Lonjakan inflasi untuk komoditas cabai rawit di berbagai provinsi di Nusantara saat ini masih bertengger di level yang sangat tinggi.
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), pergerakan kenaikan tarif cabai rawit dengan basis tahunan atau year-on-year (yoy) di wilayah Gorontalo melonjak hingga 272,87 persen, sementara di Sulawesi Utara menyentuh 269,10 persen sepanjang Oktober 2026.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menyampaikan bahwa eskalasi nilai jual cabai rawit ini juga dirasakan di Sulawesi Selatan dengan capaian 262,66 persen serta Sulawesi Barat sebesar 202,11 persen.
Kendati ritme lonjakan harga bulanan terlihat mulai mereda pada beberapa kawasan, posisi indeks harga yang sebelumnya telanjur membubung tinggi menyebabkan laju inflasi tahunan tetap berada pada nominal yang amat besar.
Sementara itu, laju inflasi bulanan atau month-to-month (mtm) cabai rawit di daerah Gorontalo terdata sebesar 3,91 persen pada bulan Oktober. Pada waktu yang sama, provinsi Sulawesi Utara mencatatkan inflasi dalam skala bulanan sebesar 1,64 persen.
"Walaupun 3,91 persen ini masih inflasi, artinya masih ada kenaikan harga. Harga yang sudah naik tinggi, juga tetap naik. Akibatnya, Gorontalo secara year-on-year-nya itu masih tinggi untuk inflasi cabai rawit," ucap Ateng saat menghadiri agenda Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Selasa (3/11).
Ateng menegaskan bahwa dinamika ini mesti memperoleh atensi serius dari jajaran pemerintah daerah menjelang momen pergantian tahun. Hal tersebut dikarenakan penurunan laju inflasi bulanan belum mampu secara efektif memangkas angka inflasi tahunan, terlebih lagi jika nilai komoditas pokok masih bertahan pada batas nilai yang tinggi.
"Perlu usaha lebih keras lagi. Karena kita akan dua bulan lagi memasuki Desember, seperti Gorontalo dan Sulawesi Utara, walaupun inflasi yang kemarin sudah relatif rendah dibandingkan dengan wilayah lainnya, tetapi belum bisa secara year-on-year menurunkan angka inflasinya yang masih di atas 200 persen," tegas Ateng.
Bukan cuma cabai rawit saja, institusi BPS pun turut mengamati secara saksama fluktuasi harga minyak goreng. Menilik skala nasional, bahan pangan berupa minyak goreng ini sejatinya mengalami deflasi per bulan sebesar 0,44 persen selama Oktober 2026.
Walaupun demikian, bila ditarik secara tahunan, banderol minyak goreng masih membukukan angka inflasi sebesar 9,39 persen.
Ateng memaparkan bahwa disparitas tersebut timbul akibat perbedaan titik tolak kurun waktu antara perhitungan bulanan dan tahunan. Oleh sebab itu, pelemahan harga yang berlangsung dalam interval satu bulan tidak serta-merta melenyapkan jejak pembengkakan biaya yang terakumulasi dari periode tahun sebelumnya.
"Memang kondisi month-to-month-nya sudah deflasi 0,44 persen, tetapi year-on-year-nya masih cukup tinggi 9,39 persen karena pembandingnya terhadap bulan yang sama di tahun 2025," tuturnya menerangkan.
Kompilasi informasi dari BPS pun menampakkan bahwa inflasi tahunan minyak goreng masih stabil melampaui 9 persen di banyak kawasan, malah hingga menyentuh dua digit pada sebagian provinsi. Sejumlah area tersebut mencakup Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Lampung, DI Yogyakarta, Bengkulu, hingga Nusa Tenggara Barat.
Ateng juga memberikan peringatan terkait dinamika indeks harga konsumen pada komoditas minyak goreng tersebut.
Berdasarkan sajian data pemaparan, indeks harga kebutuhan pokok tersebut berada pada level kisaran 113 pada Oktober 2026, angka yang jelas lebih tinggi bila disandingkan dengan skor 104 pada Desember 2025.
Keadaan semacam ini menuntut langkah pengentasan serta pengendalian inflasi minyak goreng sampai penghujung tahun nanti terus dipantau dengan ketat.
Bahan konsumsi lain yang terbukti ikut memicu laju inflasi di aneka kawasan ialah komoditas ikan segar. Merujuk dokumentasi BPS, inflasi tahunan komoditas perikanan segar paling tinggi melanda Papua sebesar 20,03 persen, disusul oleh Papua Tengah dengan 17,26 persen, Sulawesi Utara 15,75 persen, serta Papua Selatan yang berada di nomor 15,32 persen.
Lonjakan harga ikan segar pun terekam di wilayah Kalimantan Tengah sebesar 15,23 persen, Papua Barat Daya sejumlah 15,19 persen, Maluku Utara 15,13 persen, Sumatera Barat menyentuh 15,06 persen, Riau 13,84 persen, dan Bengkulu mencapai 11,76 persen.
Ateng menuturkan bahwa hasil laut segar ini menjelma menjadi pemicu inflasi utama di beberapa teritori, khususnya di kawasan Indonesia timur. Mencontohkan Sulawesi Utara, komoditas yang memberikan kontribusi terhadap laju inflasi meliputi cabai rawit, komoditas ikan segar, buah tomat, serta sayur kangkung.
Pada sisi yang lain, komoditas ikan segar juga bertindak selaku pendorong kenaikan inflasi utama di Papua Barat, kepulauan Maluku Utara, Papua Tengah, serta kawasan Kalimantan Tengah.
Varian hasil perikanan yang mengalami pergeseran harga ini berbeda pada tiap-tiap kawasan. Di wilayah Sulawesi Utara, pasokan yang memicu inflasi di antaranya ikan malugis dan cakalang. Sementara di Papua Barat, gelombang kenaikan harga menyasar pasokan ikan selar dan ikan layang.
"Untuk yang di Sulawesi Utara, di sini cabai rawit, ikan segar, juga tarif angkutan udara. Tarif angkutan udara juga Sulawesi Utara dan Papua Barat memberikan andil inflasi," terang Ateng menambahkan.
Di luar kelompok komoditas tersebut, otoritas BPS pun senantiasa memonitor dinamika pergerakan beras. Angka inflasi beras tahunan saat ini masih terdeteksi di berbagai zona, di mana wilayah Kalimantan Tengah bersama Kalimantan Selatan menjadi kawasan yang sangat krusial untuk dipantau.
Dalam keterangan resminya, Ateng membeberkan bahwa tekanan inflasi beras di kedua daerah tersebut masing-masing bertengger pada rentang 17 persen dan 12 persen.
Menurut pandangan Ateng, komoditas beras patut diwaspadai karena menyumbang bobot penilaian yang luar biasa dominan di dalam formula inflasi. Lebih jauh, eskalasi nilai terhadap data acuan Desember 2025 bisa menjaga inflasi tahunan tetap melambung hingga akhir tahun.
Rekapitulasi BPS pada Oktober 2026 mengindikasikan lonjakan nilai beras berlangsung merata dari rantai penggilingan, pasar grosir, sampai ke pedagang eceran. Tingkat penggilingan naik 0,26 persen per bulan serta 6,89 persen per tahun.
Untuk tingkatan pedagang grosir, kenaikannya berkisar 0,01 persen secara bulanan serta 5,13 persen tahunan. Adapun pada lapak eceran, terjadi peningkatan 0,08 persen bulanan dan mencapai 4,10 persen tahunan.
"Walaupun inflasinya 4,10 persen, tetapi andilnya lumayan besar," tutup Ateng.
