Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat meresmikan platform CarbonNex pada perhelatan COP31 di Antalya, Turki, guna menghubungkan para penggagas proyek karbon domestik dengan jajaran pemodal serta calon pembeli potensial.
Peluncuran Carbon Connection For Climate Next (CarbonNex) berlangsung di Paviliun Indonesia dalam rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB COP31 di Antalya, Turki, pada Selasa (10/11). Fasilitas ini disiapkan sebagai wadah strategis dalam mempertemukan para inisiator program karbon nasional dengan kalangan pembeli, investor, institusi perbankan, dan mitra pembangunan lintas sektor.
Saat sesi pengenalan, Jumhur menyatakan bahwa CarbonNex, yang dijadwalkan beroperasi hingga penutupan COP31 pada 19 November 2026, ditargetkan tidak hanya berfungsi sebatas forum penjajakan awal. Dirinya mengajak seluruh partisipan untuk menggali peluang nyata, memetakan berbagai kebutuhan, serta merumuskan kesepakatan operasional demi melanjutkan kemitraan jangka panjang pascakonferensi.
Sarana kolaborasi ini meneruskan penjajakan kemitraan pasar karbon yang sebelumnya diinisiasi pada COP30 di Belem, Brasil, tahun 2025 lalu. “Tahun ini, kami membawa upaya tersebut lebih jauh lagi. Kami ingin mempertemukan para pengusul proyek, pembeli, dan mitra, bukan sekadar untuk bertukar informasi, melainkan untuk menyepakati langkah-langkah konkret dan melaksanakannya lebih lanjut setelah COP berakhir,” tutur Jumhur.
Sokong Target Iklim serta Pembangunan Berkelanjutan
Jumhur menegaskan agar seluruh aktivitas transaksi karbon tetap sejalan terhadap target iklim dan agenda pembangunan nasional Indonesia. Aspek keterbukaan dan integritas ditempatkan sebagai pilar mendasar di tiap pelaksanaan proyek. “Kredibilitas pasar karbon bergantung pada kredibilitas upaya mitigasi yang mendasarinya. Kita harus transparan mengenai apa yang dihasilkan, bagaimana verifikasinya, dan bagaimana pencatatannya,” jelasnya.
Guna mengawal pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia, pemerintah telah menerbitkan Peta Jalan Perdagangan Karbon Nasional. Kerangka regulasi ini dirancang memilah inisiatif dan unit karbon yang sah guna memperoleh pengesahan serta rekomendasi teknis kementerian terkait. “Bagi kami, langkah-langkah pengamanan ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan kerja sama dapat berjalan dengan baik,” imbuh Jumhur.
Lewat Indonesian Climate and Carbon Partnership (ICCP), pemerintah berfokus memadukan kebutuhan modal aksi iklim yang terdata dengan sumber pembiayaan yang cocok, baik dari lingkup domestik maupun mancanegara. Skema implementasi diarahkan secara taktis: memetakan kebutuhan lapangan, menetapkan bentuk kontribusi masing-masing pihak, serta mematangkan rencana kerja terpadu.
