Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan peringatan keras kepada para agen perlindungan sosial (perlinsos) agar sama sekali tidak menarik bayaran dari masyarakat saat memperbarui data penerima bantuan sosial (bansos).
Mantan Kapolri tersebut memastikan bahwa seluruh tahapan penginputan berkas maupun pembaruan data warga berlangsung secara cuma-cuma tanpa pungutan sepeser pun.
Tito menegaskan posisi agen di lapangan sebatas mendampingi penduduk mengoperasikan perangkat aplikasi serta mendata identitas yang diperlukan.
Para petugas lapangan itu sama sekali tidak mempunyai hak atau wewenang meloloskan seseorang sebagai penerima manfaat bantuan. Ketetapan akhir sepenuhnya ditentukan mekanisme digital setelah profil warga diverifikasi silang dengan aneka basis data instansi negara.
"Gratis dong (pemutakhiran data bansos), tidak boleh (agen menerima duit), dari mana dia dapat duit? Penerima calon penerima bansos, calonnya belum tentu itu dia menerima karena nanti AI yang akan menyatakan dia layak atau enggak, bukannya si agen," tegas Tito saat berada di Gedung Kementerian Sosial, kawasan Jakarta Pusat, hari Rabu (30/9).
Tito memaparkan bahwa kerangka teknologi yang diterapkan menggabungkan rujukan data pokok kepunyaan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan data lintas kementerian.
Basis berkas kepunyaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) misalnya, dipakai memeriksa kepemilikan aset tanah serta hunian. Sementara itu, catatan Korps Lalu Lintas Polri dipakai guna menelusuri status kendaraan bermotor kepunyaan pemohon.
Seluruh rekaman resmi itu disandingkan langsung dengan kondisi pemohon bansos. Perangkat canggih tersebut pun menggunakan sistem pengenalan wajah secara biometrik demi memastikan akurasi identitas secara presisi.
Tito menuturkan para petugas pendamping cuma dibekali bimbingan teknis perihal langkah pengoperasian aplikasi. Begitu paham, agen turun mendampingi pemohon mendaftar lalu merekam wajah calon penerima melalui kamera gawai.
"Agen kan dilatih, dikasih tahu cara menggunakan aplikasinya. Cuma itu aja. Setelah itu, dia hanya menggunakan aplikasi. Setelah itu mendaftarkan, hanya wajahnya aja sebentar, hanya berapa detik ketahuan nanti. Karena sistemnya sudah terintegrasi semua," jelasnya.
Pelatihan teknis bagi para relawan tersebut diakui berlangsung singkat dan ringkas. Petugas cukup menguasai operasional menu aplikasi sebelum mendatangi warga secara langsung. Kinerja para petugas lapangan ini juga berlangsung sukarela.
Pemerintah merangkul sinergi dari beragam elemen, termasuk prajurit TNI, personel kepolisian, aparat sipil negara (ASN), para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), aparat pendamping desa, sampai masyarakat umum.
Keterlibatan banyak pihak ini sengaja dirancang agar mampu merangkul keluarga prasejahtera yang terkendala kepemilikan gawai maupun mengalami keterbatasan akses jaringan internet.
Tito menambahkan pemutakhiran terpadu dapat menembus tingkat rukun tetangga (RT) maupun rukun warga (RW) dengan memanfaatkan jaringan sosial kemasyarakatan lokal.
Langkah kolaboratif ini diambil pemerintah mengingat volume berkas kependudukan masyarakat yang wajib disesuaikan jumlahnya luar biasa masif.
Pencocokan profil kependudukan itu berpotensi mengubah status strata atau desil penerima manfaat. Kendati demikian, Tito menilai verifikasi petugas perlinsos tak serta-merta mengungguli akurasi catatan Badan Pusat Statistik (BPS).
Semua pangkalan data pemerintah bakal saling menyempurnakan, sebab realitas kepemilikan harta benda warga dapat bergeser sewaktu-waktu dan berpeluang belum tercatat secara instan pada sistem.
"Makanya kan boleh komplain, boleh komplain, sanggah. ‘Kok saya enggak dimasuk?’ Okelah, saya loh punya mobil. Contoh misalnya bencana Sumatera. ‘Saya betul punya rumah nih, saya betul punya mobil. Tapi belum di-update oleh ATR/BPN, belum di-update oleh polisi, belum di-update oleh BPS, rumah saya, mobil saya semuanya habis, hilang semua, jadi saya layak untuk menerima bansos’, kira-kira gitu," papar Tito.
Oleh sebab itu, warga negara diberikan ruang terbuka menyuarakan sanggahan bila profil nyata mereka dirasa berseberangan dengan rekaman sistem komputerisasi.
Program pembaruan identitas ini diketahui tengah bergulir di kawasan Pulau Sumatra. Tito menerangkan agenda ini merupakan bagian validasi kelayakan sasaran bansos.
Dirinya kembali menggarisbawahi bahwa tidak diperkenankan ada imbalan uang yang mengalir ke kantong agen. Bila mendapati ada oknum menjanjikan kelulusan dengan meminta imbalan rupiah, masyarakat didesak segera membuat aduan.
Mendagri secara tegas meminta masyarakat menyerahkan oknum pungli tersebut kepada aparat penegak hukum terdekat.
"Bisa aja, ya tangkap aja (jika ada agen minta uang)," ucap Tito lugas.
Terakhir, Tito mengajak warga aktif mengedukasi lingkungan sekitar bahwa pemutakhiran perlindungan sosial sepenuhnya bebas biaya.
"Iya, harus laporkan dong. Makanya di media harus sampaikan bahwa kegiatan untuk meng-update bansos, perlindungan sosial ini adalah gratis," pungkasnya.
