Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso semakin mengintensifkan koordinasi langsung bersama para pengelola ritel modern guna menanggapi laporan seputar tersendatnya distribusi beras premium di sejumlah gerai belakangan ini.
Secara mendasar, Budi menegaskan bahwa setiap penghasil serta distributor komoditas beras memiliki ruang gerak maupun hak yang setara dalam menyalurkan pasokan mereka menuju rak-rak jaringan pasar swalayan modern.
Kementerian Perdagangan dipastikan bakal terus menjalin dialog aktif bersama asosiasi pedagang ritel modern agar seluruh komoditas beras dari beragam produsen bisa terserap secara menyeluruh dan efisien.
"Sebenarnya kan kita kasih kesempatan ke semua produsen, pedagang, untuk bisa masuk ke ritel modern. Ritel mondern juga terbuka. Nanti kita komunikasi terus dengan teman-teman ritel modern," ujar Budi di kawasan Alam Sutera, Tangerang, Banten, Jumat (25/9).
Budi mengungkapkan salah satu strategi nyata dalam merespons persoalan ketersediaan ini ialah keterlibatan Perum Bulog yang kini sudah menyediakan alokasi cadangan mencapai kisaran satu juta ton beras kelas premium.
Pada saat ini, seluruh persediaan beras premium tersebut tengah berada dalam fase pengiriman serta pendistribusian langsung menuju jaringan gerai ritel modern di berbagai wilayah.
Saat dijumpai pada agenda yang serupa, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan memaparkan bahwa alur masuknya komoditas beras menuju toko ritel modern murni bertumpu pada skema kerja sama antarbisnis atau business-to-business (B2B).
Iqbal menilai para pengusaha toko modern siap menampung pasokan beras dari distributor mana saja asalkan mutu produk terjamin dan nilainya tetap patuh terhadap batasan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan.
"Itu kan B2B antara pemilik beras dengan offtaker-nya, dalam hal ini ritel modern. Ritel modern yang penting itu selama harganya sesuai HET, disertai dengan kualitas yang baik, pasti akan diambil. Itu prinsipnya," ujar Iqbal.
Memperkuat keterangan Mendag Budi, Iqbal memberikan kepastian bahwa Perum Bulog sekarang telah turun tangan menyalurkan beras kategori medium maupun premium secara merata menuju toko-toko modern. Warga diimbau untuk tetap tenang tanpa dilanda kepanikan karena perputaran barang akan lekas stabil kembali.
"Enggak ada yang perlu dikhawatirkan," ujarnya.
Di samping itu, Iqbal membantah anggapan luas yang mengeklaim tengah terjadi krisis atau kelangkaan beras secara menyeluruh di lapangan. Keadaan yang tampak saat ini sekadar terbatasnya ketersediaan varian maupun merek dagang tertentu di etalase swalayan, bukan mengindikasikan hilangnya cadangan pangan secara total.
"Beras yang sesuai dengan preferensi tertentu, ada orang yang suka beras merah, mungkin enggak ada (stoknya), tapi beras secara umum sih saya pikir di ritel modern ada, apalagi di pasar rakyat. Saya ke ritel modern ada tuh beras," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian yang merangkap sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman sempat melontarkan indikasi adanya pihak tertentu yang sengaja mencari celah di balik fenomena kelangkaan stok beras premium.
Pernyataan tersebut disampaikan Amran kala rak beras premium pada gerai ritel dikabarkan kosong, padahal cadangan beras skala nasional berulang kali dinyatakan melimpah ruah.
Amran berpandangan kekosongan beras premium di toko swalayan sangat tidak wajar terjadi di tengah kondisi ketahanan stok nasional yang mencukupi. Ia meminta persoalan janggal ini diusut mendalam agar tidak ada oknum spekulan yang berani mempermainkan suplai serta memanipulasi patokan harga pasar.
"Gimana sih, (kok) langka beras? Memangnya tidak ada beras (di ritel)?" kata Amran saat mengadakan konferensi pers di kediaman pribadinya, kawasan Jakarta Selatan, Senin (21/9).
Menurut pantauan Amran, transaksi di pasar rakyat justru memperlihatkan banderol beras yang relatif lebih terjangkau. Oleh sebab itu, lenyapnya beras premium dari toko modern wajib ditelusuri tuntas, terutama saat lumbung beras nasional dalam volume yang melimpah.
"Tidak ada beras premium? Kalau begitu, jangan sampai ada yang memanfaatkan kondisi ini untuk bermain atau berlaku nakal. Padahal, berasnya sama," ujarnya.
Amran lantas menautkan kondisi tersebut dengan temuan kecurangan pada rantai distribusi beras terdahulu yang sempat dibongkar aparatur negara, mencakup penyelewengan dalam peredaran produk beras fortifikasi.
"Lah, sebut saja besar-besar di media, ada mafia yang membuat persoalan ini menjadi ribut. Tahu tidak, Rp89 triliun itu diambil dari hak rakyat. Itu penipuan, karena yang diambil adalah hak rakyat. Benar, kan?" tegasnya.
Amran menegaskan pemerintah tidak segan mengambil langkah hukum tegas terhadap pelaku usaha yang terbukti menyimpang. Ia menerangkan ada tiga sanksi berjenjang yang disiapkan otoritas berwenang, mulai dari penetapan moratorium usaha, pencabutan izin operasional, hingga penindakan hukum secara pidana.
