Kementerian Koordinator Bidang Pangan menerapkan sejumlah strategi teknis demi menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penanganan ini diprioritaskan pada empat provinsi yang tergolong amat rawan, mencakup Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, beserta Papua Selatan.
Rangkaian tindakan tersebut meliputi penyediaan sumur bor, pendirian sekat kanal, distribusi air dari aliran sungai ke zona rawan api, hingga kemitraan erat bersama entitas industri tambang.
Pernyataan ini diutarakan secara langsung oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, seusai agenda rapat penanganan karhutla wilayah Kalimantan Tengah di Jakarta Barat, Jumat (6/11).
Pada Provinsi Kalimantan Selatan, upaya pengendalian mencakup bentang area mencapai kurang lebih 13 ribu hektare. Sedangkan di Kalimantan Tengah, konsentrasi pemulihan diarahkan pemerintah ke beberapa titik penting yang kerap menjadi sumber pekatnya kabut asap di Kota Palangka Raya.
"Di Kalimantan Tengah, instalasi utamanya berada di Palangkaraya. Kita menargetkan tiga poligon utama yang sejak dua minggu lalu sudah mulai dikerjakan bersama gabungan perusahaan kelapa sawit Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia," tutur Hanif.
Hanif menerangkan bahwa zona prioritas yang masuk dalam pengawasan adalah kawasan Talawang Raya dengan cakupan penanganan seluas 362 hektare. Di samping itu, wilayah Sabaru, Sebangau, Barikin serta Buluh Merindu seluas 302 hektare juga menjadi sasaran karena memicu persoalan asap di Palangkaraya.
Pelaksanaan aksi nyata ini mengandalkan sinergi terpadu antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah, unsur BPBD, jajaran Kepolisian Republik Indonesia, dan para pengusaha dari aneka bidang.
Melalui rapat evaluasi terkini, pemangku kebijakan turut mematangkan mitigasi pada koridor Pulang Pisau, membentang dari Palangkaraya sampai Jembatan Tumbang Nusa dengan jarak lintasan 12 kilometer.
Khusus zona tersebut, Kemenko Pangan menjalin kerja sama dengan Indonesia Mining Association (IMA) atau Asosiasi Pertambangan Indonesia, seraya menggerakkan korporasi melalui Forum Kepala Teknik Tambang.
Hanif menambahkan terdapat rekomendasi titik tambahan dari pihak Wakil Bupati Kapuas. Area yang terletak pada sisi timur sampai tenggara Palangkaraya tersebut dipandang berisiko memperburuk sebaran kabut asap ke kawasan permukiman perkotaan.
"Jadi ada empat lokasi yang akan kita lakukan penanganan. Dua sudah berjalan dan dua lainnya akan segera kita kerjakan," terangnya.
Hanif memaparkan bahwa keterlibatan menyeluruh dari pelaku usaha memegang peranan krusial. Tak sebatas perkebunan kelapa sawit dan kehutanan, bidang pertambangan juga diwajibkan ikut memikul andil mitigasi serta penanggulangan karhutla.
Ciri lanskap Palangkaraya yang didominasi hamparan gambut menuntut perlakuan ekstra, terlebih banyak bagian telah rusak berat sehingga sangat gampang dilanda kekeringan dan terbakar.
Proses pembasahan ekosistem gambut tersebut wajib dijalankan secara terus-menerus tanpa jeda. Apabila terhenti, gambut dikhawatirkan mengering kembali dan memicu kobaran api.
"Kondisinya di daerah yang saya sebutkan sudah terdegradasi dengan sangat berat. Sehingga penanganannya hanya bisa dengan cara dibasahi dan terus dibasahi. Tidak boleh ada jeda pembasahan," tegas Hanif.
Untuk sasaran jangka menengah, pemerintah bersama Gubernur Kalimantan Tengah mengonsep tata kelola air melalui sarana intake di sepanjang aliran Sungai Kahayan.
"Infrastruktur tersebut direncanakan untuk menaikkan dan mengalirkan air menuju kawasan yang rawan karhutla, sehingga kondisi kelembapan lahan gambut tetap terjaga," tutup Hanif.
Langkah penuntasan karhutla ini adalah pelaksanaan konkret amanat Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 sekaligus penguatan integrasi lintas sektor dalam mitigasi bencana.
