Rosan Perkasa Roeslani selaku CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia memaparkan kabar terbaru mengenai restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dirinya menyampaikan bahwa total entitas pelat merah yang kini masuk agenda perampingan telah menyentuh angka 354 perseroan.
"Pemangkasan sekarang sudah di 354 (perusahaan BUMN)," ucap Rosan saat ditemui di kawasan Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Senin (5/10).
Rosan menerangkan bahwa aset dari korporasi yang dirampingkan tersebut tidak serta-merta langsung dilikuidasi seutuhnya. Mayoritas unit usaha yang dipangkas rupanya telah berstatus dormant atau berhenti beroperasi, kendati status badan hukum perusahaannya masih tercatat secara legal.
Di samping itu, langkah perapian korporasi ditempuh melalui merger berbagai perseroan. Contoh nyatanya terlihat pada enam badan manajemen investasi yang mulanya berada di bawah naungan bank-bank milik negara kini telah dipadukan menjadi satu entitas tunggal.
Rosan menambahkan, perampingan usaha ini diwujudkan lewat aneka model integrasi, mulai dari penggabungan vertikal, konsolidasi horizontal, hingga penyatuan perseroan yang bergerak dalam sektor industri sejenis.
Sektor perhotelan menjadi salah satu contoh konkret. Pada masa lalu, hampir tiap entitas pelat merah mengelola akomodasi hotel tersendiri. Namun saat ini, seluruh fasilitas tersebut diintegrasikan guna memangkas birokrasi struktural sekaligus mendongkrak efisiensi operasional bisnis.
"Kita punya 137 hotel supaya menjadi lebih efisien. Kita punya rumah sakit hampir 75, juga ini kita gabungkan. Jadi, ada beberapa yang kita lakukan dalam rangka streamlining, streamlining di BUMN-BUMN ini," ungkap Rosan.
Rosan menekankan bahwa proses streamlining BUMN bakal berjalan berkesinambungan dan tidak sekadar dibatasi target numerik tertentu hingga penghujung tahun berjalan. Menurut rekam jejaknya, kepemilikan negara awalnya menaungi lebih dari 1.000 perseroan, tepatnya mencapai 1.074 korporasi.
Ironisnya, dari seribu lebih unit tersebut, Rosan membeberkan bahwa sekitar 97 persen dividen nasional hanya disumbangkan oleh 15 entitas saja. Di sisi lain, sebanyak 52 persen badan usaha justru tercatat menderita kerugian keuangan.
"Target kita streamlining kita sih itu terus, karena gini, dari 1.000 lebih tadinya awal perusahaan, 1.074, yang memberikan dividen 97 persen itu hanya dari 15 perusahaan. Nah, ini yang lainnya mungkin ya rugi, malah sebagian besar itu kan 52 persen itu rugi," jelas pimpinan Danantara tersebut.
Menyikapi kenyataan tersebut, pemerintah bertekad memulihkan produktivitas entitas yang bermasalah. Terhadap unit non-strategis yang dinilai bakal lebih produktif di tangan korporasi swasta, pengelola negara siap melimpahkan peluang lebih luas bagi kalangan dunia usaha.
"Kalau misalnya dunia usaha atau private sector bisa melakukan lebih baik, dan itu memang bukan hal-hal yang sifatnya strategis, ya kita berikan ruang yang lebih besar kepada dunia usaha untuk mengembangkan usaha-usaha ini," tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sempat menuturkan bahwa rezimnya telah menyetop operasi 328 unit sejak dilantik pada 20 Oktober 2024. Melalui penutupan itu, keuangan negara berhasil memangkas pengeluaran operasional hingga Rp50 triliun, mencakup belanja rapat, penyewaan kantor, mobil dinas, hingga gaji direksi serta komisaris.
Prabowo kala itu mencanangkan target eliminasi hingga 750 korporasi sampai penutupan tahun 2026. Penurunan pengeluaran diproyeksikan sanggup menembus nilai fantastis Rp100 triliun bilamana sasaran restrukturisasi tersebut terwujud sepenuhnya.
Bukan cuma menutup serta menggabungkan unit bisnis, Prabowo sebelumnya turut mengapresiasi lonjakan profit beberapa perseroan. Dirinya menunjuk PT Pupuk Indonesia yang berhasil mengantongi peningkatan laba bersih 252 persen, meskipun tarif pupuk bersubsidi dipotong 20 persen oleh pemerintah.
Prabowo turut menggarisbawahi capaian PT Timah Tbk yang berhasil memacu laba sampai sembilan kali lipat dibanding realisasi tahun 2025. Bagi Presiden, lonjakan hasil finansial ini membuktikan keberhasilan modernisasi manajemen di lingkungan badan usaha milik negara.
