Jakarta, CNBC Indonesia – Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (TP Posyandu) Pusat terus mengoptimalkan fungsi Posyandu selaku sarana keterlibatan warga guna menyokong implementasi enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Langkah nyata ini direalisasikan melalui agenda pendampingan kader dan penyaluran aneka peralatan medis serta kebutuhan pokok masyarakat di Posyandu Harapan, Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.
Hadir mewakili Ketua Umum TP Posyandu Tri Tito Karnavian, Ketua Bidang Kesehatan TP Posyandu Pusat Suci Ardy Daud memaparkan bahwa transformasi peran ini berakar dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2024 perihal Posyandu. Berdasarkan payung hukum tersebut, kedudukan Posyandu diperkokoh menjadi lembaga kemasyarakatan di tingkat desa maupun kelurahan untuk menopang enam bidang SPM, mencakup sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas), sampai urusan sosial.
Suci menggarisbawahi bahwa cakupan tugas Posyandu sekarang tak lagi sekadar mengurusi kesehatan ibu serta balita semata. Lembaga ini bertransformasi menjadi jembatan bagi warga guna mengenali rupa-rupa kebutuhan dasar sekaligus menyambungkannya ke instansi pemerintah daerah seturut tugas dan fungsinya masing-masing. "Melalui Posyandu, kebutuhan masyarakat dapat diidentifikasi dan dihubungkan dengan perangkat daerah sesuai bidang dan kewenangannya," tutur Suci kala membacakan arahan resmi Ketua Umum TP Posyandu, dikutip Selasa (13/10/2026).
Dirinya menuturkan bahwa para pegiat Posyandu menempati posisi sentral karena bersentuhan langsung dengan denyut keseharian warga. Seluruh kader diandalkan mampu memantik peran serta publik, mendistribusikan aneka informasi penting, memetakan keperluan tiap keluarga, serta membantu mengarahkan warga ke saluran bantuan yang tepat. Kendati demikian, eksekusi pemenuhan sarana dan prasarana dasar tetap berada di pundak jajaran perangkat daerah bersangkutan selaras batas wewenangnya.
Pada kesempatan serupa, program deteksi dini tuberkulosis (TBC) turut menjadi fokus pembahasan utama. Para kader Posyandu didorong aktif mengedukasi warga secara tepat, mengajak masyarakat bergejala batuk lama agar lekas memeriksa kondisi fisik ke Puskesmas atau fasilitas medis terdekat, seraya menepis stigma negatif terhadap penderita TBC. Walau begitu, proses penegakan diagnosis medis mutlak tetap menjadi ranah otoritas tenaga kesehatan formal.
Suci menaruh harapan besar kepada jajaran Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Pemerintah Kota Sorong, aparat distrik, kelurahan, hingga dinas teknis agar konsisten membina Posyandu secara berkelanjutan. Kolaborasi ini amat krusial guna memacu keahlian kader, memantapkan alur koordinasi lintas sektor, serta memastikan aspirasi warga cepat dieksekusi pemangku kepentingan. "Mari kita jadikan Posyandu sebagai wadah partisipasi masyarakat yang semakin kuat kelembagaannya, semakin baik tata kelolanya, dan semakin mampu menghubungkan masyarakat dengan pelayanan dasar yang dibutuhkan," tegas Suci.
Sebagai wujud sokongan operasional, TP Posyandu Pusat menyerahkan paket bantuan berwujud satu set instrumen antropometri, satu unit timbangan digital bayi berpadu infantometer, dan satu timbangan manual bayi. Terdapat pula bantuan pangan berbentuk 50 bingkisan sembako reguler ditambah empat paket sembako khusus bagi anak penerima layanan posyandu. Agenda turut dimeriahkan seremoni penyuntikan imunisasi anak serta Pemberian Makanan Tambahan (PMT).
Pertemuan yang mengumpulkan sekitar 110 kader Posyandu ini juga dihadiri langsung oleh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Wali Kota Sorong Septinus Lobat, Ketua TP PKK Provinsi Papua Barat Daya Orpa Susana Kambu, Ketua TP PKK Kota Sorong Jemima Elisabeth Lobat, jajaran pengurus TP Posyandu, serta pejabat daerah terkait. Seluruh rangkaian ditutup lewat peninjauan gerai enam bidang SPM dan peragaan mitigasi kebakaran permukiman oleh Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi Papua Barat Daya.
