Pemerintah Prancis menyiagakan 70.000 petugas kepolisian beserta gendarmerie di berbagai penjuru negeri pada Sabtu (7/11) demi meredam potensi gejolak aksi massa.
Pengerahan 70.000 personel gabungan tersebut pada Sabtu (7/11/2026) bertujuan membendung rangkaian unjuk rasa baru yang rawan menimbulkan bentrokan fisik, penutupan jalur jalan, serta vandalisme sarana publik.
Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez menyampaikan skema penjagaan ketat ini melalui jumpa pers hari Jumat, sebagaimana tercantum dalam rilis resmi kementerian yang terbit Sabtu ini.
Berdasarkan laporan Reuters, Kemendagri mengungkapkan bahwa mayoritas ajakan unjuk rasa dimobilisasi tanpa figur koordinator resmi ataupun pengawalan organisasi buruh. Beberapa seruan yang beredar luas di platform media sosial bahkan memuat hasutan anarkistis serta gangguan stabilitas publik.
Otoritas setempat telah memberlakukan larangan berkumpul di berbagai titik sentral kota. Di sisi lain, para inisiator protes berizin diwajibkan melewati jalur alternatif yang sudah ditetapkan.
Strategi penanganan unjuk rasa turut mengerahkan 110 kompi pasukan taktis, 25 armada lapis baja Centaur, armada meriam air, helikopter, hingga armada drone. Petugas juga memperketat razia barang terlarang pada jaringan jalan tol, rel kereta, dan stasiun guna menyita perlengkapan membahayakan.
Menurut warta Reuters, demonstrasi dijadwalkan terjadi di sejumlah daerah. Khusus kawasan Paris, kalangan serikat buruh bersama aliansi mahasiswa hendak melangsungkan aksi jalan kaki mulai dari Place de la République menuju Place de la Nation.
