Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa ketepatan serta pembaharuan basis data merupakan pilar utama agar distribusi bantuan sosial benar-benar menyentuh penerima yang berhak, diperkuat teknologi biometrik digital pada tahun 2026.
PURWOKERTO – Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang akrab dipanggil Gus Ipul menegaskan bahwa ketepatan serta pemutakhiran data memegang peranan krusial dalam menjamin distribusi bantuan sosial (bansos) tidak salah sasaran ke warga yang membutuhkan. Keterangan tersebut disampaikannya ketika menghadiri agenda Penguatan Penjangkauan Sekolah Rakyat dan Perlindungan Sosial yang berlangsung di kawasan Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, pada Minggu malam.
"Program-program pemerintah bergantung pada data yang akurat. Kalau kita mau memberikan perlindungan, jaminan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial kepada masyarakat miskin serta anak-anak terlantar, maka harus dimulai dengan data yang akurat," ujar Gus Ipul menegaskan.
Gus Ipul menjelaskan lebih lanjut bahwa pembaruan data membutuhkan sinergi erat lintas sektoral, mulai dari kementerian di pusat, pemda, Badan Pusat Statistik (BPS), hingga aparatur desa serta para pengurus RT dan RW di tingkat lingkungan.
Pemanfaatan Teknologi Biometrik dalam Sistem Perlindungan Sosial Digital
Menurut pemaparan Gus Ipul, pemerintah pusat telah merancang sebuah sistem proteksi sosial digital yang mulai diuji coba pelaksanaannya di Kabupaten Banyuwangi pada 2025 dan siap diberlakukan luas berskala nasional pada tahun 2026 mendatang. Mekanisme ini tidak sekadar bertumpu pada identitas nama dan alamat (by name by address), melainkan telah dipadukan pemindai wajah (face recognition) atau identifikasi biometrik demi memverifikasi profil penerima manfaat.
"Dengan data yang akurat itu kita akan memberikan bantuan kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Jangan sampai kita membantu orang yang tidak memenuhi kriteria atau bahkan membantu orang yang sudah meninggal," jelas Gus Ipul menekankan pentingnya verifikasi.
Perangkat digital ini mengadopsi kemajuan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) serta tersambung secara otomatis dengan berbagai pangkalan data instansi resmi guna mengetahui rekam jejak penerima maupun calon target bansos. Kendati demikian, implementasinya di lapangan memerlukan pendampingan intensif mengingat belum seluruh warga memiliki telepon pintar atau familier mengoperasikan sarana berbasis digital tersebut.
Oleh sebab itu, Gus Ipul merangkul jajaran pemda, pengurus RT/RW, Babinsa, Bhabinkamtibmas, aparatur sipil negara, dan para pendamping sosial untuk proaktif mendampingi masyarakat luas.
Peninjauan Kelayakan Penerima dan Target Cakupan Kesehatan Semesta
Menteri Sosial menguraikan bahwa Kemensos konsisten melaksanakan peninjauan berkala terhadap sasaran bansos, termasuk menelusuri pemilik rekening bantuan yang menyimpan simpanan uang melebihi Rp50 juta. Selama kurun waktu dua tahun ke belakang, tercatat lebih dari 4 juta keluarga penerima manfaat baru yang sebelumnya belum pernah terjamah bansos berhasil didaftarkan lewat verifikasi terpadu bersama pemda dan BPS.
Mengenai jaminan kesehatan, Gus Ipul berharap Kabupaten Banyumas bisa lekas memulihkan status cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) sesudah sempat terkoreksi akibat pemutakhiran klasifikasi desil kesejahteraan. "Ke depan mudah-mudahan Banyumas bisa UHC lagi dengan data terbaru. Saya bersama Pak Bupati akan berjuang," tegas Mensos penuh komitmen.
Pada kesempatan serupa, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menyatakan kesiapan pemerintah kabupaten untuk menyokong penuh kehadiran platform perlindungan sosial digital demi menaikkan akurasi bantuan. Pihaknya berharap keterpaduan lintas instansi ini sanggup memangkas ambang toleransi kesalahan data atau margin of error sampai menyentuh batas tertinggi 3 persen.
Sadewo menilai, pembagian beban pembiayaan berpatokan pada desil kesejahteraan sangat berpeluang meringankan belanja APBD daerah. Mengacu pada mekanisme dari Kemensos, beban desil 1-4 ditanggung pusat, desil 5-6 disokong kabupaten, lalu desil 7-8 ditopang provinsi. "Kalau itu sudah diterapkan, saya yakin beban APBD kabupaten akan lebih ringan. Namun, yang paling penting adalah basis data yang tepat," kata Sadewo.
