Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) menerbitkan pedoman strategi pertahanan teranyar yang menginstruksikan seluruh instalasi militer utama di daratan AS agar sanggup menjaga kelangsungan tugas-tugas vital minimal selama 90 hari tanpa mengandalkan sokongan dari pihak luar.
Sebagaimana dilansir RT pada Selasa (27/10/2026), sasaran kemandirian penuh tersebut dituangkan ke dalam berkas FORTRESS yang sempat diperiksa oleh kantor berita Fox News pada hari Minggu. Pedoman itu pun mewajibkan pengadaan perbekalan militer krusial memiliki sedikitnya dua jalur pasokan atau sentra produksi terakreditasi demi menangkal potensi disrupsi logistik saat situasi genting melanda.
Menteri Perang AS, Pete Hegseth, sesungguhnya telah memaparkan program berskala masif tersebut semenjak bulan silam. Keputusan strategis ini digulirkan menyusul hambatan logistik parah yang menimpa armada militer AS di kawasan Timur Tengah pascaserangan balasan Iran ke pos-pos tentara Amerika beserta fasilitas lainnya, menyusul gempuran bersama yang dilancarkan AS dan Israel ke teritorial Iran.
Saluran Fox News, yang cenderung berpihak pada haluan kebijakan Presiden Donald Trump, menggarisbawahi urgensi bagi Washington untuk bersiaga penuh terhadap skenario krisis terburuk.
"Aksi militer berpotensi merusak keandalan jaringan kelistrikan nasional, mengacaukan jalur distribusi barang, serta membahayakan berbagai fasilitas vital di wilayah kedaulatan Amerika," demikian dinyatakan media tersebut.
FORTRESS merupakan akronim resmi dari Federal Operations for Resilience, Troop Resources, Energy, Supply and Survivability. Sebuah nota kesepahaman formal kini telah resmi diteken guna memperkuat dasar operasional kebijakan ini.
"Kebijakan ini bertumpu pada lima pilar pokok, yaitu kemandirian pasokan energi, ketahanan jaringan logistik, penumpukan cadangan strategis, benteng perlindungan fisik dan siber, hingga daya tahan di ranah antariksa serta spektrum elektromagnetik," terang Hegseth.
Para perumus strategi di lingkungan Pentagon berniat memangkas habis keterikatan fasilitas militer pada infrastruktur publik yang rentan hancur sewaktu perang skala penuh meletus. Alternatif pemecahan yang dimunculkan meliputi penempatan reaktor nuklir portabel berukuran mini serta sistem penyimpanan baterai berkekuatan raksasa guna menopang jaringan kelistrikan lokal pangkalan apabila aliran listrik luar padam total.
"Rencana terpadu ini juga merancang kesiapan fasilitas manufaktur swasta agar dapat beralih menghasilkan peralatan militer saat kondisi darurat terjadi, di samping menerapkan langkah mitigasi lainnya."
Kabar mengenai restrukturisasi doktrin pertahanan ini terkuak kurang dari dua pekan menjelang perhelatan pemilu paruh waktu AS. Sejumlah jajak pendapat memproyeksikan kubu Republik yang mendominasi pemerintahan berpotensi mengalami pukulan kekalahan cukup berat. Eskalasi konflik dengan Teheran serta meroketnya tarif BBM dinilai menjadi isu dominan yang menguntungkan perolehan suara politisi oposisi.
Sementara itu, narasi yang ditebarkan Donald Trump mempertebal dugaan publik bahwa Washington bakal memperluas serbuan ke Iran segera seusai coblosan, atau barangkali sebelum pencoblosan dimulai. Dinamika di lapangan kian mempertegas sinyal eskalasi militer tersebut.
"Pemerintah AS telah memulangkan sejumlah staf dari pos pangkalan di Timur Tengah menjelang operasi pemboman udara baru yang mungkin dilancarkan," pungkasnya.
