Pemerintah tengah menyempurnakan struktur kelembagaan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) yang baru saja dibentuk sebagai implementasi dari UU Pengaturan Reforma Agraria.
Pertemuan guna membahas persoalan tersebut berlangsung di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada Jumat (9/10). Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) turut hadir dalam agenda tersebut.
Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan mengungkapkan bahwa rapat itu meninjau penataan struktur dan fungsi BRAN guna mencegah terjadinya tumpang tindih fungsi dengan kementeriannya.
"Rapat ini membahas penataan organisasi dan kewenangan BRAN, termasuk koordinasinya dengan Kementerian ATR/BPN, untuk memperjelas pembagian tugas, menghindari tumpang tindih kewenangan, serta memperkuat efektivitas pelaksanaan Reforma Agraria," jelas Ossy Dermawan lewat pernyataan resmi, Jumat (9/10).
Ossy menambahkan bahwa berlandaskan UU Pengaturan Reforma Agraria, mandat utama BRAN yaitu memecahkan kebuntuan hukum pada penyelesaian sengketa agraria.
Lembaga baru ini berwenang merancang perencanaan, menyusun peta jalan, menentukan wilayah prioritas Reforma Agraria, serta memverifikasi subjek maupun objek yang bersinggungan dengan sengketa agraria.
Pertemuan koordinasi pemantapan struktur BRAN ini dipimpin langsung oleh Menteri PANRB Rini Widyantini serta dihadiri pula oleh Kepala BRAN Dedi Prasetyo.
Rini mengawali diskusi mengenai kebutuhan SDM, rincian tupoksi, serta arah sasaran BRAN, sekaligus pola koordinasinya dengan Kementerian ATR/BPN. Upaya ini merupakan langkah penyelarasan fungsi pemerintah demi optimalisasi Reforma Agraria.
Ossy menekankan bahwa pemantapan pembagian kewenangan ini diharapkan membuat kolaborasi BRAN dan kementerian terkait menjadi semakin terarah.
"Kejelasan hubungan kerja diperlukan agar pelaksanaan Reforma Agraria dapat berjalan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing lembaga," tegasnya.
