Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan terus menggiatkan kebijakan sektor perhubungan melalui kolaborasi lintas lembaga demi menjaga harga tiket penerbangan tetap terjangkau, menopang ketahanan industri aviasi, serta mengendalikan laju inflasi domestik dalam jangka panjang.
Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kemenhub secara aktif mendorong perumusan aturan transportasi yang mengedepankan kerja sama antarinstansi. Strategi terpadu tersebut dinilai sangat esensial guna memastikan tarif jasa tetap ramah di kantong masyarakat, memperkokoh kelangsungan maskapai penerbangan, mengoptimalkan mobilitas antarwilayah, dan menekan inflasi nasional secara konsisten.
Kepala BKT Kemenhub, Hermanta, menegaskan bahwa upaya meredam inflasi di sektor perhubungan membutuhkan keterlibatan bersama antarkementerian maupun lembaga terkait. Dirinya mengingatkan krusialnya mencermati data pergerakan inflasi secara teliti sebelum menetapkannya menjadi suatu pedoman kebijakan.
"Dalam penerbangan, kebijakan perlu menjaga keterjangkauan harga tiket sekaligus kesehatan industri agar layanan dan konektivitas masyarakat tetap berkelanjutan," ujar Hermanta melalui keterangan resminya di Jakarta pada hari Jumat.
Porsi Sektor Transportasi dalam Perhitungan Inflasi
Mengacu pada komposisi belanja masyarakat dalam Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 2022, sektor perhubungan menyumbang bobot 11,94 persen dari total keranjang Indeks Harga Konsumen (IHK) di Indonesia. Ruang lingkup kategori ini mencakup transaksi pembelian armada kendaraan pribadi, biaya operasional kendaraan harian, sarana transportasi publik penumpang, hingga jasa pengangkutan serta pengiriman barang logistik.
Berbagai elemen komoditas di dalamnya, seperti tarif bahan bakar minyak, pembelian unit kendaraan, suku cadang mesin, hingga regulasi tarif administrasi, berada di bawah yurisdiksi lintas sektoral. "Dengan demikian, pergerakan inflasi kelompok transportasi tidak dapat seluruhnya dilekatkan sebagai tanggung jawab Kementerian Perhubungan tetapi melibatkan kewenangan lintas sektor, sehingga memerlukan koordinasi kebijakan yang jelas," ungkap dirinya.
Berdasarkan rincian pemetaan data yang dipaparkan, sektor angkutan penumpang umum (sebesar 1,95 persen) serta jasa ekspedisi pengiriman barang (sebesar 0,11 persen) yang berada langsung di bawah ranah pelayanan Kemenhub hanya menyumbang bobot gabungan sekitar 2,06 persen dari keseluruhan keranjang IHK nasional. Nilai persentase tersebut adalah bagian kecil dari total bobot sektor transportasi utuh sebesar 11,94 persen.
Hermanta menguraikan bahwa parameter tersebut menggambarkan porsi pengeluaran konsumsi dalam penghitungan IHK, bukan berarti mencerminkan besaran kontribusi riil terhadap laju inflasi pada kurun waktu bulan atau tahun tertentu. "Pemahaman ini diperlukan agar penentuan langkah dan pembagian peran kebijakan sesuai dengan sumber tekanan harga," paparnya secara lugas.
Kajian Terhadap Inflasi Moda Angkutan Udara
Lebih lanjut, ia menyoroti kontribusi moda transportasi udara yang menyumbang porsi sebesar 0,72 persen pada keranjang IHK nasional. Dari hasil penelaahan statistik, ditemukan keterkaitan linear yang sangat kecil dan sama sekali tidak signifikan antara fluktuasi inflasi bulanan tiket pesawat dengan inflasi umum di tingkat nasional. Pengujian korelasi Pearson sepanjang rentang waktu Januari 2024 hingga September 2026 hanya mencatat angka koefisien di level 0,009.
Hermanta menerangkan perlunya memadukan penetapan tarif yang ramah konsumen, efisiensi operasional armada, kelancaran koneksi antarwilayah, standar mutu pelayanan, dan kelangsungan roda bisnis secara beriringan. Pendekatan komprehensif tersebut mempertegas bahwa perumusan kebijakan aviasi tidak sekadar berfokus pada upaya menekan besaran nominal tarif penerbangan.
Pengendalian komponen biaya pokok serta penyediaan unit pesawat yang mencukupi juga sangat penting agar perusahaan maskapai sanggup mempertahankan kapasitas keterisian bangku, jaringan jalur penerbangan, serta standar operasional yang aman dan terpercaya. "Kesehatan industri penerbangan pada akhirnya berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat untuk memperoleh layanan yang tersedia dan berkesinambungan," pungkasnya.
Pada kesempatan lain, Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Odo Manuhutu, turut menekankan pentingnya pengoptimalan efisiensi wilayah udara. Penguatan tata kelola institusi, keterpaduan data dan operasional, serta ketersediaan unit armada dipandang vital untuk memperkuat jalur penghubung nasional.
Odo menambahkan bahwa keterjangkauan mobilitas, kualitas pelayanan publik, serta kontribusi riil terhadap perputaran roda ekonomi daerah adalah tolok ukur fundamental dalam menilai keberhasilan regulasi sektor transportasi udara.





