Pemerintah Kota Bima merancang sembilan jurus utama dalam rangka mendongkrak arus investasi serta kapasitas produksi industri daerah demi merealisasikan target laju perekonomian sebesar 8 persen pada tahun 2029 mendatang.
KOTA BIMA – Otoritas Pemerintah Kota Bima di Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berupaya menggenjot penanaman modal sekaligus memajukan sektor industri lokal guna mengakselerasi roda perekonomian wilayah. Sasaran yang cukup ambisius telah ditetapkan oleh pemerintah kota, yakni membukukan kenaikan ekonomi mencapai level 8 persen di tahun 2029.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bima, Syarif Rustaman, memaparkan bahwa sejumlah langkah konkret ditempuh via akselerasi penyerapan anggaran belanja daerah, pemaksimalan sektor-sektor produktif, serta pengokohan sinergi antarlembaga. "Upaya tersebut perlu didukung oleh perencanaan yang terarah, percepatan pelaksanaan program, serta penguatan koordinasi agar kebijakan yang dijalankan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," tuturnya sewaktu dimintai konfirmasi pada hari Senin.
Berdasarkan catatan statistik daerah, laju pertumbuhan ekonomi wilayah Kota Bima pada kurun waktu 2025 berada pada angka 3,95 persen. Pada periode yang sama, realisasi penanaman modal berhasil menyentuh besaran Rp131,01 miliar yang mana didominasi oleh aliran Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
Memasuki periode 2026, angka perolehan investasi mengalami kenaikan sampai menyentuh Rp136 miliar atau setara 103,8 persen melampaui target yang dipatok. Keseluruhan pencapaian tersebut bersumber dari PMDN, mencakup segmen korporasi non-mikro kecil senilai Rp81,96 miliar beserta pelaku usaha mikro kecil (UMK) sebesar Rp54,03 miliar. Menilik bidang usahanya, serapan modal terbesar mengalir ke sektor layanan kesehatan dan kegiatan sosial, disusul bidang logistik pergudangan serta transportasi, sampai aktivitas perdagangan eceran maupun besar.
Di sisi lain, aliran Penanaman Modal Asing (PMA) dinilai belum memperlihatkan realisasi yang terbilang signifikan. Pihak pemda setempat tengah mempromosikan beberapa agenda strategis berkonsep Investment Project Ready to Offer (IPRO), termasuk rancangan kawasan terintegrasi Plaza Hybrid Mantika berbobot penawaran modal Rp413,4 miliar yang lolos kurasi resmi.
Dari indikator sosial-ekonomi penduduk, populasi Kota Bima pada 2026 mencapai sebanyak 168.060 jiwa disertai besaran PDRB per tahun sekitar Rp34,01 juta di 2025. Persentase kemiskinan pada 2025 tercatat berada di level 7,33 persen atau mencakup 14.540 orang, posisi yang relatif lebih baik ketimbang persentase Provinsi NTB yakni 11,78 persen. Sementara catatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bima tahun 2024 telah berada pada skor 78,04.
Syarif merinci kembali bahwa pihak Bappeda sudah merumuskan sembilan langkah strategis demi menyokong pencapaian target itu, antara lain mempercepat serapan APBD, memaksimalkan penanaman modal PMA dan PMDN, hingga memacu percepatan proyek fasilitas publik. "Strategi lainnya meliputi pengendalian harga bahan pokok, pencegahan ekspor dan impor ilegal, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas potensi lokal, peningkatan output industri manufaktur, serta kemudahan perizinan berusaha," paparnya.
Menurut pandangannya, belanja APBD yang bergulir kian cepat dipercaya mampu menyegarkan sirkulasi moneter serta menggerakkan kesibukan usaha. Sementara itu, pembenahan industri manufaktur beserta penguatan daya produksi kedaerahan diproyeksikan sanggup meningkatkan nilai tambah ekonomi, membuka ceruk ketenagakerjaan baru, dan mempererat relasi kemitraan bersama para pelaku usaha.
Pencapaian cita-cita pembangunan tersebut amat membutuhkan kerja sama multisektor, khususnya pemenuhan jaringan fisik dan pasokan kelistrikan, kepastian regulasi agraria, serta kemudahan akses modal usaha. Karenanya, Bappeda memantapkan kolaborasi dengan PLN, kantor pertanahan BPN Kota Bima, serta Bank NTB Syariah. Bappeda pun mewajibkan setiap dinas memetakan agenda prioritas menurut tugas pokok fungsi masing-masing, terutama yang mengatrol kapasitas sektor kunci, investasi, penguatan pelaku UMKM, pembukaan lapangan kerja, serta mutu fasilitas dasar warga.
