Jakarta, CNBC Indonesia – Upaya penyaluran hunian bersubsidi rupanya masih terbentur hambatan pelik di lapangan dalam menjangkau masyarakat. Walaupun pihak regulator gencar menggenjot kepemilikan hunian ramah kantong bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sebagian besar peminat justru terganjal saat proses persetujuan kredit pemilikan rumah (KPR) lantaran rapor merah pada data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.
Hambatan tersebut kian kompleks akibat daya pulih finansial warga yang belum sepenuhnya membaik. Pemenuhan nafkah primer sehari-hari kerap diutamakan, padahal kepemilikan aset hunian menuntut kesiapan alokasi dana jangka panjang yang cukup besar.
Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengungkapkan, ganjalan SLIK OJK berperan sebagai batu sandungan terberat dalam mendistribusikan perumahan rakyat bersubsidi. Realitas pahit ini memicu masyarakat yang sejatinya benar-benar membutuhkan tempat tinggal akhirnya terhalang fasilitas kredit perbankan.
"Soal SLIK OJK itu masih kendala sekali. Kemudian, selain SLIK OJK juga daya beli masyarakat turun. Ini tidak bisa dipungkiri. Orang yang semula mau beli, hari-hari sulit ekonomi ini lebih memilih makan keluarganya, dapur ngebul, kesehatan anak-anaknya, dan sekolahan anak-anaknya. Jadi ini juga jadi kendala," ujar Ari kepada CNBC Indonesia, Minggu (22/11/2026).
Hal lain yang memicu keprihatinan yakni riwayat utang berskala receh. Penyesuaian aturan terkait pelaporan fasilitas pinjaman di bawah plafon Rp1 juta rupanya belum memulihkan keyakinan perbankan ketika mengevaluasi kelayakan calon debitur pemohon pembiayaan.
Dampaknya, kalangan yang tersangkut rekam jejak tunggakan kredit tetap sulit mengantongi persetujuan pembiayaan. Padahal kelompok tersebut mayoritasnya adalah golongan MBR tanpa aset hunian mandiri yang sangat mendambakan bantuan skema perumahan terjangkau besutan pemerintah.
"Belum banyak berubah, walaupun sudah Rp1 juta ke bawah tidak ditampilkan atau kena ganjalan. Banknya tetap saja takut. Beberapa malah masih tampil. Memang harus ada cara pemerintah untuk membantu yang benar-benar MBR belum punya rumah tapi kena SLIK ini. Karena kalau enggak dibantu pemerintah, hari-hari seperti ini selamanya enggak akan punya rumah mereka," ungkapnya.
Kini terdapat opsi penanganan yang mulai diterapkan, yaitu penyediaan jeda waktu bagi pemohon perumahan guna menata kesehatan rekening sebelum kembali mendaftarkan diri. Mekanisme mengumpulkan simpanan tabungan rutin bulanan di bank kemudian mengajukan ulang KPR menjadi salah satu formula yang disosialisasikan.
Ari menerangkan keprihatinannya atas runtuhnya optimisme para pelaku usaha properti subsidi akibat polemik verifikasi riwayat pinjaman tersebut. Tingkat penolakan kelayakan calon debitur KPR tercatat menembus kisaran 80-85%, alhasil transaksi jual beli menuju prosesi tanda tangan akad semakin curam.
"FLPP itu, pengembang enggak semangat gara-gara ini. SLIK OJK itu membuat 20 yang booking aja, 3 yang bisa akad," tegas Ari.
