Pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, secara tegas menginstruksikan seluruh jajaran aparaturnya, mulai dari Koordinator Kecamatan (Korcam) sampai tingkat pimpinan wilayah, guna menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan jadwal harian secara berkelanjutan.
Sudaryono menerangkan bahwa perintah sidak harian ini dikeluarkan lantaran rendahnya angka kepatuhan operasional serta maraknya aneka kendala di lapangan yang dinilai berpotensi besar merusak kredibilitas dan kelangsungan agenda strategis nasional tersebut.
Ia memandang, walaupun mayoritas petugas beserta aparatur lapangan selama ini sudah mencurahkan dedikasi serta kinerja yang cukup baik, ulah segelintir personel bermasalah kerap memunculkan sentimen negatif publik yang seakan-akan memperlihatkan keseluruhan tata kelola program berjalan buruk.
"Semuanya buruk seolah-olah semua buruk karena satu keburukan atau dua keburukan, padahal sebetulnya mayoritas dari kita ini sudah kerja dengan baik. Kemudian demoralisasi karena satu dua oknum yang kemudian kerjanya tidak baik," ujar Sudaryono lewat akun Instagram pribadinya @sudaru_sudaryono, Minggu (4/10).
Oleh sebab kondisi tersebut, Sudaryono mewajibkan seluruh jajaran Koordinasi Lapangan (Korwil), Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG), hingga Koordinator Area Kerja (Karek) untuk lebih aktif melakukan pengawasan langsung ke berbagai titik lapangan.
Ia pun turut memerintahkan Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas) BGN untuk mengontrol presensi para petinggi daerah agar senantiasa mendatangi dapur-dapur penyedia makanan yang beroperasi.
"Jujur dan saya di apel ini memerintahkan kepada seluruh jajaran KPPG dan ke bawah, Korwil, Karek, dan juga Korcam. Saya minta setiap apel itu Korwil berada di salah satu dapur dan melakukan sidak. Nanti Deputi Tauwas, saya minta untuk kemudian diabsen, ya itu setiap apel itu Anda harus berada di salah satu dapur," tegasnya.
Ia juga memberi atensi mendalam bahwa disiplin internal lembaga saat ini tergolong amat memprihatinkan. Sudaryono kembali memperingatkan bahwa konsekuensi terburuk atas sikap teledor itu langsung mempertaruhkan masa depan pelaksanaan program unggulan pemerintahan.
"Ini harus saya lakukan karena memang mohon maaf tingkat kepatuhan Anda ini sangat rendah ya. Saya enggak ngerti, pertaruhannya adalah pertaruhan program. Kalau program ini kemudian Anda bikin sembarangan, asal-asalan, kan Anda sendiri semua yang rugi ya," katanya.
Sudaryono secara mendalam menuntut peran Korcam agar eksekusi supervisi diselenggarakan tiap hari secara mandiri tanpa harus menanti peringatan ataupun sidak mendadak dari jajaran pimpinan pusat. Ia juga menyayangkan lemahnya etos kerja aparatur tertentu yang terkesan bertindak serampangan.
"Korcam itu cobalah setiap hari kau sidaklah ke dapur-dapur punya temanmu itu. Masa baru ada sidak baru tertib gitu loh. Saya juga bingung ya, maksud saya Anda ini sumber daya manusia pilihan, sarjana katanya, sudah lulus, tapi masa mentalitasnya begini ya. Atau saya lagi siapin, siapkan tim. Ya manakala ternyata Anda memang tidak bisa dibina ya mohon maaf, harus kita, harus kita amputasi," ucap Sudaryono.
Selain perkara kedisiplinan, ia menyoroti proses penyaluran keluhan masyarakat dan mitra kerja yang kerap terputus di level tengah, seperti tingkatan KPPG maupun Korwil. Ia menerima informasi bahwa pengaduan dari pimpinan SPPG serta para pengelola dapur rekanan sering kali lenyap tanpa tindak lanjut konkret.
Karena problem tersebut, Sudaryono menetapkan arahan agar semua problematik dari pihak SPPG dan pengelola mitra langsung diteruskan kepada Deputi Tauwas di kantor BGN pusat agar mekanisme penyelesaian hambatan lapangan termonitor secara gamblang dan terbuka.
"Karena judgement itu kemudian menentukan nasib orang yang judgement-nya itu kadang-kadang merugikan orang gitu. Kalaupun Anda bisa selesaikan di level bawah tetap harus ada, ditembusi gitulah ke kantor pusat BGN, sehingga kita bisa monitoring penyelesaian persoalan yang Anda lakukan di lapangan," imbuhnya.
Sudaryono menggarisbawahi bahwa pihaknya sama sekali tidak ragu menjatuhkan tindakan pemecatan bagi aparatur yang tidak mampu diperbaiki kinerjanya, sembari menekankan pentingnya mengoperasikan lembar daftar periksa (check-list) pada setiap pelaksanaan sidak.
"Sebagian besar dari kita sudah bekerja dengan baik, ada satu dua yang memang mungkin bekerjanya masih belum, ya. Kalau memang harus diganti kita ganti, kalau memang enggak bisa diganti ya pecat ya kita pecat gitu ya," katanya.
