Inisiatif pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas 100 gigawatt-peak (GWp) menghadirkan kesempatan besar bagi Indonesia guna memperluas jangkauan setrum ke wilayah pedesaan dan pulau terluar.
Kesempatan strategis tersebut dibahas dalam sebuah agenda yang diprakarsai oleh Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) bersama Tenggara Strategics pada sela perhelatan Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31), Selasa (10/11). Forum Inovasi Berkelanjutan tersebut menitikberatkan pembahasannya pada pemanfaatan energi matahari untuk mendukung beragam aktivitas produktif warga desa.
Wakil Presiden Eksekutif Aneka Energi Baru dan Terbarukan PT PLN (Persero), Rahmat Nichol Fauzan, mengungkapkan masih ada lebih dari 10.000 desa yang belum teraliri listrik. Pihak PLN bersiap memperpanjang bentangan transmisi pada area yang memungkinkan, sembari membangun PLTS bersistem baterai di daerah-daerah yang sukar dijangkau.
"Dalam program terpisah, PLN berencana menggunakan teknologi yang sama untuk menggantikan pembangkit diesel yang mahal di 741 lokasi yang sudah berlistrik, sehingga dapat mengurangi subsidi," papar Rahmat melalui pernyataan tertulis resminya pada Sabtu (21/11).
Pada sesi awal diskusi, Kepala Pembiayaan Iklim Sektor Swasta Asian Development Bank (ADB), Mischa Lentz, memaparkan bagaimana kehadiran listrik ramah lingkungan dapat mendampingi para nelayan mempertahankan kesegaran komoditas tangkapan laut mereka.
Lewat inisiatif program Sun2Sea, pihak ADB bersama Global Energy Alliance for People and Planet merancang pemakaian daya listrik berbasis tenaga surya untuk operasional mesin pembuat es serta lemari pendingin ikan bagi masyarakat pesisir.
Berdasarkan analisis kelayakan tahap awal, keberadaan sarana pendingin tersebut diproyeksikan mampu mendongkrak keuntungan bersih nelayan lokal karena tingkat pembusukan ikan dapat ditekan dan volume tangkapan segar yang laku terjual meningkat pesat. Di sisi lain, serapan listrik dari sektor usaha produktif seperti perikanan ini turut memudahkan kalangan pengembang dalam menghitung kepastian proyeksi pendapatan proyek energi tersebut.
Lentz menilai besaran modal investasi proyek skala desa kerap dipandang terlampau kecil oleh para kreditur tingkat internasional. Ketidakpastian angka serapan konsumsi listrik serta minimnya kapasitas sumber daya pengelola lokal sering kali menjadi penghambat pengucuran modal pembiayaan.
Oleh sebab itu, dirinya mendorong pengikutsertaan perbankan nasional serta konsolidasi beberapa proyek mini menjadi satu paket investasi besar yang menarik bagi pemodal multinasional. Lembaga pembiayaan global, lanjut Lentz, dapat mengambil peran dalam mitigasi risiko finansial dengan menyediakan instrumen jaminan kredit serta skema blended finance.
Keterlibatan para pemodal sejak masa perancangan proyek dan penyusunan basis data awal dinilai sebagai langkah fundamental guna mengukur tingkat viabilitas dan keberlanjutan investasi.
Terkait agenda de-dieselisasi atau konversi pembangkit tenaga solar, Febri Ariyanto selaku perwakilan Rumah Perancangan Aksi Transisi Energi (Rumah PATEN) menyatakan pihaknya dan PLN sedang meneliti potensi penerimaan dari penjualan kredit karbon untuk membantu memangkas harga jual listrik konsumen.
Skema pembagian peran pasca-konstruksi PLTS juga dipandang krusial dipetakan sedari awal. Wakil Ketua AESI, Anggita Pradipta, memberikan masukan terkait implementasi model solar as a service, di mana pengembang swasta memegang tanggung jawab teknis instalasi serta perawatan perangkat surya.
Nantinya pihak Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) bisa bertindak menyediakan area lahan, menghimpun kebutuhan pelayanan warga dan pelaku usaha mikro, sekaligus mengawasi pemeliharaan instalasi. Seluruh pelanggan cukup membayar biaya pemakaian listrik secara berkala mengacu pada besaran tarif resmi yang disetujui bersama di awal kesepakatan.
Memasuki sesi kedua, fokus perbincangan beralih menyoroti tantangan kawasan kepulauan terluar, kawasan di mana biaya logistik pengiriman bahan bakar fosil membuat ongkos operasional genset diesel melambung tinggi.
Kepala Eksekutif Renewable Energy Council Asia Pacific, John Grimes, menegaskan penentuan kapasitas modul surya dan unit penyimpanan baterai wajib diselaraskan dengan kebutuhan riil pelaku usaha setempat, sehingga beban biaya pemakaian tetap terjangkau dalam rentang waktu yang panjang.
Grimes merekomendasikan adanya asesmen kilat di setiap permukiman desa guna memetakan profil pemakaian daya, daya beli warga, serta menentukan struktur pihak yang diserahi mandat melakukan perawatan teknis sistem.
Hasil riset internal AESI menegaskan urgensi pemetaan profil kebutuhan spesifik tiap-tiap wilayah. Dipaparkan oleh Wakil Ketua AESI Bidang Riset dan Teknologi, I Made Aditya Suryawidya, beban pokok pembangkitan PLTS di permukiman sentra nelayan ditaksir berkisar 29 sen dolar AS per kilowatt-jam (kWh).
Sebaliknya, pada kawasan desa yang serapan dayanya hanya bertumpu pada konsumsi rumah tangga biasa, angka biaya listrik melambung hingga 41 sen dolar AS per kWh. Kegiatan pembekuan dan penyimpanan hasil laut menyumbang beban listrik stabil yang mampu mengefisienkan ongkos operasional sistem.
Sebagai langkah pembuktian di lapangan, AESI tengah menyiapkan proyek percontohan PLTS bekerja sama dengan koperasi lokal di Desa Kutamanah, area Waduk Jatiluhur, Purwakarta. Proyek tersebut ditujukan guna mengamati secara langsung bagaimana pola konsumsi listrik rantai perikanan bisa mendasari formula kapasitas dan manajemen operasional PLTS di pedesaan.
Kondisi ketersediaan area tanah juga menjadi penentu utama konfigurasi PLTS di pulau-pulau mini, selain profil serapan listrik. Abdallah Alshamali dari Global Solar Council memberikan teladan dari koperasi tani wanita di India yang sukses mendirikan instalasi fotovoltaik langsung di atas hamparan lahan persawahan.
Kelompok tani tersebut memanfaatkan energi yang diproduksi untuk keperluan desanya, lalu menyalurkan sisa kelebihan daya listrik untuk dijual langsung ke jaringan utilitas negara bagian.
Senada dengan hal itu, Hirotaka Koike mewakili Earth Sherpa menyebut konsep pemanfaatan lahan ganda untuk bercocok tanam sekaligus pembangkit listrik tenaga surya (agrivoltaics) sangat tepat diterapkan di pulau minim daratan. Keterlibatan komunitas petani mutlak diperlukan sejak fase desain agar operasional agrikultur tidak terhenti.
Sementara itu, Ketua Greening the Islands Foundation, Gianni Chianetta, mengusulkan penggelaran proyek uji coba di satu pulau terlebih dahulu guna menguji kepatuhan regulasi dan strategi partisipasi warga sebelum formula serupa diterapkan masif di wilayah pulau lainnya.
Secara keseluruhan, rangkaian diskusi menegaskan bahwa implementasi sistem PLTS di pelosok desa serta kepulauan mesti disinkronkan dengan kebutuhan riil rumah tangga maupun denyut ekonomi usaha warga. Penghitungan kapasitas terpasang, kepastian skema modal, hingga komitmen pemeliharaan wajib dirumuskan sejak awal agar aliran energi surya dapat konsisten menyokong kemandirian ekonomi masyarakat setempat.








