Koperasi di tingkat desa kini dipersiapkan guna mengelola fasilitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
JAKARTA – Kehadiran inisiatif proyek energi surya berdaya 100 gigawatt-peak (GWp) menghadirkan kesempatan besar bagi Indonesia untuk memperluas jangkauan kelistrikan. Penggunaan teknologi ramah lingkungan ini turut berpotensi menopang roda perekonomian di kawasan pedesaan hingga pulau terluar.
Optimalisasi daya surya bagi sektor usaha pedesaan menjadi tema utama diskusi yang diselenggarakan Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) bersama Tenggara Strategics dalam ajang Forum Inovasi Berkelanjutan di sela perhelatan Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) pada 10 November 2026.
Wakil Presiden Eksekutif Aneka Energi Baru dan Terbarukan PT PLN Rahmat Nichol Fauzan mengungkapkan bahwa terdapat lebih dari 10 ribu desa yang masih menantikan aliran listrik. PLN bertekad memperluas jaringan transmisi melalui pemasangan PLTS bersistem baterai di wilayah terpencil yang sukar dijangkau. Di samping itu, PLN merancang program terpisah guna mengganti pembangkit berbahan bakar solar berbiaya mahal di 741 titik berlistrik demi memangkas alokasi subsidi.
Kepala Pembiayaan Iklim Sektor Swasta Asian Development Bank (ADB) Mischa Lentz memaparkan contoh pemanfaatan daya surya guna membantu kalangan nelayan mempertahankan kesegaran hasil tangkapan. Melalui inisiatif Sun2Sea, ADB berkolaborasi dengan Global Energy Alliance for People and Planet untuk menyalurkan listrik PLTS bagi operasional mesin es serta fasilitas pendingin ikan pada komunitas pesisir.
Wakil Ketua AESI Anggita Pradipta menyodorkan konsep solar as a service, yang mana pihak pengembang bertanggung jawab mendirikan sekaligus merawat sistem PLTS. Di sisi lain, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berperan menyediakan area lahan, mengatur distribusi layanan ke warga dan pelaku usaha, serta membantu pemeliharaan unit.
“Konsumen membayarkan tagihan sesuai volume pemakaian dengan tarif yang disepakati sejak awal,” ucap Anggita pada Kamis (19/11/2026).
Kepala Eksekutif Renewable Energy Council Asia Pacific John Grimes memaparkan bahwa besaran kapasitas PLTS dan baterai wajib diselaraskan dengan kebutuhan bisnis lokal supaya beban operasional listrik dapat terpikul dalam jangka panjang.
Riset yang dilakukan AESI menyoroti signifikansi pemetaan kebutuhan tenaga listrik di setiap wilayah pedesaan. Wakil Ketua AESI Bidang Riset dan Teknologi I Made Aditya Suryawidya menguraikan bahwa beban biaya produksi listrik PLTS di desa perikanan diprediksi berkisar 29 sen dolar AS per kilowatt-jam (kWh), jauh lebih hemat daripada 41 sen dolar AS per kWh di perkampungan yang cuma mengandalkan konsumsi rumah tangga.
“Aktivitas produksi es batu dan lemari pembeku ikan menghadirkan tingkat kebutuhan daya yang condong stabil,” terang Aditya.
Sebagai langkah pengujian atas formula ini, AESI menggagas proyek percontohan PLTS bermitra dengan koperasi di Desa Kutamanah, area Waduk Jatiluhur, Purwakarta. Proyek percontohan tersebut ditujukan guna mengukur bagaimana konsumsi listrik sektor perikanan mampu dijadikan patokan dalam merumuskan kapasitas serta tata kelola pembangkit di level desa.
Bukan sekadar konsumsi listrik semata, ketersediaan area lahan juga mempengaruhi rancang bangun PLTS pada pulau-pulau mini. Baik pada wilayah terisolir yang gelap maupun pulau yang masih bergantung pada solar, pembangunan PLTS mesti disesuaikan dengan aktivitas warga serta usaha setempat.
Aditya menerangkan bahwa profil konsumsi tersebut menjadi fondasi utama dalam merancang volume kapasitas pembangkit. Selain itu, aspek pendanaan serta perawatan berkala perlu dirancang bersama warga sejak tahap awal agar keandalan pasokan listrik terjaga berkesinambungan.
“Lewat skema terpadu ini, program 100 GWp mampu memperluas pemerataan listrik, menekan pemakaian bahan bakar diesel, sekaligus menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat demi memajukan usaha dan mendongkrak pendapatan,” pungkas Aditya.






