Jakarta – Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong akhirnya angkat bicara menanggapi ketetapan pemerintah Indonesia yang mengurangi volume pengiriman gas bumi ke negaranya. Dirinya mendesak seluruh pihak terkait agar senantiasa menghormati kesepakatan dagang yang sudah disepakati bersama.
Pemimpin Singapura tersebut juga memberi sinyal kepada seluruh korporasi pengimpor energi di negerinya untuk mengupayakan berbagai tindakan proteksi demi menjamin keselamatan hak dan kepentingan komersial mereka.
Perlu dipahami bahwa mayoritas suplai daya listrik Negeri Singa saat ini bersumber dari pembangkit gas alam. Sebagian besar pasokan bahan bakar tersebut didatangkan secara langsung lewat jaringan transmisi pipa asal Indonesia.
"Kami mengharapkan seluruh pihak mematuhi komitmennya, dan pelaku impor gas Singapura bakal mengambil tindakan apapun yang dibutuhkan guna menjaga hak juga kepentingan mereka sesuai ikatan kontrak," ungkap PM Wong sebagaimana dilansir The Straits Times, Minggu (25/10/2026).
Pemerintah Indonesia sebelumnya mengumumkan bakal memotong volume pasokan ekspor gas menuju Singapura hingga sebesar 31 miliar British thermal unit per hari (BBTUD) terhitung sejak tanggal 24 Oktober. Pernyataan tersebut dipaparkan langsung Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto. Kebijakan itu diambil lantaran Jakarta berniat mengutamakan kebutuhan konsumsi bahan bakar domestik demi memperkokoh ketahanan energi nasional.
Langkah penurunan pasokan tersebut secara khusus menyasar aliran gas yang dialirkan lewat pipa laut Natuna serta wilayah daratan Sumatera.
Merespons dinamika ini, Otoritas Pasar Energi (EMA) Singapura menyebutkan bahwa penurunan pasokan dari Nusantara sebetulnya menyumbang kurang dari dua persen total konsumsi harian di wilayahnya. Jubir EMA menuturkan, berdasar catatan importir, pemotongan neto yang dirasakan mencapai kisaran 17 BBTUD dalam jangka rentang waktu 18 hari.
Kebutuhan gas harian Singapura secara kumulatif memang telah melampaui angka 1.000 BBTUD.
Melalui keterangannya, PM Wong menjelaskan negaranya memang sudah mengantisipasi kerentanan disrupsi pasokan semacam ini dengan membangun terminal gas alam cair (LNG), sehingga dapat mendatangkan energi dari negara lain tanpa terpaku pada instalasi pipa.
"Langkah ini menyediakan kita banyak alternatif saat menghadapi hambatan aliran pasokan," tutur dia.
Selain itu, Singapura bertekad memburu variasi sumber energi alternatif di luar gas alam, khususnya opsi yang lebih ramah lingkungan serta stabil beroperasi tanpa henti. Atas dasar itulah opsi tenaga nuklir mulai dievaluasi secara mendalam.
Lawrence Wong memaklumi timbulnya kekhawatiran publik soal keselamatan operasional fasilitas nuklir, mengingat Singapura memiliki luas kawasan terbatas dan kepadatan penduduk tinggi.
"Kami memperhatikan kekhawatiran itu secara serius. Faktor keselamatan harus diprioritaskan. Namun jangan langsung mengabaikan potensi hanya akibat perkara tersebut rumit ataupun memicu perdebatan. Risiko maupun kegunaannya wajib dikaji secara mendalam melalui diskusi bersama publik sebelum merumuskan jalan keluar masa depan energi kita," tegasnya.
Singapura direncanakan mengundang pihak Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) pada periode 2027 mendatang untuk menggelar telaah menyeluruh mengenai kelayakan adopsi teknologi nuklir. Kajian itu membidik 19 parameter krusial, meliputi keselamatan fasilitas, tata kelola residu radioaktif, sampai mekanisme penanganan kedaruratan.
Menggarisbawahi agenda kerja pemerintahannya, Wong menegaskan terdapat deretan persoalan lintas negara yang mustahil dibereskan sendirian, mencakup kejahatan penipuan siber serta insiden bencana kabut asap yang menerpa Singapura beberapa pekan terakhir.
"Kita tak mungkin bertumpu pada tenaga mandiri semata, melainkan butuh kolaborasi kawasan. Ini bukan alasan berdiam diri; kami berjuang keras menjaga masyarakat, meningkatkan kesiapan, dan menggandeng mitra guna menuntaskan masalah dari sumbernya," pungkasnya.
