Gerindra Desak Pembersihan Lingkaran Inti Istana dari Unsur Rekomendasi Listyo Sigit

Posted on

Jakarta – Partai Gerindra menyuarakan desakan tegas agar lingkungan Istana Kepresidenan segera dibersihkan dari sosok-sosok yang ditunjuk atas pertimbangan Listyo Sigit Prabowo.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sugiat Santoso, yang menjabat sebagai Juru Bicara Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI. Ia menuntut Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) agar mensterilkan lingkaran terdekat Presiden Prabowo Subianto dari jajaran aparat yang sebelumnya diajukan mantan pimpinan korps kepolisian tersebut.

Sikap keras ini diutarakan menyusul mencuatnya kabar perkara dugaan penyadapan tanpa izin yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah figur penting lainnya.

"Kalau ada memang kemarin bahwa personalia-personalia di lingkar inti Presiden itu adalah rekomendasi Pak Kapolri zaman Listyo Sigit Prabowo, sterilkan," tegas Sugiat saat mengikuti rapat kerja Komisi XIII DPR RI bersama Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

"Jangan ada lagi peluang pengkhianat masuk di situ. Baik Paspampres, apapun itu, bahkan di Setneg sendiri," lanjutnya dengan nada lugas.

Sugiat menggarisbawahi bahwa permohonan ini sama sekali bukan sekadar urusan partai Gerindra semata. Menurutnya, masalah krusial ini menyangkut keselamatan Presiden serta kepastian pelaksanaan agenda kerja pemerintah yang mengutamakan kepentingan publik luas.

Oleh sebab itu, dirinya mendorong Kemensetneg agar menutup rapat seluruh celah penyusupan oknum tidak bertanggung jawab ke dalam ring utama kepresidenan maupun intervensi dalam penentuan keputusan negara.

Dalam forum parlemen itu, Sugiat melontarkan tudingan bahwa aksi intersepsi komunikasi ilegal terhadap Presiden Prabowo telah dilancarkan pihak Listyo Sigit selama kurun waktu dua tahun.

"Seorang Kapolri melakukan penyadapan kepada presiden selama dua tahun berjalan. Itu kan waktu yang sangat lama dan saya yakin percaya itu sudah banyak data sadapan yang mungkin itu terkait dengan kebijakan-kebijakan strategis," ucapnya.

Sugiat mencemaskan data hasil sadapan tersebut disalahgunakan pihak tertentu guna mengarahkan maupun membelokkan arah kebijakan strategis pemerintah pusat.

Atas dasar kecurigaan tersebut, ia memohon adanya pemeriksaan ulang secara menyeluruh terhadap rentetan ketetapan yang terbit sepanjang dua tahun masa kepemimpinan Prabowo.

"Saya ingin karena kasus penyadapan ini terbongkar selama dua tahun pemerintahan Pak Presiden ini, ini kebijakan-kebijakan ini disisir kembali. Apakah ada kebijakan-kebijakan yang telah terkena sabotase," tutur politisi Senayan tersebut.

Kecurigaan Adanya Sabotase Program Presiden

Sugiat mencurigai hadirnya barisan kelompok tertentu yang berupaya merintangi agenda pembaruan Presiden Prabowo, khususnya regulasi yang berpotensi memukul dominasi kubu oligarki.

Ia pun melayangkan kritik terhadap proteksi data dan kabar intelijen di kawasan istana. Walaupun belum membeberkan kepastian teknis operasi penyadapan—apakah memakai alat fisik tersembunyi ataupun memakai perangkat peretasan jarak jauh—Sugiat menekankan Kemensetneg harus menjamin keamanan total Presiden.

"Saya pikir ini yang paling penting dari tugas Kementerian Sekretariat Negara ke depan. Memastikan ini kan sebetulnya kecolongan sekali. Seorang Presiden bisa disadap berarti kan istananya tidak steril," ungkap Sugiat.

Ia meminta pembenahan sistem keamanan kepresidenan dijadikan agenda kerja utama Kemensetneg, sembari menyatakan Komisi XIII DPR siap mengesahkan alokasi bujet pendukungnya.

"Sekali lagi tolong jaga Presiden kita supaya Presiden kita itu bisa memenangkan pertarungan ini melawan oligarki rakus dan memenangkan rakyat," pungkasnya.

Simak informasi terkini dan tepercaya lainnya di kanal Liputan6.

Komisi III Sepakati Hasil Kerja Tim Perumus Mengenai RUU Perampasan Aset

DPR Memulai Pembahasan RUU Pemilu dengan Menampung Ragam Pendapat

Saan Mustofa Jelaskan Kelanjutan Rencana Hak Menyatakan Pendapat Soal Gibran

Dasco Dorong Partisipasi Warga dalam Penyusunan Aturan Regulasi Penyadapan

Parlemen Ajukan RUU Kecerdasan Buatan Agar Masuk Daftar Prioritas Prolegnas

Menghadapi Puncak Musim Hujan, Anggota Dewan Uji Kesiagaan Instansi Pemerintah

Terkait Bayi Terluka Selang, Petugas Diminta Dalami Jaringan Kedua Pelaku

Unsur Pimpinan DPR Menanggapi Sorotan Publik Terkait Ijazah Anggota Legislatif

Presiden Prabowo Terbitkan Empat Surat Presiden yang Telah Masuk Parlemen