Liputan6.com, Jakarta – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah daerah di Indonesia belum ditetapkan sebagai bencana nasional oleh pemerintah pusat, meski kepulan kabut asap terus meluas dan upaya pemadaman masih berlangsung di berbagai wilayah.
"Belum, belum (sebagai bencana nasional). Masih mampu kita mengatasi," kata Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Dudung menuturkan bahwa Presiden telah memperoleh laporan berkala dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengenai penanganan di enam provinsi prioritas, terutama Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan.
Di Kalimantan Tengah, penanganan difokuskan secara khusus di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting guna melindungi satwa langka yang terancam punah dari kepungan kobaran api.
Selain laporan daerah prioritas, Suharyanto melaporkan pengerahan puluhan helikopter untuk pengeboman air (water bombing). Namun, Dudung mengungkapkan bahwa operasi pemadaman di lapangan lebih banyak bertumpu pada pergerakan tim darat karena pekatnya kabut asap membatasi jarak pandang dan ruang gerak penerbangan.
"Hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa heli, operasional heli ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat ya karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal," tutur Dudung.
Dudung memastikan Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menangani karhutla secara optimal. Upaya penanganan terus digencarkan, termasuk melalui pelaksanaan operasi modifikasi cuaca guna memicu turunnya hujan.
"Beliau (Presiden) mengucapkan terima kasih kepada seluruh prajurit baik TNI, Polri termasuk seluruh komponen yang terlibat di sana karena memang capaiannya justru sudah semakin maksimal per hari itu hanya sekitar 692 hektare dan ini terus diupayakan termasuk upaya-upaya operasi mitigasi termasuk cuaca juga dikendalikan oleh BMKG dan mudah-mudahan ini akan cepat teratasi," jelas dia.
Instruksi Prabowo
Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi khusus kepada kementerian dan lembaga terkait untuk segera memadamkan karhutla yang masih melanda berbagai wilayah.
"Ya Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini," kata Dudung Abdurachman.
Dudung menegaskan bahwa operasi darat yang dimaksud bukanlah operasi militer, melainkan pengerahan kendaraan roda empat dan alat berat untuk menjangkau lokasi-lokasi yang sulit dimasuki agar karhutla dapat segera diatasi.
"Tadi laporan dari Pangdam di Kalimantan Tengah karena di situ ada satwanya, kemudian juga ya itu ada buaya masih ada harimau, ya ini sulit ya untuk dilakukan dan kemudian jangkauan dari kendaraan darat seperti mobil, alat berat dan sebagainya," jelas Dudung.
"Nah ini maka tetap akhirnya operasi darat dilakukan. Operasi bukan berarti operasi seperti militer tetapi ya penanganannya melalui darat itu aja ya," imbuh dia.
Selain penanganan api di lapangan, Prabowo juga meminta penguatan pencegahan sejak tingkat bawah sebelum api membesar.
"Bahkan masyarakat peduli ini dibentuk juga untuk dikoordinasikan baik Babinkamtibmas, kemudian Babinsa, Karang Taruna dan pemerintah daerah yang terintegrasi sehingga penanganan itu tidak serta-merta pada saat api itu sudah ada tetapi sebelum kemungkinan-kemungkinan itu api itu ada dilakukan pencegahan seperti itu," ujar Dudung.
Satelit BMKG Tangkap Sebaran Asap Karhutla ke Negara Tetangga
Asap karhutla di Indonesia saat ini masih terpantau menyelimuti sejumlah wilayah, bahkan pergerakannya telah melintasi perbatasan negara tetangga dan berdampak pada penurunan kualitas udara.
Berdasarkan pantauan citra satelit BMKG per 12 Oktober 2026 pukul 08.00 WIB, sebaran titik panas terdeteksi di Pulau Sumatra, Kalimantan, hingga Papua. Arah angin yang bertiup dari Timur – Tenggara menuju Barat Laut – Utara mendorong pergerakan asap ke wilayah yang lebih luas.
Berdasarkan analisis citra satelit, asap terdeteksi menyelimuti Sumatra Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Bengkulu, Kep. Bangka Belitung, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.
Selain itu, pergerakan asap lintas batas (trans boundary haze) asal Sumatra terpantau masuk ke Semenanjung Malaysia dan Singapura, asap asal Kalimantan menuju Sabah, Semenanjung Malaysia, dan Singapura, serta asap asal Papua Nugini melintasi perbatasan menuju Papua Selatan.
Kondisi serupa dicatat oleh ASEAN Specialised Meteorological Centre (ASMC) yang melaporkan dampak sebaran asap terhadap wilayah regional ASEAN bagian selatan.
Berdasarkan laporan ASMC tertanggal 12 Oktober 2026 pukul 10.58 pagi, asap lintas batas berkepekatan sedang hingga pekat teramati di Sumatra bagian tengah dan selatan, Kalimantan, serta menyebar ke Semenanjung Malaysia, Singapura, hingga kawasan selatan Filipina.
Stasiun pemantau kualitas udara di kawasan tersebut, khususnya di Kalimantan, Semenanjung Malaysia, Singapura, serta Sumatra bagian tengah dan selatan, melaporkan tingkat mutu udara berada pada kategori "Tidak sehat hingga berbahaya" bagi kesehatan masyarakat.
Potret Sebaran Kebakaran Hutan, Kalteng Dikepung 3.268 Titik Panas
Data SiPongi Kementerian Kehutanan memperlihatkan tren peningkatan titik panas sejak Agustus 2026. Berdasarkan satelit Terra/Aqua dengan tingkat kepercayaan tinggi, jumlah hotspot melonjak mencapai kisaran 16.000 titik sepanjang Agustus hingga September.
Memasuki bulan Oktober, kemunculan titik panas masih terus terjadi. Data SiPongi mencatat terdapat 12.183 hotspot berkepercayaan tinggi di 33 provinsi selama kurun waktu 1 sampai 12 Oktober 2026.
Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan sebaran titik panas terbanyak pada 1 sampai 12 Oktober 2026, yakni mencapai 3.268 titik. Pada periode yang sama, Kalimantan Barat mencatatkan 719 titik, Kalimantan Selatan 368 titik, dan Kalimantan Timur 312 titik.
Jika digabungkan dengan titik api di Kalimantan Utara, maka total hotspot di lima provinsi Pulau Kalimantan mencapai 4.674 titik, atau menyumbang sekitar 38 persen dari total sebaran nasional dalam rentang waktu tersebut.
Di luar Kalimantan, bara api juga berkobar di pulau lain. Pada 1 hingga 12 Oktober 2026, Papua Selatan melaporkan 2.921 hotspot, sedangkan Sumatera Selatan mencatat 2.376 titik. Kedua provinsi ini masuk dalam jajaran tiga besar daerah dengan sebaran hotspot tertinggi di Indonesia.
Di Sumatra Selatan, penurunan kualitas udara tercatat berada pada tingkat yang parah. Pada 12 Oktober 2026, sensor BMKG di beberapa wilayah Kota Palembang menunjukkan konsentrasi partikulat halus PM2.5 berada dalam kategori berbahaya bagi pernapasan.
Kondisi serupa juga teramati dari data pemantauan kebersihan udara di kawasan perkotaan. Berdasarkan pantauan IQAir pada 12 Oktober 2026, indeks kualitas udara (AQI) di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, menembus angka 180 yang tergolong dalam kategori tidak sehat.
Wilayah lain seperti Pangkalan Bun, Pontianak, dan Banjarmasin juga mencatatkan indeks pencemaran udara di atas angka 170 yang masuk dalam kategori tidak sehat.
Tingkat keparahan karhutla juga tecermin dari data luasan area yang terbakar. Catatan SiPongi menunjukkan kebakaran hutan dan lahan di seluruh Indonesia telah melanda 202.004,30 hektare sepanjang rentang Januari hingga Juli 2026.
Luasan lahan yang terbakar tersebut melonjak sekitar 69 persen dibandingkan catatan pada periode yang sama di tahun 2025. Angka kerusakan seluas ratusan ribu hektare ini bahkan belum memperhitungkan dampak karhutla pada kurun Agustus hingga Oktober, saat sebaran titik panas mencapai fase puncaknya. Dengan demikian, data tersebut belum menggambarkan keseluruhan total bentang lahan yang terbakar sepanjang 2026.
Instruksi Prabowo Terkait Kebakaran Hutan di 6 Provinsi
Prabowo Tunjuk Satyawan Pudyatmoko Jadi Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove
Prabowo Beri Perhatian Khusus pada Penanganan Kebakaran Hutan
