Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mendorong seluruh developer perumahan agar segera menunaikan kewajiban hunian berimbang guna menjamin akses rumah layak bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
JAKARTA – Ridwan Bae selaku Wakil Ketua Komisi V DPR RI meminta para pelaku usaha properti mewujudkan tanggung jawab pembangunan kawasan hunian berimbang. Kebijakan tersebut dinilai sangat mendesak demi mempermudah kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjangkau tempat tinggal yang aman, sehat, dan ramah kantong.
Politisi tersebut menyatakan prinsip hunian berimbang tak boleh dipandang hanya sebagai syarat di atas kertas oleh korporasi properti. "Kami memandang hunian berimbang bukan sekadar kewajiban administratif pengembang, melainkan instrumen keadilan agar masyarakat berpenghasilan rendah juga memperoleh akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau," ungkap Ridwan lewat pernyataan resminya di Jakarta pada hari Minggu.
Dirinya menerangkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 mengenai Perumahan dan Kawasan Permukiman mewajibkan semua entitas hukum pembuat perumahan menerapkan pola hunian berimbang. Terlebih pada proyek skala masif, pemenuhan kuota hunian tersebut harus diwujudkan secara terpadu dalam satu kawasan atau hamparan lahan.
Penerapan Pola 1:2:3 pada Proyek Skala Besar
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), papar Ridwan, telah menetapkan proyek pembangunan perumahan di atas 3.000 unit harus mengikuti rasio tertentu. Pola perbandingannya mencakup penyediaan satu unit hunian mewah, sedikitnya dua unit hunian kelas menengah, serta sekurang-kurangnya tiga unit rumah sederhana.
Peringatan keras ini mencuat mengingat angka defisit kepemilikan rumah (backlog) nasional saat ini tercatat masih bertengger di kisaran 9,64 juta rumah tangga. Sementara itu, daya tampung anggaran pemerintah guna membiayai Program 3 Juta Rumah menghadapi ruang fiskal yang relatif terbatas.
Kementerian PKP menyatakan tekad bulat memperkokoh regulasi hunian berimbang sebagai formula utama membuka peluang MBR mendapatkan tempat tinggal yang bermartabat. Developer yang menggarap kawasan skala besar di atas 3.000 unit diwajibkan mengaplikasikan formula 1:2:3 dalam satu hamparan yang sama.
Di samping memperkuat implementasi hunian berimbang, Kementerian PKP terus mematangkan integrasi instrumen regulasi penunjang. Upaya itu mencakup penyesuaian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), kebijakan retribusi daerah, mekanisme pembiayaan tanah, hingga penyediaan rumah susun bersubsidi demi meningkatkan daya beli masyarakat bawah.
Artikel ini disunting memakai bantuan teknologi AI.


