Jakarta, CNBC Indonesia – Pihak Istana meminta warga agar tetap tenang menyikapi insiden intersepsi komunikasi ilegal yang melibatkan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjamin persoalan ini tidak bakal menghambat mutu pelayanan aparat penegak hukum bagi publik luas.
Prasetyo menyatakan pihaknya sudah berkomunikasi langsung dengan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto agar tugas kepolisian tetap optimal melayani masyarakat tanpa kendala sedikit pun. "Kami juga telah berkoordinasi dengan Kapolri untuk memastikan bahwa terutama pelayanan terhadap masyarakat dari institusi kepolisian tidak berkurang sama sekali," tutur Prasetyo dalam jumpa pers di Istana Negara, Rabu (4/11/2026).
Pemerintah turut mengingatkan bahwa prosedur pemantauan percakapan sebenarnya sudah dibatasi oleh undang-undang resmi, sehingga warga tidak perlu cemas berlebihan. Selain itu, Prasetyo memandang kasus ini sebatas ulah segelintir petugas nakal. "Kami juga berkomitmen bahwa terhadap kasus penyadapan ini, untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa proses-proses penyadapan sesungguhnya telah diatur di dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang kita miliki. Sehingga kami sampaikan kepada seluruh masyarakat untuk apa namanya, tidak perlu khawatir bahwa ini dilakukan tentunya oleh beberapa oknum-oknum tertentu," ujarnya.
Istana pun menilai aksi penyadapan tanpa izin tersebut berpotensi tergolong upaya makar sekaligus mengancam keselamatan kedaulatan bangsa serta para pejabat tinggi negara.
