Menteri PKP Maruarar Sirait terus mendorong kenaikan standar mutu rumah subsidi serta percepatan proyek rusun subsidi guna menjawab keperluan tempat tinggal yang layak bagi warga perkotaan.
KABUPATEN BOGOR – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan urgensi peningkatan standar fisik bangunan rumah subsidi sekaligus perluasan sarana rumah susun (rusun) subsidi demi menyediakan opsi hunian bermartabat bagi penduduk area urban. Pesan strategis tersebut disampaikan langsung oleh dirinya sewaktu menghadiri perhelatan Gebyar Rumah Subsidi dan Akad Perdana BTN Homepower yang diselenggarakan di Pesona Kahuripan 15, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada hari Minggu.
Menurut pandangan Maruarar, program perumahan bersubsidi jangan hanya berhenti sebatas penyediaan skema bantuan finansial semata. Dirinya menggarisbawahi keharusan para pengembang properti untuk menjaga komitmen dalam menghadirkan bangunan berstandar bagus serta benar-benar siap dihuni oleh para penerima manfaat. "Bagi yang belum punya rumah, rumah subsidi. Apa yang disubsidi? Bunganya 5 persen setahun, DP-nya 1 persen, ada asuransi," tutur menteri yang akrab dipanggil Ara tersebut kepada khalayak.
Pihak regulator terus memperlebar kesempatan kepemilikan aset hunian bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah melalui serangkaian instrumen deregulasi. Di samping pemangkasan bunga cicilan kredit pemilikan rumah, otoritas berwenang turut menggratiskan tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) beserta pungutan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk warga berpenghasilan rendah yang telah memenuhi seluruh syarat legalitas.
Solusi Hunian di Tengah Keterbatasan Lahan
Pada aspek lain, Kementerian PKP giat menggalakkan pendirian rusun subsidi sebagai jalan keluar paling realistis dalam mengatasi krisis tempat tinggal pada wilayah metropolitan yang terkendala sempitnya area tanah dan tingginya densitas masyarakat. Ara memaparkan kenyataan bahwa problem perumahan di kota-kota besar masih menjadi persoalan pelik lantaran ada banyak bangunan sempit yang terpaksa ditempati oleh beberapa kepala keluarga sekaligus.
"Di daerah-daerah padat itu kayak di Jakarta, banyak sekali satu rumah bisa tiga keluarga. Saya banyak sekali menemukan satu rumah yang sangat sempit bisa tiga keluarga atau tiga generasi, bahkan empat generasi pun ada," ungkap pejabat tersebut. Menanggapi fakta itu, jajaran aparatur negara mengimplementasikan paket kebijakan perumahan secara komprehensif, mulai dari renovasi rumah tidak layak huni, legalisasi sertifikat hak milik gratis, hingga pengucuran stimulus modal perbankan guna mendongkrak stabilitas finansial rakyat.
Ara menegaskan bahwa integrasi bermacam-macam program intervensi publik ini dijalankan berdampingan supaya masyarakat tak cuma mendapatkan atap bernaung, melainkan juga memperoleh jaminan legalitas pertanahan yang sah serta status ekonomi yang jauh lebih mapan. "Rumahnya diperbaiki, sertifikatnya diberikan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah, ekonominya diperbaiki," ujar sang menteri.
Dalam rangkaian kunjungannya di Kabupaten Bogor itu, Ara turut mengapresiasi kemitraan sinergis antara pihak perbankan BTN bersama Pesona Kahuripan Group lewat fasilitas pembiayaan BTN Homepower yang membuka pintu kredit tambahan untuk perlengkapan interior selepas penyelesaian akad perdana. Dirinya menginginkan kemitraan antara lembaga pemerintah, institusi perbankan, dan asosiasi pengembang kian padu untuk memperluas akses kepemilikan hunian terjangkau seraya menggaransi kualitas fisik bangunan yang diterima masyarakat secara transparan.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.






