Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akhirnya buka suara terkait masa depan rencana perilisan Obligasi Jakarta sesudah mengadakan audiensi bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara bertempat di Balai Kota Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Pramono memaparkan, perbincangannya dengan Suahasil mengupas sederet isu finansial daerah, mencakup dana bagi hasil sampai persoalan ruang fiskal Jakarta. Wacana penerbitan instrumen obligasi daerah pun ikut menjadi salah satu agenda utama yang diperbincangkan.
“Tentunya berbagai hal dilakukan pembahasan, termasuk hal yang berkaitan dengan dana bagi hasil, LDP, kemudian pemenuhan apa, ruang fiskal yang harus dilakukan penyempurnaan, perbaikan, dan juga obligasi,” ungkap Pramono kala berada di kawasan Kampung Tanah Harapan, Jakarta Utara, Selasa (27/10/2026).
Walaupun obligasi masuk ke dalam materi dialog, Pramono belum merinci kesepakatan final dari pembicaraan bersama Suahasil seputar masa depan peluncuran skema pendanaan kota tersebut.
Ia juga masih belum bisa memberikan kepastian apakah jajaran pemerintah pusat bakal merestui rancangan penerbitan Obligasi Jakarta tersebut.
Pramono sekadar menegaskan pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal patuh sepenuhnya pada segala keputusan dari otoritas pusat mengenai wacana pembiayaan itu.
“Hal yang berkaitan dengan obligasi, saya menyampaikan kepada Bapak Menteri Keuangan bahwa Pemerintah DKI Jakarta sepenuhnya mengikuti apa yang diputuskan oleh pemerintah pusat,” tutur Pramono.
“Pokoknya hal yang berkaitan dengan obligasi kami mengikuti sepenuhnya apa yang menjadi arahan pemerintah pusat,” imbuh mantan Sekretaris Kabinet tersebut.
Sokongan APBN bagi Berbagai Agenda Pembangunan Ibu Kota
Sebelum momentum ini, Pramono Anung sempat menyambut kedatangan Menteri Keuangan Suahasil Nazara di lingkungan Balai Kota guna membahas aneka rencana pembangunan kota Jakarta ke depan.
Agenda pertemuan bilateral itu dilangsungkan secara tertutup. Poin pembahasan berkutat pada bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) demi membenahi fasilitas transportasi umum hingga perbaikan sarana gedung-gedung sekolah. Rangkuman agenda tersebut dibagikan Pramono lewat akun Instagram resminya, @pramonoanungw, Selasa (27/10/2026).
“Selain berkeliling melihat Balai Kota, kami berdiskusi sejumlah rencana pembangunan Jakarta ke depan. Salah satunya, dukungan APBN melalui Kementerian Keuangan untuk pembangunan transportasi publik, hunian, hingga renovasi gedung-gedung sekolah di Jakarta,” jelas Pramono melalui unggahannya.
Di samping sektor fisik, Pramono menuturkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyambut positif kelanjutan kemitraan Pemprov DKI Jakarta bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk menyalurkan beasiswa pendidikan bertajuk LPDP Jakarta.
Simak terus update kabar terhangat serta tepercaya lewat Berita Liputan6.
Suahasil Rencanakan Pertemuan Khusus Bahas Obligasi Jakarta
Fitch Pangkas Status Surat Utang Pos Indonesia Menjadi Default
Gelombang Demo di Prancis Menimbulkan Kekhawatiran Para Investor
Emiten TBIG Lepas Obligasi Senilai Rp 1,24 Triliun, Imbal Hasil 7,8%
Kenaikan Yield Surat Utang AS Curi Sorotan Minggu Ini
Energi Mega Persada Sediakan Surat Utang Sebesar Rp 500 Miliar
Emiten MDKA Terbitkan Obligasi Rp 4,11 Triliun, Kupon 10%
Nilai Emas Hari Ini Menanjak di Tengah Lonjakan Imbal Hasil Obligasi AS
Bank Indonesia Manfaatkan Obligasi Korporasi untuk Fasilitas Moneter
