Kementerian ESDM Pastikan Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon Bebas Izin Tambang

Posted on

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan konfirmasi resmi bahwa area Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) sama sekali bukan zona pertambangan.

Ketentuan tersebut secara sah tercantum pada Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 mengenai Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

"Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri," ungkap Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, mengutip siaran pers kementerian.

Berdasarkan rujukan data dan pemetaan geologi, area perairan TNUK memang menyimpan kandungan mineral pembawa yang secara teknis masuk kriteria Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), kendati status ini tak serta-merta mengizinkan eksploitasi komersial berlangsung di sana.

"Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan," papar Anggia.

"Perlu dipahami bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon," tutur Anggia menegaskan kembali.

Melalui siaran pers tersebut, pihak Kementerian ESDM menegaskan tekadnya dalam mengawal pengelolaan sektor minerba agar patuh pada regulasi, sembari memprioritaskan kelestarian lingkungan hidup dan zona konservasi alami.

Isu mengenai kawasan Ujung Kulon belakangan mencuat ke publik akibat bergulirnya gagasan translokasi sejumlah populasi badak Jawa dari habitat TNUK menuju kawasan Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur.

Terkait polemik itu, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhamad Hidayat, sempat memastikan bahwa kawasan suaka alam Ujung Kulon bakal terus dipertahankan sebagai benteng habitat primer bagi satwa endemik bercula satu tersebut.

"Ujung Kulon tetap menjadi rumah utama Badak Jawa dan harus terus dijaga. Alas Purwo baru dapat dipertimbangkan sebagai habitat kedua jika seluruh persyaratan ekologis dan keamanannya terbukti melalui kajian ilmiah. Tanpa itu, pemindahan tidak akan dilakukan," jelas Hidayat melalui pernyataan tertulis Bakom, Selasa (17/11).