Liputan6.com, Jakarta – Teknologi Artificial Intelligence atau yang lazim diistilahkan sebagai akal tiruan maupun AI, bukan lagi sekadar narasi fantasi ilmiah masa depan. Era kepintaran buatan tersebut benar-benar telah mendarat nyata dalam keseharian peradaban kita di masa sekarang.
Kendaraan terbang yang melintas, pelayan berbasis robotik di berbagai tempat, hingga perhelatan panggung musikal yang membangkitkan kembali vokalis ternama yang puluhan tahun silam telah berpulang ke haribaan Ilahi, kini bukan lagi kabar bohong ataupun bunga tidur belaka, melainkan realitas faktual yang kita saksikan secara gamblang hari ini.
Perkembangan sistem kecerdasan artifisial bahkan telah merombak secara mendasar tata cara kerja umat manusia di berbagai sektor. Di satu sudut pandang, kehadiran inovasi canggih ini sanggup memangkas durasi tugas operasional sehingga terasa kian ringkas, praktis, dan instan. Namun, di sudut pandang yang berlawanan, laju komputasi ini bertransformasi menjadi ancaman konkret bagi kelangsungan beragam profesi kerja.
Infiltrasi perangkat AI telah menyulap pegawai biasa menjadi barisan tenaga kerja super cepat yang sanggup merealisasikan gagasan konseptual artistik, kalkulasi pasar yang rumit, sampai penulisan baris kode pemrograman yang sangat kompleks cuma dalam hitungan menit saja. Kendati demikian, di balik kabut optimisme digital yang melambung tinggi tersebut, ancaman gelombang disrupsi ketenagakerjaan berskala masif sedang mengintai posisi tawar para tenaga kerja modern.
Kepraktisan kerja terstruktur yang disodorkan platform kecerdasan buatan menyebabkan banyak formasi profesi konvensional, mulai dari garda terdepan layanan konsumen atau customer service, juru ketik entri data, hingga petugas analis data kuantitatif, bergeser menjadi kedaluwarsa karena terpangkas oleh algoritma otomatis yang bekerja jauh lebih gesit, bebas dari rasa letih, serta menyerap biaya operasional yang luar biasa hemat.
Kondisi gamang yang dipenuhi tanda tanya ini lantas menyulut kepanikan emosional, di mana para tenaga terampil yang dominan mengisi segmen kelas menengah dihantui kecemasan mendalam bahwa keahlian spesifik yang mereka pelajari dan tekuni secara berdarah-darah selama belasan tahun berpotensi lenyap relevansinya secara drastis dalam semalam saja.
Kenyataan getir tersebut kini sedang dirasakan oleh Ahmad Briyanto (28), seorang perancang komunikasi visual atau desainer grafis yang berkarier di lingkungan korporasi swasta di Jakarta. Saat memberikan penuturan kepada tim redaksi Journal Kaum Tengah Liputan6.com, Briyanto menuturkan bahwa laju eksponensial AI menghadirkan hantaman yang sangat terasa bagi segenap seniman komersial, terkhusus bagi mereka yang mengabdikan hidup pada industri seni grafis. Dewasa ini, berbekal satu susunan instruksi teks atau prompt saja, siapa pun sanggup meramu karya visual poster yang amat memikat cuma dalam hitungan beberapa detik saja.
"Jujur khawatir (dengan perkembangan AI sekarang). Basic skill dan apa yang sudah saya pelajari selama ini tergantikan gitu aja sama yang namanya AI. Kita juga gak bisa menghindari perkembangan AI, bener-bener cepet banget," katanya.
Renungkanlah betapa panjangnya proses belajar bertahun-tahun demi menguasai seluk-beluk piranti lunak grafis yang berlapis-lapis rumit, memahami spektrum teori keharmonisan rupa dan warna, sampai menyelesaikan detail-detail visual estetis yang memeras pikiran. Kini, para desainer grafis, perupa ilustrasi, serta kreator animasi seolah dipaksa tak berdaya di hadapan mesin generator gambar berbasis AI yang mampu memuntahkan portofolio karya seni berkelas profesional secara instan dalam sekejap mata.
Kapabilitas ketangkasan teknis yang diperjuangkan dengan biaya mahal di bangku perkuliahan selama bertahun-tahun mendadak terdepresiasi nilai ekonomisnya di hadapan kalkulasi para pemilik modal. Bagi para pekerja kreatif di lapis kelas menengah yang menggantungkan nafkah dari monetisasi kemahiran teknikal harian mereka, realitas ini memicu goncangan eksistensial karena mekanisme pasar sekarang kian agresif menuntut tarif jasa yang jauh lebih murah.
Pada masa sekarang, tak jarang para profesional di ekosistem perancangan grafis harus merelakan diri terkena kebijakan pemutusan hubungan kerja (layoff), imbas dari penilaian pihak manajemen perkantoran yang menganggap bahwa beban kerja tersebut kini sepenuhnya dapat didelegasikan kepada mesin pintar. Briyanto pun sama sekali tidak menyangkal kenyataan bahwa kian banyak rekan sejawatnya sesama juru desain yang perlahan ‘termakan AI’.
Walaupun kenyataannya terasa pahit, Briyanto meyakini terdapat sebuah dimensi mendasar di mana komputasi AI mustahil dapat mengambil alih peran manusia pembuat karya grafis seutuhnya: yaitu soul, atau jiwa. Kehebatan teknologi komputer memang mutlak memenangkan pertarungan jika parameternya sekadar kecepatan, namun sistem teknologi tidak akan pernah sanggup menggantikan kedalaman jiwa dari sebuah karya orisinal yang diciptakan dengan ketulusan hati.
"Kalau kita memandang AI itu ancaman justru salah, AI itu alat buat saya, buat produktivitas saya jadi lebih cepat, tapi sayangnya AI gak bisa nerjemahin permintaan klien, karena jawabannya ada di soul, AI gak punya jiwa," katanya.
Bagi pandangan Briyanto pribadi, ancaman yang paling gawat saat ini sejatinya bukanlah semata-mata keberadaan teknologi pintar AI itu sendiri, melainkan pergeseran mentalitas masyarakat luas yang mulai kehilangan rasa penghargaan terhadap proses kerja keras seni, salah satunya industri seni grafis. Efek domino dari pudarnya apresiasi ini adalah runtuhnya pilar-pilar mata pencaharian yang selama ini menopang ketahanan ekonomi kelas menengah kreatif. Situasi pelik ini mau tidak mau menjerumuskan mereka ke dalam arena pertarungan pasar yang sangat tidak berimbang.
Pekerjaan-pekerjaan komersial lapis menengah, seperti penggarapan aset elemen game digital, lukisan ilustrasi majalah atau editorial, perancangan kemasan produk ritel, hingga materi kampanye promosi digital yang dulunya menjadi tambang nafkah utama mereka, perlahan kini beralih dieksekusi oleh kecerdasan buatan. Di saat yang sama, kelompok kreator papan atas mungkin saja masih bisa bernapas lega dan bertahan kokoh berkat fondasi nama besar personal branding serta keotentikan rancang bangun konsep mereka yang orisinal.
Sementara itu, jutaan tenaga kerja visual di tingkat kelas menengah kini berada dalam posisi terjepit pada persimpangan karir yang mencemaskan. Mereka harus menelan pil pahit ketika curahan waktu, tenaga, dan dedikasi panjang dalam mengasah keterampilan motorik tangan tidak lagi dipandang sebagai sebuah talenta langka bernilai tinggi, melainkan sekadar tugas mekanikal repetitif yang sewaktu-waktu bisa dibongkar-pasang menggunakan baris algoritma berbiaya rendah.
Kenyataan kontemporer inilah yang menjadi tantangan personal bagi sosok Briyanto untuk terus memompa kapasitas dirinya tanpa henti, seraya berupaya menempatkan kemajuan AI sebagai mitra kerja kolaboratif yang sanggup mendongkrak kualitas karya seni visualnya menjadi jauh lebih berbobot dibanding masa-masa sebelum hadirnya kecerdasan buatan.
"Ya gimana cara kita menghadapinya aja," kata Briyanto.
Kacamata yang agak berbeda disampaikan oleh Dita (39), seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di sebuah lembaga pemerintahan yang saat ini tengah merampungkan studi jenjang magister (S2). Dirinya memandang gelombang kemajuan kecerdasan buatan justru bertindak sebagai akselerator positif yang luar biasa membantu kelancaran tugas-tugasnya pada divisi hubungan masyarakat (humas). Sebagai generasi milenial yang sempat merasakan dinamika di era analog, ia mengingat betul seberapa rumit dan melelahkannya membuat materi paparan secara manual lembar demi lembar dengan peranti Power Point di masa lalu. Dirinya juga masih mengingat betapa merepotkannya penugasan kuliah masa silam yang mengandalkan perangkat proyektor manual.
"Sekarang enggak sampe 10 menit jadi, bahkan kita bisa milih mau ngebungkusnya seperti apa. Buat saya itu (AI) memudahkan banget,” katanya.
Supaya kapasitas profesionalitas tetap relevan dan kokoh bersaing di lanskap kekinian, menurut Dita prinsip yang paling krusial adalah menahan diri agar tidak menyerahkan dan menggantungkan seluruh beban pekerjaan secara membabi-buta kepada kehebatan AI. Maknanya, setiap penyelesaian tugas sah-sah saja ditopang oleh kapabilitas perangkat cerdas, akan tetapi wajib dilakukan pengecekan ulang, penelaahan substansi secara kritis, dan hal yang paling fundamental adalah mencegah timbulnya ketergantungan kronis pada algoritma AI.
"Buat saya AI cuma tools, yang memudahkan kerja kita, bukan yang menggantikan kerja kita, kuncinya di situ sih," ungkapnya.
Di tengah hantaman gelombang devaluasi nilai atau undervalued yang membayangi para pekerja teknis akibat masifnya mekanisasi sistem komputer, satu-satunya jalan keluar strategis bagi kelas menengah kreatif agar terus dihargai tinggi pada era disrupsi AI adalah dengan segera menggeser paradigma diri, beranjak dari sekadar operator pelaksana teknis mekanis menuju peran yang lebih prestisius sebagai konseptor gagasan strategis, kurator kualitas, serta pengemban empati humanis.
Tatkala deretan formula algoritma telah sanggup menduplikasi apa saja yang dihasilkan oleh keahlian teknis instrumental, maka harga mahal dan nilai premium sebuah profesi kini otomatis bergeser ke teritori yang tidak sanggup dijamah oleh kecerdasan artifisial mana pun: yaitu kecakapan dalam menyelami psikologi perasaan manusia, kepekaan membaca kode-kode kebudayaan yang berlapis, serta ketajaman merumuskan strategi rancang visual yang sanggup mengetuk relung hati publik secara personal.
Lapisan kelas pekerja menengah yang sanggup mempertahankan standar nilai jasa bernominal tinggi saat ini hanyalah mereka yang pandai memposisikan kedudukan dirinya sebagai mitra konsultan kreatif. Bukannya membiarkan seluruh perannya digantikan oleh komputer cerdas, kelompok ini justru memanfaatkan kapasitas AI untuk membedah ratusan alternatif ide secara efisien, dengan tetap mempertahankan kendali penuh atas kepekaan estetika rasa seni, kemurnian cipta, serta pengambilan keputusan etika kerja yang bermartabat.
Manusia pada abad modern ini tidak lagi disewa dengan tarif fantastis hanya demi menjalankan kemampuan teknis perihal ‘bagaimana cara memproduksi’ (how to make), lantaran fungsi eksekusi tersebut telah tuntas diambil alih oleh keandalan mesin. Nilai tinggi kini berakar kokoh pada landasan pemikiran ‘alasan mengapa suatu karya harus dibuat’ (why to make) dan ‘hal berharga apa yang esensial untuk diwujudkan’ (what matters). Dimensi-dimensi substansial inilah yang bakal menjaga relevansi para pekerja kelas menengah agar tetap kokoh berdiri di tengah terpaan kecerdasan buatan.
AI Sebuah Keniscayaan
Pakar dan praktisi bidang ketenagakerjaan nasional, Timboel Siregar, dalam sesi dialog bersama tim redaksi Journal Kaum Tengah Liputan6.com menegaskan bahwa lompatan teknologi digitalisasi berikut laju kecerdasan buatan AI merupakan suatu keniscayaan zaman. Artinya, perputaran roda masa serta ekspansi platform AI merupakan peristiwa global yang mustahil untuk dibendung atau ditolak. Ragam inovasi teknologi modern inilah yang terus diakselerasi penggunaannya oleh dunia usaha demi mendongkrak output produktivitas sekaligus mengefisiensikan anggaran, kendati pihak pemilik modal tentu harus merogoh kantong untuk penanaman modal investasi yang tidak sedikit.
“Konsekuensinya ada pengurangan karyawan. Tetapi apakah dengan AI semua lapangan kerja akan tertutup? Tidak,” katanya.
Terbuka peluang-peluang mutakhir serta tantangan baru yang sesungguhnya mampu melahirkan diversifikasi lapangan kerja baru seiring beroperasinya ekosistem AI. Dipaparkan oleh Timboel, pada dinamika itulah sesungguhnya tersimpan tantangan sejarah yang wajib ditaklukkan oleh angkatan kerja masa kini. Fokus utamanya tertuju pada cara pandang generasi penerus, terkhusus kalangan anak muda. Pasalnya, akselerasi teknologi canggih niscaya merombak tatanan hubungan industrial serta format ketenagakerjaan di masa mendatang.
“Walaupun mungkin belum dalam tiga tahun, kecenderungannya sekarang investasi yang masuk ke Indonesia adalah investasi padat modal dan padat teknologi. Dunia usaha sekarang banyak yang memakai robot humanoid. Arahnya ke sana. Konsekuensinya, investasi yang masuk akan merekrut sedikit pekerja, dan padat karya semakin tidak ada lagi,” ungkapnya.
Aspek yang mendesak untuk diakselerasi saat ini, sebagaimana ditekankan Timboel, adalah bagaimana kesiapan kita dalam memenuhi kualifikasi yang dicari oleh lanskap korporasi serta sektor industri yang telah terintegrasi dengan teknologi AI. Timboel lantas membuka rincian data demografi ketenagakerjaan tanah air yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), di mana tercatat bahwa komposisi angkatan kerja di Indonesia sebanyak 53 persen berlatar belakang pendidikan lulusan SMP ke bawah. Apabila arus gelombang padat modal serta ekspansi padat teknologi kian mendominasi lanskap domestik, kelompok pekerja berpendidikan rendah ini dipastikan bakal langsung terlempar keluar dari persaingan.
“Ini ancaman sekaligus peluang, dan kita harus bisa menyediakan SDM-nya dengan pelatihan dan anggaran yang mumpuni,” kata Timboel.
Menurut kalkulasinya, tumpuan keberhasilan ke depan kini bertumpu sepenuhnya pada sejauh mana keseriusan strategi pemerintah dalam menempa kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bangsa Indonesia, agar kapasitas mereka tidak usang dan mampu bertarung sengit dalam gelanggang persaingan kontemporer.
“Investor yang sudah menjanjikan akan masuk ke Indonesia. Pemerintah kita di luar negeri, misalnya KBRI, juga harus mengetatkan supaya investasi itu terealisasi. Selain mendorong mereka merealisasikan modalnya, tanyakan juga SDM apa yang mereka butuhkan, lalu kabari pihak yang berwenang, dari sisi anggaran dan pemberdayaan harus bisa mengantisipasi. Arah investasi kita ke sini, jadi kita harus menciptakan SDM ke sini,” ungkapnya.
Jangan Sampai Tidak Siap
Timboel memberikan peringatan keras, jangan sampai ketika para pemodal luar negeri menanamkan modalnya di Indonesia, kapasitas SDM lokal justru belum siap, sehingga pada gilirannya pihak korporasi investor terpaksa mendatangkan dan mempekerjakan tenaga kerja dari negara asal mereka sendiri. Skenario buruk semacam ini pada akhirnya hanya akan menjadikan warga negara kita sebatas penonton pasif di tanah airnya sendiri. Perlu diingat bahwa payung regulasi Undang-Undang Ketenagakerjaan memang mengamanatkan prioritas pada serapan tenaga kerja lokal Indonesia, namun beleid hukum tersebut tetap membuka ruang legal penggunaan tenaga kerja asing manakala kualifikasi keahlian yang dibutuhkan memang tidak tersedia pada SDM domestik.
“Karena itu, menurut saya ini keniscayaan dan menjadi tantangan sekaligus peluang kita ke depan,” kata Timboel.
Tepat pada persimpangan inilah, kehadiran langkah konkret dan keterlibatan aktif otoritas pemerintah menjadi kunci vital dalam memetakan proyeksi angkatan kerja nasional. Penentu kebijakan dituntut berani jorjoran menggelontorkan dukungan pembiayaan pada sektor pelatihan vokasi, seraya jeli mencermati tren pergerakan investasi serta figur SDM bertalenta seperti apa yang bakal diserap industri di masa depan. Andaikan industri ke depan memilih pengoperasian robot humanoid, maka kapasitas apa yang mendesak untuk ditingkatkan (skill up)? Keterampilan apa yang wajib dirombak total melalui program reskilling? Serta talenta baru apa yang harus dicetak secara segar? Sementara itu, pada garis waktu yang persis sama, fakta pahit menunjukkan bahwa 53 persen komposisi SDM Indonesia tercatat hanya menamatkan pendidikan sebatas tingkat SMP.
“Kita harus jauh memikirkan itu sekarang. Bagaimana dengan kurikulum perguruan tinggi? Katanya sekarang ada satu juta sarjana yang menganggur, artinya link and match-nya kurang. Sepertinya kita tidak bisa menyelesaikan ini, padahal menurut saya Vietnam bisa, dan negara lain bisa. Akibatnya investor lebih banyak mengarah ke sana karena SDM-nya sudah tersedia,” katanya.
Dinamika yang melingkupi iklim investasi saat ini, tutur Timboel, sudah mengalami pergeseran drastis jika disandingkan dengan periode dekade 80-an, 90-an, maupun permulaan tahun 2000-an silam. Pada era tersebut, pemodal yang menanamkan kapitalnya biasanya bersedia merancang dan membiayai program pelatihan terlebih dahulu bagi calon tenaga kerja lokal. Sekarang, preferensi karakteristik investor sudah berubah total; mereka datang membawa gelontoran dana dengan ekspektasi sistem bisnis dapat langsung beroperasi seketika. Pemodal modern enggan lagi direpotkan oleh urusan pembinaan dan pelatihan pemula dari nol.
“Karena itu pemerintah, harus memastikan SDM kita tersedia. Yang dibutuhkan adalah keseriusan mengalokasikan anggaran dan benar-benar mengetahui kebutuhan SDM tahun depan, 5 sampai 10 tahun ke depan. Jangan sampai kita tidak punya informasi. Kalau tidak punya informasi, kita melatih A padahal yang dibutuhkan B, dan itu fatal,” ungkapnya.
Berdasarkan perspektif Timboel, disrupsi kecerdasan buatan mustahil sanggup ditangkal semata-mata dengan mengumandangkan retorika usang bahwa ‘kita harus mempertahankan industri padat karya’. Arah garis kebijakan negara wajib dirancang secara presisi dan terukur; jajaran birokrasi pemerintahan harus merumuskan proyeksi kebutuhan tenaga kerja masa depan berlandaskan masukan riil dari forum internasional serta analisis mendalam atas komitmen investor yang hendak masuk. Segala rincian kompetensi yang bakal dicari di pasar tenaga kerja Indonesia dalam tempo satu tahun ke depan, lima tahun mendatang, hingga satu dekade ke depan wajib dipetakan secara akurat.
Pihak regulator negara berkewajiban menghadirkan ekosistem pencetak talenta tersebut. Salah satunya melalui penyelarasan konektivitas antara tuntutan pasar industri dengan kurikulum pendidikan di jenjang SMA/SMK, atau sekurang-kurangnya pada tingkat universitas perguruan tinggi.
Tatkala diajukan pertanyaan evaluatif perihal apakah langkah otoritas pemerintah hari ini telah berada pada rel yang benar (on the track) dalam mematangkan ketahanan SDM Indonesia guna menjawab disrupsi zaman, Timboel secara tegas menyatakan belum. Dirinya menegaskan bahwa tanggung jawab utama negara adalah menggembleng lahirnya profil tenaga kerja unggulan yang benar-benar klop dengan parameter kualifikasi dunia usaha maupun ekosistem industri modern.
Pemerintah diimbau tidak sekadar menyelenggarakan program-program pembinaan seremonial yang bersifat formalitas biasa, atau sekadar menghabiskan serapan pagu anggaran daerah demi mengejar statistik formal jumlah peserta sertifikasi di atas kertas. Roda penggerak pertumbuhan ekonomi nasional yang ditopang oleh daya konsumsi masyarakat sejatinya wajib berakar pada stabilitas pendapatan riil, yaitu lewat perolehan upah layak sebagai pegawai pada sektor formal, bukan melulu bersumber dari pendapatan marjinal sektor informal seperti berjualan eceran, misalnya. Sungguh tidak adil apabila kalangan rakyat yang hidupnya sudah dihimpit beban berat ini terus-menerus dibiarkan sendirian mencari jalan keluar atas ancaman disrupsi global.
Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6
Ada Lowongan Kerja di Perusahaan IT Ini, Cek Syaratnya
Lowongan Kerja BNI Kantor Wilayah 12 untuk D3 dan S1, Cek Syaratnya
Lowongan Kerja Angkasa Pura Supports untuk Lulusan SMA dan SMK
