Bogor, CNBC Indonesia – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 5.757 entitas konstituen telah teregistrasi di Indonesia lewat Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax. Kumpulan entitas konstituen tersebut resmi terdata sebagai wajib pajak minimum global atau Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE).
"Mereka sudah lapor di Coretax bahwa kami adalah wajib pajak GloBE," tutur Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti pada Media Gathering Direktorat Jenderal Pajak di Bogor, dikutip Jumat (13/11/2026).
Pada forum serupa, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menerangkan bahwa pembayar pajak yang tergolong dalam pajak minimum global merupakan bagian dari grup usaha multinasional berpenghasilan konsolidasi paling sedikit 750 juta euro, minimal pada dua periode dari empat tahun pajak berurutan sebelumnya.
DJP merinci ada 37 perusahaan induk serta 1.721 anak perusahaan domestik yang masuk cakupan aturan pajak minimum global ini. Di sisi lain, terdapat 1.717 entitas induk beserta 4.688 unit anak usaha luar negeri yang ikut terjaring dalam ketentuan pajak minimum global tersebut.
"Pemajakan minimum global ini diterapkan untuk mencegah race to the bottom, base erosion profit shifting, selain juga untuk mengambil hak dari ekonomi yang semakin terdistribusi secara digital dan mengurangi kompetisi tarif pajak penghasilan (PPh) Badan yang tidak sehat," papar Bimo.
DJP Kementerian Keuangan memaparkan terdapat tiga skema pemungutan pajak tambahan yang disiapkan dalam penerapan regulasi pajak minimum global atau Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE) di tanah air.
Rangkaian skema itu mencakup Qualified Domestic Minimum Top-up Tax yang berlaku mulai 1 Januari 2025; lalu Income Inclusion Rule yang aktif per 1 Januari 2025; serta instrumen Undertaxed Payment Rule yang direncanakan berjalan mulai 1 Januari 2026.
Instrumen pertama, Qualified Domestic Minimum Top Up Tax. Skema ini dirancang guna memungut pajak tambahan kepada wajib pajak domestik anggota grup korporasi multinasional yang mencatatkan tarif pajak efektif di bawah angka 15 persen.
Sebagai contoh, apabila terdapat grup korporasi multinasional di Indonesia memiliki beban pajak efektif kurang dari 15 persen, pemerintah berhak memungut selisih pajak tambahan itu lewat mekanisme Qualified Domestic Minimum Top Up Tax.
Instrumen kedua yakni Income Inclusion Rule (IIR). Kebijakan ini berfungsi menarik pajak tambahan terhadap wajib pajak dalam negeri berstatus entitas induk, seandainya anak usaha dari korporasi multinasional tersebut hanya dikenai tarif pajak efektif 15 persen di wilayah negara lain.
Contohnya, jika sebuah konglomerasi multinasional bermarkas induk di Indonesia mempunyai entitas anak di mancanegara, namun beroperasi pada yurisdiksi yang belum menjalankan ketentuan GloBE, beban kekurangan pajak tambahannya dapat dipungut langsung di Indonesia melalui skema Income Inclusion Rule.
Terakhir, mekanisme Undertaxed Payment Rule (UPR). Aturan ini digunakan untuk menagih pajak tambahan akibat tidak diterapkannya skema Income Inclusion Rule oleh pihak entitas induk, atau tatkala pajak tambahan belum terpungut secara tuntas saat anggota lain grup multinasional menanggung tarif efektif di bawah 15 persen di yurisdiksi lain. Kebijakan ini bertindak selaku jaring pengaman (backstop) pamungkas terhadap porsi pajak tambahan yang belum sepenuhnya terhimpun lewat instrumen Income Inclusion Rule.
