Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir menyatakan kesiapan Indonesia untuk menggerakkan pembenahan internal di tubuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Inisiatif strategis ini dirancang agar wadah kerja sama global tersebut bekerja lebih berdaya guna, transparan, serta sanggup menyuarakan aspirasi negara-negara berkembang secara nyata.
Langkah diplomasi tersebut diprioritaskan guna mengokohkan peran kelompok Global South di panggung internasional, mengingat tata kelola dunia selama ini dianggap masih kurang memperhatikan kepentingan mereka.
"Kita tidak hanya mengetuk pintu dari luar, kita ikut memperbaiki rumah dari dalam," tutur diplomat yang akrab dipanggil Tata itu saat menyampaikan taklimat media usai prosesi serah terima jabatan bersama Sugiono di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Menurut pemaparan Tata, tindakan nyata Indonesia diwujudkan melalui penguatan posisi di Dewan Auditor PBB (UN Board of Auditors) demi mengawal transparansi serta akuntabilitas lembaga dunia tersebut. Agenda ini mulai diinisiasi pada masa kepemimpinan Menlu Retno Marsudi tahun 2022, lalu diteruskan oleh Sugiono, hingga akhirnya Indonesia terpilih pada 2025. Tata menegaskan tanggung jawabnya kini adalah mengawal pelaksanaan amanat besar itu secara maksimal.
Tata menggarisbawahi bahwa struktur multilateral saat ini masih belum berpihak adil kepada negara-negara berkembang. Oleh sebab itu, Indonesia bakal gigih memperjuangkan perubahan institusi internasional agar lebih efektif, efisien, dan inklusif, sehingga suara kelompok Selatan Global memiliki pengaruh kuat dalam pengambilan keputusan global.
Pada saat bersamaan, Indonesia secara resmi mengajukan pencalonan diri menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk masa bakti 2029-2030. Tata menyebutkan langkah pencalonan itu selaras dengan misi besar menciptakan Dewan Keamanan yang jauh lebih demokratis, transparan, representatif, sekaligus berkinerja efektif.
Apabila target kursi itu berhasil diraih, Indonesia bakal memiliki ruang gerak strategis untuk berpartisipasi aktif dalam merumuskan penyelesaian persoalan keamanan dan perdamaian dunia sesuai mandat utama Dewan Keamanan.
Mengenai prinsip diplomasi, Tata memastikan garis kebijakan luar negeri Indonesia tetap berpijak teguh pada haluan bebas aktif serta amanat konstitusi. Indonesia siap merangkul kemitraan dengan seluruh pihak tanpa ragu bersikap tegas apabila kedaulatan maupun kepentingan nasional diusik.
"Kita tidak memilih blok, kita memilih prinsip," tegas Tata.
Selain fokus memperbaiki tatanan multilateral, arah diplomasi nasional diarahkan untuk memantapkan ketahanan negeri. Sektor prioritas mencakup pasokan pangan dan energi, hilirisasi komoditas, percepatan digitalisasi, industri pertahanan, sektor perdagangan, penanaman modal, fasilitas kesehatan, serta kedaulatan perairan. Di tingkat regional, Indonesia bertekad mendongkrak peran ASEAN dalam memelihara stabilitas perdamaian, membangun rasa saling percaya, serta menuntaskan dinamika konflik di kawasan.
Perlindungan segenap warga negara Indonesia (WNI) di perantauan dan komitmen terhadap perjuangan Palestina juga terus menjadi prioritas pokok diplomasi. Tata mencatat bahwa Kemlu sukses menangani kurang lebih 124.000 persoalan WNI di luar negeri sejak 2024.
"Paspor Indonesia harus berharga di manapun ada negara yang berada di belakang Anda," ujar Tata.
Di sisi lain, Indonesia konsisten mengalirkan bantuan kemanusiaan bagi bangsa Palestina, mendukung pembangunan kembali Gaza pascakonflik, dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina yang berdaulat seutuhnya.
Pergantian kepemimpinan ini berlangsung seusai Presiden Prabowo Subianto memutuskan perombakan kabinet dengan mengangkat Tata menjadi Menlu menggantikan Sugiono pada awal Oktober 2026. Sugiono sendiri beralih tugas mengemban amanah anyar sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).
