Pemerintah Korea Selatan (Korsel) membuka kesempatan kemitraan strategis terkait ekspor teknologi baterai mutakhir hingga jaringan transmisi listrik bawah laut menuju Indonesia.
Keberadaan inovasi teknologi ini dinilai sangat potensial dalam menopang akselerasi transisi energi terbarukan nasional, termasuk merealisasikan target besar Indonesia dalam mendirikan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas mencapai 100 gigawatt (GW).
Head of the Energy Market and Policy Solutions for Our Climate (SFOC), Gahee Han, menyampaikan bahwa delegasi kedua negara telah melakukan pembahasan mengenai peluang pengadopsian teknologi asal Negeri Ginseng di sektor kelistrikan nasional. Kendati demikian, dirinya mengakui bahwa tindak lanjut konkret di lapangan masih relatif minim semenjak penandatanganan nota kesepahaman (MoU) disepakati pada April 2026.
Di antara inovasi teknologi penting yang menjadi fokus diskusi mencakup perangkat baterai generasi terbaru serta transmisi listrik arus searah bertegangan tinggi atau yang dikenal sebagai high voltage direct current (HVDC). Perangkat transmisi canggih semacam ini sangat krusial difungsikan dalam merancang koneksi jaringan kelistrikan bawah laut antarpulau.
"Sejujurnya, sejak MoU ditandatangani pada April 2026, kami belum melihat banyak kemajuan. Namun, kedua negara sudah duduk bersama untuk membahas teknologi Korea Selatan, seperti baterai canggih dan teknologi jaringan transmisi listrik ke Indonesia. Pemerintah kami tentu memiliki ketertarikan untuk mengekspor teknologi tersebut. Kami berharap dapat menjalin kemitraan dalam ekspor dan impor teknologi," ungkap Gahee di sela perhelatan lokakarya Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea (IKJN) di kawasan Jakarta, Jumat (30/10).
Meskipun memiliki peluang lebar, Gahee menekankan bahwa kematangan serta kesiapan struktur pasar energi di dalam negeri menjadi prasyarat mendasar supaya ekspansi investasi korporasi asal Korsel dapat bertumbuh optimal. Dirinya mengambil contoh dinamika industri manufaktur baterai di Korsel yang dimotori raksasa industri seperti SK, Samsung, hingga LG.
Menurut pemaparannya, jajaran korporasi kelas dunia tersebut menguasai teknologi baterai yang luar biasa kompetitif secara teknis, namun tetap mengalami tekanan finansial di pasar domestik akibat ketiadaan skema pasar tenaga listrik yang sanggup memberikan nilai kompensasi setimpal atas pemanfaatan teknologi tersebut.
Oleh sebab itu, Indonesia dipandang mendesak untuk segera mematangkan regulasi tata kelola pasar ketenagalistrikan yang jauh lebih progresif, sehingga penanaman modal dalam inovasi baterai mampu menghadirkan margin imbal hasil bisnis yang rasional bagi kalangan pelaku usaha.
Gahee lebih jauh turut menyinggung potensi kolaborasi pada rantai industri baja ramah lingkungan. Ia memaparkan bahwa entitas produsen baja asal Korsel, POSCO, telah sukses memelopori inovasi hydrogen-based direct reduction iron (DRI), sebuah metodologi pembuatan besi berbahan bakar hidrogen guna memangkas pelepasan emisi karbon dalam siklus produksi baja.
Akan tetapi, implementasi terobosan industri baja tersebut masih terhambat minimnya ketersediaan suplai daya ramah lingkungan secara berkesinambungan. Gahee menerangkan porsi energi terbarukan baru mencakup sekitar 10 persen dari total bauran pembangkit listrik nasional di Korsel. Hambatan suplai bersih tersebut praktis membuat POSCO bersama produsen baja lainnya kesulitan menyerap pasokan listrik bersih yang memadai.
Atas dasar tersebut, restrukturisasi menyeluruh pada regulasi pasar listrik mutlak dibutuhkan supaya integrasi teknologi baterai dan fasilitas manufaktur baja rendah emisi dapat berjalan secara ekonomis.
"Untuk memproduksi baja hijau, serta mengembangkan dan mengekspor teknologi baterai yang dapat menguntungkan pasar, Indonesia dan Korea perlu memperbaiki aturan pasar listrik agar teknologi tersebut memperoleh kompensasi yang memadai," paparnya secara gamblang.
Pada kesempatan serupa, Direktur Program Transformasi Sistem Energi Institute for Essential Services Reform (IESR), Deon Arinaldo, mengemukakan inisiatif kerja sama sektor baterai antara Indonesia dan Korsel patut difokuskan guna memfasilitasi integrasi PLTS dengan sistem penyimpanan daya berbasis baterai atau battery energy storage system (BESS).
Integrasi PLTS Bergantung pada Keandalan Jaringan Listrik
Pemerintah Korea Selatan menyodorkan kerja sama transfer teknologi baterai dan kabel transmisi bawah laut bagi Indonesia demi mempercepat bauran energi hijau dan pembangunan PLTS 100 GW.
Deon menguraikan bahwa menyatukan operasional PLTS dengan perangkat BESS memerlukan kalkulasi arsitektur sistem yang presisi serta adaptif terhadap kondisi keandalan transmisi listrik di tiap-tiap daerah.
"Untuk mengintegrasikan PLTS dengan sistem penyimpanan baterai agar dapat menjaga stabilitas jaringan listrik, diperlukan analisis dan desain sistem yang disesuaikan dengan masing-masing wilayah integrasi. Untuk pembangkit diesel, misalnya, dibutuhkan konfigurasi PLTS dan BESS yang berbeda," tutur Deon menerangkan.
Di samping itu, kerangka kerja sama bilateral ini dapat dimaksimalkan untuk memperkokoh ketahanan rantai pasok sekaligus mendongkrak kapasitas pabrik baterai lokal. Deon menggarisbawahi bahwa spesifikasi teknis baterai penyimpan energi stasioner memiliki karakteristik yang berlainan jika dibandingkan dengan baterai kendaraan listrik.
Baterai pada kendaraan listrik mutlak menuntut performa daya kinetik tinggi, sedangkan baterai fasilitas penyimpanan tenaga listrik jaringan condong memprioritaskan efisiensi biaya kapital yang ekonomis sembari tetap konsisten menjaga stabilitas layanan jaringan.
Meninjau aspek permodalan, Deon mengkalkulasi realisasi pembangunan infrastruktur PLTS berskala 100 GW bakal menyerap anggaran investasi mendekati angka US$80 miliar atau setara Rp1.453,52 triliun (berpatokan kurs Rp18.169 per dolar AS) khusus bagi portofolio pembangkit skala utilitas. Total kebutuhan dana tersebut diproyeksikan melonjak menembus lebih dari US$100 miliar atau setara Rp1.816,80 triliun bilamana fasilitas penampungan energi BESS beserta bentangan transmisi turut dimasukkan dalam rencana anggaran.
Estimasi kebutuhan pendanaan raksasa tersebut jauh melampaui capaian serapan investasi energi baru terbarukan di Indonesia yang saat ini posisinya baru menyentuh angka US$2 miliar hingga US$3 miliar per tahun.
Melihat kesenjangan fiskal tersebut, agenda pendanaan energi mustahil disandarkan hanya kepada anggaran belanja negara, melainkan membutuhkan partisipasi masif pemodal swasta komersial, lembaga pendanaan multilateral dunia, serta skema kerja sama bilateral antarpemerintah.
Deon turut mengingatkan agar Indonesia secara berkesinambungan mencetak kapabilitas riset ilmiah independen beserta sumber daya manusia (SDM) yang terampil supaya tidak melulu terjebak menjadi pihak penerima alih teknologi pasif dari negara donor. Riset lokal mutlak dilakukan guna mengadaptasikan karakter teknologi baterai terhadap variasi iklim tropis, keunikan topologi jaringan listrik pulau, hingga pola konsumsi beban kelistrikan domestik.
Dirinya juga menggarisbawahi pentingnya penyusunan strategi pembinaan tenaga ahli nasional, mencakup sinkronisasi skema beasiswa studi ke luar negeri dengan kebutuhan sektor industri riil. Laboratorium teknologi pada universitas nasional pun disarankan aktif digandeng guna meneliti varian BESS, termasuk eksplorasi mineral nikel sebagai basis material penyimpan daya listrik.
"Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan kerja sama dan transfer teknologi. Kita juga harus berinvestasi dalam riset dan pengembangan, dengan mempertimbangkan sumber daya, iklim, serta kondisi yang berbeda di Indonesia," urai Deon dengan tegas.
Ia mengimbuhkan bahwa sinergi bilateral bersama Korsel mesti dirancang sedemikian rupa supaya bangsa Indonesia sanggup menguasai, memproduksi, serta memperluas teknologi secara mandiri, bukan berhenti sebatas konsumen barang modal.
Langkah taktis yang layak diperjuangkan adalah mendorong kolaborasi pendanaan riset bersama hingga skema kepemilikan paten atau hak kekayaan intelektual bersama (joint intellectual property).
"Dengan kerja sama Korea yang membawa teknologi ke Indonesia, untuk dapat memiliki teknologi tersebut, Indonesia juga perlu melakukan investasi dan mungkin mengusulkan kepemilikan kekayaan intelektual bersama," tandasnya menegaskan arah kemitraan ke depan.
