Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, M Rizky Prasetyo, menyatakan uji coba penyaluran MBG berkonsep prasmanan pada 19-21 Oktober 2026 di SD Al Iqro Mataram terbukti sangat ampuh menekan sisa makanan.
"Penyajian makanan dengan sistem prasmanan tidak hanya menjaga kualitas gizi dan kehangatan hidangan, tetapi juga membangun budaya hidup bersih dan tertib di lingkungan sekolah," ujar Prasetyo melansir Antara, Sabtu (24/10).
Pelaksanaan uji coba tersebut melibatkan sasaran sebanyak 64 murid kelas 6 didampingi tiga orang guru.
Merujuk evaluasi lapangan, ia menerangkan terdapat empat poin utama keberhasilan skema prasmanan ini, salah satunya efisiensi konsumsi karena mendekati kondisi tanpa sisa atau zero waste dari porsi yang disediakan.
"Sebab siswa mengambil dan mengonsumsi hidangan hingga habis sesuai dengan porsi dan kebutuhan masing-masing," jelasnya.
Faktor berikutnya adalah kualitas serta kehangatan sajian. Kondisi makanan yang tetap segar dan hangat terbukti ampuh membangkitkan selera makan para siswa beserta tenaga pendidik yang menerima manfaat.
Selain itu, skema ini menghadirkan sarana edukasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Praktik mengambil hidangan secara swalayan melatih kedisiplinan murid, seperti membiasakan antre secara tertib serta mencuci tangan sebelum bersantap.
Tata letak hidangan turut memberi dampak signifikan. Penataan yang tertata apik, higienis, serta bervariasi sanggup mempercantik daya tarik visual makanan tersebut.
Lewat cara ini, para peserta didik dapat menyaksikan langsung aneka menu gizi seimbang yang terhidang, sehingga mendorong semangat mereka untuk menghabiskan seluruh makanan.
"Hasil evaluasi positif dari SD Iqra itu, kami harapkan dapat menjadi acuan serta tolok ukur penguatan tata kelola dan pola distribusi program MBG di wilayah Kota Mataram dan sekitarnya ke depan," tutur Rizky.
Ia menambahkan, seluruh rangkuman evaluasi ini telah diserahkan kepada pimpinan secara hierarkis, sementara keputusan implementasi permanen berada sepenuhnya di tingkat pusat.
"Kami di daerah menunggu kebijakan pimpinan, dan siap melaksanakan kebijakan tersebut," tegasnya.
