Bupati Malinau Wempi W. Mawa menerima kedatangan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo guna membicarakan percepatan proyek jalur perbatasan Kalimantan Utara sepanjang 2.300 km yang direncanakan selesai pada ujung 2028.
MALINAU – Bupati Malinau Wempi W. Mawa mengapresiasi kunjungan Menteri PU Dody Hanggodo dalam agenda peninjauan akselerasi infrastruktur perbatasan Kalimantan di Provinsi Kalimantan Utara. Lawatan kerja ini digelar di Kabupaten Malinau pada Kamis, sebagai bukti nyata komitmen pemerintah pusat membenahi fasilitas di tapal batas.
“Tentu kita menyambut baik kunjungan Menteri PU sebagai bentuk keseriusan pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Kaltara, khususnya Kabupaten Malinau,” ujar Wempi sesudah mendampingi Dody pada kegiatan dinas tersebut.
Bupati menilai momentum pertemuan ini sangat krusial bagi jajaran pusat maupun daerah untuk memantau keadaan riil serta memetakan prioritas sarana transportasi pedalaman. Poin yang sangat disorot meliputi perluasan jalan nasional dan penguatan aksesibilitas menuju permukiman terpencil.
Target Selesai di Akhir 2028
Wempi menerangkan lawatan Menteri PU merupakan implementasi perintah Presiden Prabowo Subianto demi menuntaskan poros perbatasan Kalimantan sepanjang 2.300 kilometer sebelum tahun 2028 berakhir. Misi strategis tersebut diharapkan segera membuka daerah terisolir yang puluhan tahun menanti akses layak.
Dalam pertemuan itu, otoritas wilayah turut mengekspos lanskap transportasi setempat, utamanya rute dari Kalimantan Timur ke kawasan Apau Kayan dan Malinau yang kerap memicu kesulitan warga pedalaman. “Kami berharap pembangunan jalan ini benar-benar bisa direalisasikan sesuai target. Infrastruktur yang layak sangat penting bagi masyarakat, terutama untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan, menggerakkan perekonomian, dan mendorong pemerataan pembangunan,” tutur Wempi.
Kebutuhan Kolaborasi Semua Lini
Dia menyatakan penyelesaian proyek besar perbatasan mustahil terlaksana tanpa kekompakan antarinstansi, pemerintah kawasan, aparat TNI, serta keterlibatan tokoh adat. Keterpaduan bersama diperlukan untuk menyusun peta medan rute, mendeteksi hambatan faktual, dan menuntaskan segala administrasi perizinan yang berisiko menunda pengerjaan rute fisik.
“Saya berharap seluruh proses pembangunan dapat berjalan sesuai perencanaan, dengan pengawasan yang baik serta dukungan pendanaan yang memadai,” sebutnya. Wempi menggarisbawahi pembangunan merupakan agenda panjang berkesinambungan yang menuntut konsistensi kepemimpinan. Segala elemen diajak bahu-membahu menyukseskan program demi kesejahteraan rakyat.
“Kami berharap pembangunan ini jangan sampai terhambat. Jika ada persoalan administratif, mari kita selesaikan bersama. Pelaksanaannya juga harus diawasi agar berjalan sesuai perencanaan dan harapan masyarakat,” ucapnya lagi.
Akselerasi jalan lintas perbatasan Kalimantan diyakini mengentaskan ketertinggalan wilayah pelosok, menautkan jaringan antardaerah, dan membangkitkan denyut ekonomi warga tepi batas Indonesia-Malaysia. Bagi Kabupaten Malinau, gebrakan ini menjadi fondasi kunci memperluas konektivitas warga serta mempercepat keadilan pembangunan di garda terluar.
Materi berita disusun bersama perangkat teknologi kecerdasan buatan.
Polda Sulut Menahan Dua Mantan Pejabat Diskominfo Kasus Korupsi Dana Publikasi
Dinas Pertanian Kabupaten Solok Ajak Petani Mengolah Bawang Merah Jadi Olahan Goreng
Pemerintah Provinsi Banten Jamin Perluasan Menjadi 31 OPD Tidak Membebani APBD
Bupati Malinau Dorong Akselerasi Jalan Perbatasan Kalimantan Selesai 2028
Pemerintah NTT Lakukan Studi Banding Tata Kelola Pajak Alat Air ke Kaltara
