Program Pangan Dunia atau World Food Programme (WFP) milik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bakal menghentikan penyaluran santunan reguler bulanan terhadap setengah juta penduduk di Gaza akibat defisit anggaran yang parah. Keputusan berat ini terpaksa digulirkan di tengah eskalasi kebutuhan suplai dasar di teritori Palestina yang hancur lebur akibat gempuran bersenjata.
Melalui kebijakan pemotongan tersebut, perkiraan WFP mencatat sekitar 1,1 juta jiwa penduduk Gaza atau mendekati separuh total populasi setempat masih tetap memperoleh kiriman bahan konsumsi maupun uang kas rutin bulanan. Kendati begitu, volume logistik yang dibagikan pada setiap penerima juga terpaksa disunat secara signifikan.
Pihak WFP menegaskan bahwa langkah mitigasi yang digencarkan lembaganya telah berperan krusial meredam ancaman kelaparan ekstrem di Gaza setahun ke belakang. Walau laporan kondisi kelaparan tersebut disanggah oleh otoritas Israel, WFP mengingatkan bahwa realitas lapangan belum menunjukkan stabilitas yang memungkinkan penarikan bantuan kemanusiaan.
"Warga masih jauh dari kata aman. Agresi udara masih terus menghantam setiap hari. Gelombang evakuasi warga terus terjadi tanpa henti," tutur Shaun Hughes selaku Direktur WFP untuk Palestina sewaktu memberikan keterangan pada AFP di markas perwakilan Yerusalem Timur, Senin (19/10/2026).
"Hampir seluruh penduduk belum memiliki hunian tetap dan kondisi kemanusiaannya sangat buruk," paparnya lebih lanjut.
Berdasarkan kajian paling mutakhir, Hughes membeberkan bahwa sekitar 1,4 juta jiwa atau setara dua pertiga dari keseluruhan populasi Gaza masih terbelit darurat kerawanan pangan parah serta amat bergantung pada sokongan internasional guna menyambung hidup.
Pada periode Agustus tahun lalu, Integrated Food Security Phase Classification (IPC) binaan PBB merilis pernyataan resmi bahwa Gaza telah memasuki status bencana kelaparan. Israel, yang menjalankan blokade ketat dan melancarkan ofensif militer masif pascaserangan Hamas pada 7 Oktober 2023, menampik temuan itu dan menyebutnya sebagai narasi bohong.
Status bahaya kelaparan itu kemudian ditarik pada bulan Desember, tepat dua bulan pascapencapaian gencatan senjata yang difasilitasi oleh Amerika Serikat (AS) diumumkan di Gaza. Walaupun begitu, serbuan militer Israel tetap saja dilancarkan ke wilayah tersebut sejak kesepakatan diteken, didasari dalih hendak memburu siapa pun yang terlibat aksi 7 Oktober 2023.
Begitu fase jeda tembak berlaku, lembaga WFP sejatinya sempat meningkatkan volume distribusinya hingga berhasil menjangkau 1,5 juta hingga 1,8 juta warga per bulan.
"Penyaluran ini telah menjadi penyambung hidup utama. Akan tetapi sekarang, alih-alih sanggup mempertahankan serta mendongkrak kapasitas tersebut, kami justru terpaksa memotongnya," ungkap Hughes dengan nada kecewa.
"Kondisi ini terjadi bukan karena kami kekurangan akses kemanusiaan untuk mengantar bahan makanan, melainkan karena kami benar-benar kehabisan pendanaan operasional."
Volume Kiriman Logistik dan Tunai Turut Dipangkas
Selain mengurangi total kepala yang menerima sokongan, lembaga WFP turut menyunat jatah paket konsumsi yang didistribusikan kepada masing-masing keluarga penerima faedah.
Berdasarkan dokumen panduan operasional terbarunya, lembaga kemanusiaan PBB itu menetapkan bahwa tiap keluarga yang berhak kini hanya dijatah satu bingkisan sembako, merosot dari ketetapan sebelumnya yang berjumlah dua bingkisan. Di samping itu, kuota tepung terigu konsumsi warga juga dipotong.
Pada sektor sokongan dana kontan, alokasi bagi 75.000 rumah tangga bakal diturunkan dari angka 1.250 shekel menjadi sekadar 750 shekel saban bulan. Nilai tersebut menyusut tajam dari mulanya berkisar US$400 kini hanya menjadi sekitar US$240 saja.
Lembaga WFP amat bertumpu pada kucuran dana pemerintah negara donor dan sokongan sektor swasta untuk menopang seluruh kegiatannya. Akan tetapi, mereka harus bergulat dengan penyusutan kas yang sangat drastis, terutama setelah Donald Trump menduduki kembali kursi kepresidenan AS serta memangkas habis donasi ke badan PBB maupun bantuan langsung bilateral.
WFP memaparkan kalkulasi kebutuhan logistik senilai US$450 juta guna mendanai aksi penyelamatan di Jalur Gaza serta kawasan Tepi Barat selama durasi enam bulan mendatang. Kendati demikian, di sepanjang kalender 2026 ini, pihak lembaga baru sukses mengantongi sekitar setengah dari pagu dana yang lumrah mereka terima bagi wilayah Palestina.
Jejak pemangkasan sejatinya sudah bermula sejak September lalu, tatkala WFP mencoret separuh penerima santunan di Tepi Barat—wilayah pendudukan militer Israel semenjak 1967—sehingga menyusut dari 400.000 menjadi 200.000 penduduk saja.
"Momen sekarang bukanlah saat yang tepat dalam riwayat panjang bangsa Palestina dan Gaza untuk menutup mata berpaling dari apa yang tengah melanda Gaza," tegas Hughes mengingatkan.
WFP mengakui adanya sedikit perbaikan ritme logistik di Gaza. Meski begitu, organisasi tersebut mengingatkan ancaman melonjaknya eskalasi penderitaan masyarakat begitu siklus musim dingin datang menerpa.
Sesuai butir kesepakatan jeda perang rancangan Trump, pihak militer Israel telah membolehkan volume logistik komersial masuk ke Gaza. Kendati pintu dibuka, pengawasan ketat tiada henti dilakukan, utamanya berupa penolakan aneka kargo yang dituding menyimpan potensi guna militer ganda.
Berdasarkan laporan PBB, aksi pencekalan ketat tersebut bahkan menyasar pengiriman perlengkapan kaki dan tangan palsu atau prostetik medis bagi para penyandang disabilitas korban perang.
Semenjak palagan Gaza berkecamuk hebat, rezim Israel kian agresif melancarkan kecaman terbuka kepada tubuh PBB. Pemerintah Tel Aviv menuduh institusi global tersebut berat sebelah sekaligus menjadi pemicu langgengnya ketergantungan kaum Palestina pada sokongan luar negeri.
