Aparat keamanan di ibu kota Pakistan memberlakukan blokade ketat dengan menumpuk kontainer kargo dua tingkat di jalur-jalur transportasi penting pada hari Kamis. Pengetatan keamanan berskala masif tersebut diambil guna mengantisipasi aksi unjuk rasa akhir pekan yang diserukan oleh simpatisan Imran Khan, mantan perdana menteri yang sekarang mendekam di tahanan.
Berdasarkan laporan Manila Times, Jumat (25/9/2026), pejabat setempat menyampaikan kepada Agence France-Presse (AFP) bahwa sebanyak 22.000 anggota kepolisian disiagakan untuk mengisolasi kawasan Islamabad. Penguasa setempat bahkan menyetop pergerakan masuk dan keluar menuju provinsi terdekat, Khyber Pakhtunkhwa, wilayah yang berada di bawah kepemimpinan partai politik Khan.
Berbagai rute penghubung utama, gerbang perbatasan, serta simpang jalan strategis ditutup total sampai melumpuhkan sistem transportasi publik dan menghentikan mobilitas penduduk secara menyeluruh. Kendaraan roda empat terjebak antrean kemacetan panjang, sementara sejumlah penunggang sepeda motor terpaksa bermanuver sempit melewati celah di antara dinding peti kemas.
Operasi pengamanan preventif pemerintah sebelum demonstrasi yang diagendakan pada hari Minggu tersebut kian digencarkan sejak awal pekan. Tiga saudari kandung Khan, yakni Aleema Khan, Uzma Khan, dan Noreen Niazi, telah diciduk di bawah regulasi Pemeliharaan Ketertiban Umum (MPO) Punjab.
Surat penahanan sementara selama 30 hari itu mendakwa ketiganya melakukan penggalangan massa melalui platform media sosial serta memprovokasi tindakan permusuhan terhadap institusi negara.
Tak hanya itu, puluhan legislator, tokoh daerah, beserta pegiat oposisi yang terafiliasi dengan partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) besutan Imran Khan juga ikut diringkus di sejumlah wilayah Punjab serta Islamabad.
Tindakan represif aparat ini langsung menuai kecaman dari lembaga pengawas hak asasi manusia global, yang kerap mengutarakan kekhawatiran atas maraknya sensor pers, penangkapan sewenang-wenang, serta pengekangan hak sipil dasar di Pakistan akibat krisis politik berkepanjangan. Pejabat Amnesty International Babu Ram Pant mengkritik keras pelanggaran tersebut secara terbuka.
"Penargetan keluarga Imran Khan dan aktivis partai PTI merupakan pelanggaran mencolok terhadap hak-hak mereka atas kebebasan, kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul secara damai," ungkapnya.
"Tindakan tersebut menunjukkan betapa parahnya pembatasan saat ini di Pakistan."
Untuk diketahui, bekas atlet kriket berusia 73 tahun itu sudah dipenjara sejak Agustus 2023. Dirinya dihadapkan pada puluhan perkara hukum mulai dari dakwaan korupsi hingga tuduhan makar dan provokasi kerusuhan menyusul pergolakan massa anti-pemerintah pada Mei 2023. Khan beserta kuasa hukumnya secara konsisten menepis seluruh perkara tersebut dan menilai proses hukum ini bermotif politik demi mematikan elektabilitasnya.
Rencana unjuk rasa menuju ibu kota ini menandai mobilisasi massa jalanan terbesar PTI dalam beberapa bulan terakhir demi menuntut pembebasan Khan. Kendati realitas di lapangan membuktikan adanya blokade ketat, Menteri Informasi Pakistan Attaullah Tarar menyangkal bahwa kota tersebut tengah diisolasi saat menggelar konferensi pers di Khyber Pakhtunkhwa.
"Mereka tidak harus datang ke Islamabad," tegasnya. "Tidak ada seorang pun yang akan diizinkan untuk menutup kota."
Sementara itu, aksi unjuk rasa lain yang semula diprakarsai partai sayap kanan Jamaat-e-Islami bersama serikat petani terkait kenaikan biaya hidup dan pungutan minyak bumi akhirnya dibatalkan. Pembatalan tercapai seusai perbincangan telepon bersama rezim Perdana Menteri Shehbaz Sharif, sehingga kubu partai Khan harus bergerak tanpa dukungan kelompok lain dalam unjuk rasa pekan ini.
