Liputan6.com, Jakarta – Terik matahari terasa membakar aspal ibu kota pada suatu siang. Di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang berlokasi tepat di seberang toko buku Matraman, barisan kendaraan roda dua maupun roda empat mengular panjang hingga meluber ke tepi jalan raya. Aldi (31), seorang karyawan swasta di Jakarta, dilanda kebimbangan. Pikirannya terbelah di antara dua opsi: jika memaksakan diri mengisi Pertamax maka anggarannya membeli rokok hari itu dipastikan habis, namun bila memilih bahan bakar bersubsidi Pertalite, ia harus bersabar mengantre di bawah terik matahari bersama pengendara lain.
"Saya biasanya pakai Pertamax, sekarang jujur udah gak kuat, (harga) naik banyak turunnya sedikit. Pertalite aja sekarang, gak apa-apa antre panas-panasan, yang penting masih bisa ngerokok," katanya.
Aldi bukan satu-satunya yang mengalami situasi tersebut. Banyak individu dalam struktur masyarakat perkotaan yang kini secara sadar menerapkan mekanisme pertahanan hidup demi menghadapi realitas sulit in this economy, sebuah penyesuaian yang populer dengan istilah: Downgrade.
Dilihat dari akar etimologinya, kata downgrade berakar dari dua kata bahasa Inggris, yaitu ‘down’ yang bermakna ‘turun’, serta ‘grade’ yang berarti ‘tingkatan’ atau ‘kelas’. Kemunculan istilah downgrade pertama kali tercatat dalam sejarah peradaban Amerika Serikat pada kurun waktu tahun 1868 silam. Pada awal mula penggunaannya, konteks terminologi ini berakar kuat pada ranah perkeretaapian. Kata downgrade ketika itu difungsikan sebagai kata benda (noun) yang merujuk pada kontur lintasan rel kereta api dengan elevasi menurun atau jalur rel yang melandai ke arah bawah, mengindikasikan jalur penurunan pada area perbukitan curam.
Seiring waktu, pemaknaan terminologi tersebut mengalami perluasan signifikan pada peralihan abad ke-20 atau sekitar awal tahun 1900-an. Sejak saat itu, kata ‘downgrade’ mulai jamak digunakan sebagai ungkapan kiasan atau metafora untuk melukiskan terjadinya penurunan taraf status, kemerosotan standar mutu atau kualitas, degradasi jabatan struktural, klasifikasi spesifikasi dalam sektor teknologi, sampai akhirnya saat ini secara luas dipakai untuk memotret fenomena masyarakat yang terpaksa turun kasta atau turun kelas akibat didera tekanan iklim perekonomian seperti sekarang.
Tekanan hidup yang memaksa terjadinya downgrade bukan hanya dirasakan oleh Aldi. Di sudut wilayah pinggiran Jakarta, Zaka (28), yang sehari-hari mencari nafkah sebagai salah seorang staf agen pemasaran properti di kawasan Pamulang, turut merasakan getirnya himpitan hidup serupa. Dalam pandangannya, apabila dibandingkan dengan realitas yang dialami dua maupun tiga tahun sebelumnya, dinamika perekonomian pada masa sekarang dinilai terasa ‘super ketat’. Ditinjau dari aspek daya beli dan banderol komoditas pasar, ia menceritakan bahwa aneka barang kebutuhan pokok rumah tangga kini makin sedikit jumlahnya saat dibeli menggunakan nominal uang yang setara dengan dua atau tiga tahun silam. Gambaran nyatanya, ketika Zaka melangkahkan kaki ke pasar tradisional berbekal selembar uang Rp 100 ribu, total kuantitas belanjaan pangan yang mampu dibawanya pulang saat ini jauh lebih sedikit dibandingkan apa yang diperolehnya dengan besaran dana yang persis sama pada beberapa tahun lampau.
Lebih jauh lagi Zaka membeberkan pandangannya, bahwa iklim perekonomian yang dipenuhi ketidakpastian tinggi seperti periode sekarang turut membebani langkah bisnisnya secara signifikan, terutama menyangkut birokrasi dan persyaratan administratif pembukaan toko baru yang dirasanya menjadi semakin berbelit dan kian sulit ditembus oleh pelaku usaha kecil.
"Dari pajak juga lumayan banget, super ketatlah sekarang tuh," katanya.
Bagi sosok pribadi seperti Zaka yang pada dasarnya memang tidak memiliki kesenangan atau kebiasaan nongkrong menghabiskan waktu di kafe-kafe modern, dinamika kehidupan sehari-hari mungkin sepintas terlihat sedikit lebih enteng di atas kertas, kendati demikian kenyataannya sama sekali tidak mudah untuk dijalani tanpa beban. Ia mengakui secara jujur, sebagai bentuk respons defensif alami menghadapi tantangan in this economy, dirinya wajib mengencangkan ikat pinggang dengan memangkas pos-pos pembelanjaan tertentu yang dinilainya tidak terlalu mendesak bagi kelangsungan hidupnya.
"Jalan-jalan tuh perlu dikurangi," katanya.
Langkah adaptasi yang diambil Zaka rupanya tak sebatas menyortir alokasi biaya sekunder semata, melainkan ia juga harus menelan pil pahit dengan menunda rencana proses pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang sebelumnya telah dirancang. Keputusan penundaan tersebut diambil bukan tanpa kalkulasi mendalam. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang sewaktu-waktu berisiko menerjang perusahaan tempatnya bernaung menjadi momok yang memaksanya berpikir berulang kali sebelum memberanikan diri menandatangani akad cicilan KPR pada saat ini. Hal tersebut kian diperberat oleh skema pembiayaan perbankan pada KPR non-subsidi yang mengadopsi mekanisme bunga mengambang (floating rate). Sekalipun di tahun-tahun perdana nasabah disodori relaksasi bunga tetap (fixed rate), pada tahun-tahun selanjutnya lonjakan bunga dipastikan bakal melesat tinggi, sementara besaran penghasilan bulanan yang diterimanya cenderung stagnan di angka yang sama.
"Atau bisa saja malah kita kehilangan pekerjaan, setelah setahun KPR, siapa yang bisa menjamin karier kita aman sekarang?" katanya.
Menjalani rutinitas harian sebagai pekerja lajang berstatus bujangan dengan penghasilan tetap Rp 4 juta setiap bulan, mengarungi dinamika realitas sosial in this economy menuntutnya untuk berpikir secara berhati-hati sebelum memutuskan spending uang untuk berbelanja barang apa pun. Baginya, prioritas paling mutlak yang pantang ditawar hanyalah memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan dan sandang primer. Ia menerangkan bahwa belakangan ini dirinya menjadi luar biasa selektif dalam memilah barang atau kebutuhan apa saja yang benar-benar layak dimasukkan ke daftar belanja wajibnya.
"Untuk menghemat gitu kan. Yang dulunya mungkin ada barang-barang atau kebutuhan yang sifatnya ingin sekali kita beli, karena ekonomi sekarang lagi sulit, jadi kita press lagi lah anggarannya," katanya.
Tak berhenti di situ, Zaka juga menuturkan fakta pahit bahwa sepanjang dua belas bulan terakhir, simpanan uang tabungannya di bank kerap kali terpaksa dijadikan ‘sasaran empuk’ guna menambal liarnya lonjakan pos pengeluaran dasar keluarga. Situasi defisit tersebut kerap menyulut kegelisahan yang lambat laun bermutasi menjadi ketakutan psikologis akut tatkala ia mencoba mereka-reka proyeksi kondisi perekonomian dalam rentang waktu dua sampai lima tahun mendatang. Bahkan untuk menyusun rencana anggaran bulan depan saja kepalanya sudah dipenuhi tanda tanya besar yang mencemaskan: dengan uang segini sekarang bisa apa?
Berposisi sebagai anggota masyarakat umum biasa yang tidak memegang kendali kekuasaan, Zaka hanya mampu menitipkan harapan besar agar pos-pos birokrasi pemerintahan dapat diisi oleh figur-figur yang memiliki kompetensi mumpuni di bidangnya, sehingga produk perumusan kebijakan publik yang diterbitkan kelak mampu mendatangkan kemaslahatan nyata yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan warga, serta menghadirkan dampak positif yang berkelanjutan dalam tempo jangka panjang.
Potret nestapa kelas menengah perkotaan juga dialami secara nyata oleh Farhan (30), seorang pekerja sektor swasta lainnya yang berada dalam situasi tidak kalah rumit. Kendati dirinya telah membina rumah tangga dan ditopang oleh pola pendapatan ganda bersama sang istri (double income), tekanan iklim ekonomi belakangan ini tetap saja memberikan goncangan telak pada struktur anggaran belanja rumah tangganya, apalagi berbagai instrumen pajak terus membebani keuangannya. Konsekuensinya, standar gaya hidup keluarganya harus rela mengalami degradasi ke tingkatan yang lebih rendah.
"Istri saya dulu sering beli kopi-kopi yang brand gitu, sekarang lebih suka bikin sendiri, kayak campuran kopi hitam tambah creamer susu," katanya.
Langkah efisiensi anggaran rumah tangga Farhan tidak cuma menyasar konsumsi kopi harian sang istri. Ia dan pasangannya juga sepakat memangkas alokasi belanja kebutuhan ritel bulanan. Sejumlah daftar produk yang umumnya rutin dibeli sebagai stok persediaan di rumah selama sebulan penuh kini mulai dieliminasi, lalu sisa uang belanja tersebut dialihkan langsung untuk membeli komoditas pangan pokok yang jauh lebih krusial, seperti persediaan beras putih dan minyak goreng.
Sektor pengeluaran rutin lain milik Farhan yang ikut dipangkas habis-habisan adalah pos mobilitas dan transportasi harian. Ia mengenang kembali bahwa pada masa-masa awal biduk pernikahannya, mobilitas bolak-balik dari kediamannya di Bekasi menuju kantornya di Jakarta senantiasa mengandalkan mobil pribadi, yang saat itu dipandang sebagai moda transportasi paling efisien dan mampu menghemat waktu tempuh berkat keberadaan jaringan jalan tol.
"Sekarang bener-bener kita gunain transportasi umum, karena Bekasi juga sudah lewat Transjakarta, jadi kita switching lah gitu," katanya.
Kendati berbagai lini pengeluaran domestiknya harus dipaksa turun kelas demi menyeimbangkan neraca keluarga, Farhan menegaskan terdapat satu komitmen mendasar yang ia dan istrinya sepakati tidak boleh sampai mengalami downgrade dalam kondisi apa pun, yaitu menyangkut dana pendidikan bagi buah hati mereka. Farhan menjelaskan bahwa alokasi pembiayaan sekolah anak telah dipersiapkan dan diinvestasikan sedini mungkin oleh mereka berdua, bahkan semenjak keduanya baru saja mengucap janji suci pernikahan.
Menghadapi impitan ekonomi yang kian memberatkan belakangan ini, Farhan merasakan secara nyata bahwa kenaikan upah bulanan dari tempat kerja sudah tidak lagi sebanding untuk mengejar laju inflasi harga sembako yang diam-diam merangkak naik secara berkelanjutan. Farhan memberikan ilustrasi sederhana lewat fluktuasi harga beras. Pada periode awal pernikahan mereka, satu karung beras masih dibeli dengan kisaran harga Rp 52 ribu, yang kemudian merambat naik menuju level Rp 56 ribu. Sementara di sisi lain kenaikan gaji terbilang stagnan, banderol beras paling ekonomis yang dapat ia temukan di pasaran saat ini sudah menyentuh angka Rp 74 ribu per kantong.
Sebagai benteng pertahanan paling pamungkas tatkala langkah penghematan gaya hidup non-esensial tak lagi mencukupi, Farhan mengaku situasi finansialnya kini sudah menyentuh titik kritis di mana ia terpaksa membobol saldo tabungan pribadinya. Hal darurat semacam itu terjadi tatkala tempat tinggalnya membutuhkan perbaikan fisik yang mendesak, sementara pos alokasi ‘uang dingin’ yang siap digunakan sudah tidak tersisa lagi. Alhasil, ia terpaksa mencairkan tabungan simpanannya demi menutup pembengkakan biaya renovasi rumah tersebut.
Sebagai representasi masyarakat kelas menengah, Farhan benar-benar merasakan betapa peliknya mempertahankan eksistensi hidup di Indonesia. Kelompoknya tidak pernah tersentuh skema bantuan sosial (bansos) dari negara lantaran dianggap tergolong mandiri, namun pundi-pundi tabungannya terus terkuras habis guna memenuhi berbagai kewajiban pajak. Ia sangat menaruh asa agar aparatur pemerintah berkenan melayangkan pandangan dan perhatian yang lebih berpihak kepada nasib kalangan kelas menengah seperti dirinya. Apabila kondisi ketidakpastian in this economy dibiarkan terus berjalan tanpa kucuran insentif relaksasi, bukan mustahil mereka yang berada di posisi tengah akan tergelincir downgrade, terlempar turun status menjadi kelas bawah hingga jatuh miskin ke jurang kemiskinan yang dalam.
Downgrade Status Pernikahan
Kisah pelik yang dihadapi Zaka dan Farhan mungkin masih terbilang lebih beruntung jika disandingkan dengan pengalaman getir yang dialami seorang perempuan muda asal Tangerang Selatan yang meminta identitas aslinya dirahasiakan. Bagi wanita ini, penyesuaian yang dijalaninya tak lagi sekadar menukar merek barang kebutuhan konsumsi, melainkan terpaksa downgrade identitas kependudukan pada kolom status di KTP, dari yang semula tercatat kawin menjadi cerai hidup. Perempuan belia berusia 22 tahun ini mengaku mengambil ketetapan pahit untuk berpisah dari suaminya semata-mata dipicu oleh faktor tekanan ekonomi rumah tangga yang tak lagi tertanggungkan.
"Ya mungkin baiknya begini," katanya singkat.
Fenomena merebaknya angka perceraian yang berakar dari permasalahan finansial kini memang menjelma sebagai momok yang menakutkan bagi keberlangsungan mahligai rumah tangga pasangan muda di tanah air. Publikasi data resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, yang diterbitkan kepada khalayak pada Februari 2026 mencatat, problematika faktor ekonomi menduduki urutan kedua terbesar sebagai pemicu karamnya perkawinan di level nasional, dengan akumulasi angka yang sangat mencengangkan yakni menyentuh 105.727 kasus perceraian.
Analisa KLYLabs
Gejala degradasi taraf hidup atau downgrade yang melanda realitas kehidupan masyarakat nyatanya terekam secara gamblang di jagat maya. Melalui pengamatan komprehensif, tim KLYLabs Liputan6.com melacak lalu lintas percakapan pengguna media sosial dalam menyikapi fenomena sosial ekonomi tersebut. Hasil telaah data memperlihatkan fenomena di mana warganet ramai-ramai mengkalkulasi ulang setiap rupiah yang keluar, mulai dari ongkos operasional kendaraan bermotor sampai anggaran produk skincare, demi memastikan suplai kebutuhan primer harian tetap terjaga. Pada hakikatnya, para konsumen di Indonesia tidak serta-merta menghentikan aktivitas belanja mereka saat dihantam gelombang kenaikan biaya hidup.
Alih-alih menyetop konsumsi secara total, masyarakat condong memburu opsi produk substitusi yang berharga lebih terjangkau dengan catatan manfaat fundamental barang maupun layanan jasa tersebut tetap berfungsi optimal.
Mari kita bedah satu per satu.
Riset mendalam yang dilakukan oleh tim KLYLabs Liputan6.com telah menghimpun dan memproses dataset digital yang mencakup 565 mention pembicaraan, yang terbagi ke dalam 439 komentar di platform Instagram serta 126 unggahan video di TikTok. Interaksi percakapan online tersebut bersumber dari 435 profil akun pengguna Instagram dan 121 kreator akun TikTok, yang membukukan jangkauan hingga menembus total 17,3 juta kali pemutaran (plays) pada deretan postingan TikTok yang diteliti.
Dari pemetaan isu pada kolom komentar Instagram, topik seputar perilaku pergeseran konsumsi atau trading down terpantau menjadi tema percakapan yang mendominasi interaksi publik, yakni tercatat mencapai 134 komentar atau menyumbang porsi 30,5 persen. Adapun tema dominan di urutan selanjutnya diisi oleh curahan hati dan keluhan warganet perihal regulasi kebijakan publik serta kenaikan tarif pajak sejumlah 54 komentar, disusul jeritan beban berat ekonomi 31 komentar, sentimen kebersamaan dan kegigihan resiliensi sebanyak 29 komentar, serta suara bernada sanggahan maupun narasi skeptis atau counter-narrative yang terhimpun sebanyak 25 komentar.
Ragam bentuk penyesuaian yang diaplikasikan para konsumen di lapangan terpantau sangat variatif. Salah satu pergeseran nyata tampak jelas dari pergantian pilihan sarana bepergian harian. Pemilik akun Instagram @sefti_yohana_permasita membagikan pengalamannya lewat tulisan, “Dulu bawa roda 4 ke kantor, skrg naik kereta karena kendaraan sudah berpindah tangan..”
Sementara itu pengguna media sosial lainnya, @atiekb, membeberkan cerita pergeseran dalam merawat penampilan diri. “Dulu rajin facial dan beli skincare dokter, sekarang cukup beli skincare drugstore,” tulisnya.
Di sisi lain, respons warganet yang diunggah oleh akun @faridakahardi menggambarkan adanya pembatasan ketat saat berbelanja keperluan keluarga dengan mengungkapkan, “Down grade gue emak milineal, batasin cek out keranjang belanja.”
Bahkan tidak sedikit interaksi digital yang memperlihatkan adanya kompromi besar dalam urusan kepemilikan armada transportasi dan alokasi konsumsi bahan bakar minyak. “Dari mobil isi pertamax ke pertalite sampe ke motor isi pertalite semoga kehidupan selalu dicukupkan Allah SWT,” tulis @ariyulizare.
Deretan ilustrasi nyata tersebut menegaskan kesimpulan bahwa praktik downgrade di tengah masyarakat modern tidak selalu bermakna menyetop pola konsumsi secara mutlak, melainkan beralih menukar opsi komoditas ke tingkatan harga yang dinilai lebih realistis dengan kondisi finansial masing-masing.
Hasil pemantauan analitis mengungkap temuan bahwa dari 176 komentar pengguna Instagram yang membeberkan tindakan konsumsi konkret mereka, sebanyak 154 komentar atau setara 88 persen di antaranya merefleksikan aksi substitusi, baik itu lewat penggantian merek produk, perpindahan varian mutu, penurunan kelas kategori, sampai pemilihan kemasan yang lebih ekonomis. Sementara itu, 22 komentar sisanya mengekspresikan tindakan pemotongan kuantitas, penundaan jadwal pembelian, ataupun langkah pelepasan atau penjualan aset tanpa mencari unit pengganti.
Sektor kendaraan pribadi dan moda transportasi harian menjadi ranah yang paling banyak mengalami aksi penyesuaian belanja. Dari total 151 komentar yang membentuk struktur formula “dari X ke Y”, sebanyak 86 komentar atau setara 57 persen di antaranya bertumpu pada persoalan penyesuaian armada transportasi serta bahan bakar. Pilihan kompromi yang bermunculan di kalangan warganet mencakup langkah menjual mobil demi beralih memakai sepeda motor, mengganti tipe kendaraan ke varian yang lebih murah, hingga memilih turun oktan dengan mengganti Pertamax ke bahan bakar Pertalite.
Di balik nuansa keprihatinan yang ada, narasi downgrade rupanya tidak melulu dipandang lewat kacamata pesimisme. Salah satu konten yang diunggah kreator TikTok lewat akun @elson.lo berhasil mendulang atensi luas hingga meraih 1,2 juta plays, 64.500 likes, 1.747 interaksi komentar, serta telah dibagikan sebanyak 11.700 kali shares, menyampaikan perspektif bahwa menurunkan standar hidup (downgrade lifestyle) bukanlah aib yang memalukan, melainkan justru dapat dimanfaatkan sebagai momentum strategis guna mendongkrak porsi tabungan serta mulai merintis investasi masa depan.
Walaupun demikian, gelombang sentimen negatif tetap mendominasi secara kental dalam keseluruhan ruang percakapan yang dianalisis oleh tim peneliti. Dari total 439 komentar di platform Instagram, sebanyak 193 komentar atau 44 persen dinilai berkarakter netral, lalu 160 komentar atau 36 persen masuk dalam spektrum sentimen negatif, sedangkan 86 komentar atau 20 persen sisanya mencerminkan nada sentimen positif.
Timbulnya letupan sentimen negatif tersebut terutama disulut oleh rasa frustrasi masyarakat terhadap kebijakan pajak negara, regulasi pemerintah, melambungnya harga komoditas kebutuhan hidup harian, serta kepedihan psikologis akibat downgrade yang dipandang sebagai kemunduran taraf hidup.
Dengan demikian, fenomena tren downgrade yang tergambar dari sampel percakapan masyarakat ini tidak bisa dimaknai sempit sebagai berhentinya daya beli konsumen. Kecenderungan yang paling dominan muncul ke permukaan adalah tindakan mengukur kembali nilai esensial sebuah produk. Kebutuhan fisik dasar tetap diupayakan tercukupi, kendati label merek, klasifikasi kelas barang, takaran isi kemasan, jenis kendaraan yang dikendarai, sampai intensitas frekuensi belanja terpaksa disesuaikan.
Di dalam bingkai realitas tersebut, para konsumen tampak mulai memprioritaskan faktor kegunaan melampaui tuntutan gengsi sosial, serta menempatkan pertimbangan kalkulasi biaya di atas simbol status pergaulan. Kendati demikian, laporan kajian ini juga memberikan catatan penting bahwa penyesuaian konsumsi itu tidak seutuhnya berakar dari keputusan yang sukarela. Kenaikan harga pasar, beban perpajakan, lonjakan tarif bahan bakar minyak, tagihan cicilan utang, sampai merosotnya penerimaan upah riil menjadi variabel determinan yang terus dikeluhkan di jagat digital.
Pada akhirnya, realitas keras yang berkecamuk di kehidupan nyata terpotret secara presisi di panggung dunia maya. Di kedua dimensi kehidupan tersebut, kelompok masyarakat kelas menengah di tanah air benar-benar berada dalam posisi terjepit yang memprihatinkan. Ketika menengok ke bawah mereka dicap sebagai kelompok mampu, sementara bila menengadah ke atas mereka dianggap belum kaya raya, namun pungutan pajak terus ditarik tanpa jeda.
Di tengah impitan hidup yang kian mencekik leher tersebut, jurus adaptasi downgrade menjadi jalan keluar alamiah yang tak terelakkan. Fenomena merebaknya downgrade ini adalah cerminan nyata bahwa di tengah kerasnya hantaman in this economy, mempertahankan kelangsungan hidup menjadi jauh lebih fundamental ketimbang memelihara gengsi semu.
