuk melalui dinamika tawar-menawar koalisi pascapemilu.
Apabila proses dialog koalisi menemui jalan buntu yang tak berujung akibat resistensi sejumlah faksi yang bersikukuh enggan berada di bawah satu komando kepemimpinan figur tertentu, para pihak dapat menyatukan mufakat dengan mengangkat calon alternatif lain yang masih berakar dari gerbong haluan politik serupa.
Mengacu pada proyeksi skenario ini, partai-partai yang selama ini menjadi loyalis sokongan Netanyahu dapat mengalihkan pilihan mereka kepada figur anggota parlemen lain yang dipandang lebih luwes serta dapat diterima secara damai oleh mitra koalisi potensial. Skema manuver yang sama pun sangat mungkin diimplementasikan di tubuh kubu oposisi apabila mereka terhambat kebuntuan konsensus terkait siapa kandidat perdana menteri yang paling pantas diusung.
Melalui jalan alternatif kompromi taktis ini, Netanyahu secara faktual dapat kehilangan mahkota jabatannya meski gerbong kekuatan politik partainya tetap melenggang menjadi bagian dari roda pemerintahan yang berkuasa.
8. Kebuntuan Total Tanpa Kesepakatan, Israel Dipaksa Mengulang Pemilu
Adapun kemungkinan skenario pamungkas yang bisa terjadi adalah kegagalan mutlak dari seluruh poros kekuatan dalam melahirkan kesepakatan pembentukan format pemerintahan definitif. Jikalau tidak ada satupun figur politisi yang mampu menghimpun dan memperlihatkan mandat sokongan yang memadai di hadapan forum Knesset, Israel niscaya akan terperosok kembali ke dalam kubangan ketidakpastian iklim politik serta diwajibkan menggelar pemilihan umum ulang.
Negara tersebut tercatat pernah mencetak rekor menghelat sebanyak lima kali kontestasi pemilu berturut-turut di sepanjang kurun waktu 2019 sampai dengan 2022, dipicu oleh ketidakmampuan kronis dari masing-masing poros kubu politik yang saling bertarung dalam meletakkan fondasi kabinet yang solid dan berkesinambungan.
Bilamana episode drama kebuntuan yang sama terulang kembali pascapemilu ini, Netanyahu dipastikan bakal terus melanjutkan posisinya mengemban amanat tugas selaku pejabat perdana menteri sementara waktu sampai susunan pemerintahan sah yang definitif benar-benar tuntas disepakati dan siap melangkah bekerja.
Oleh sebab itu, hasil akhir dari pemungutan suara tanggal 27 Oktober mendatang tidak sekadar menjadi ajang kalkulasi perebutan alokasi kuota kursi masing-masing faksi partai, melainkan sekaligus menjadi gerbang pembuka bagi serangkaian manuver diplomasi politik berliku yang pada akhirnya akan menjadi penentu tunggal mengenai siapa sosok yang berhak memegang kemudi kepemimpinan Israel ke depan.
