Kelonggaran ruang likuiditas diyakini mampu menopang percepatan laju penyaluran pinjaman.
JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memacu ekspansi kredit ke sektor produktif menyusul langkah Bank Indonesia (BI) yang berencana melonggarkan Giro Wajib Minimum (GWM) bertahap mulai November 2026. Regulasi baru ini diproyeksikan membuka keleluasaan likuiditas perbankan lebih luas guna menyokong pendanaan ke sektor riil. Walau begitu, perbankan diwajibkan terus memelihara mutu aset serta berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian selama menyalurkan pembiayaan.
Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menyampaikan bahwa ketersediaan likuiditas tambahan berpotensi meningkatkan kesiapan industri perbankan dalam memfasilitasi kebutuhan modal pelaku usaha.
“BNI terus mengoptimalkan fungsi intermediasi agar pembiayaan perbankan dapat mendukung kegiatan usaha dan investasi, sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan dengan tetap menjaga kualitas kredit dan ketahanan perusahaan,” papar Okki lewat pernyataan tertulis, Jumat (23/10/2026).
Melalui agenda Rapat Dewan Gubernur tanggal 20–21 Oktober 2026, BI memutuskan menahan suku bunga acuan atau BI-Rate di level 5,75 persen. Di sisi lain, bunga Lending Facility tetap bertahan pada posisi 6,50 persen dan suku bunga Deposit Facility ditetapkan naik ke angka 5 persen.
Otoritas moneter turut mengesahkan relaksasi GWM berjenjang. Pada kelompok bank umum konvensional, besaran GWM dipangkas dari 9 persen menuju 8 persen terhitung 1 November 2026, kemudian disusutkan lagi menjadi 7 persen per 1 Desember 2026.
Sementara untuk bank umum syariah beserta unit usaha syariah, ketentuan GWM disesuaikan turun dari semula 7,5 persen menjadi 6,5 persen pada November 2026, lalu terkoreksi kembali mencapai 5,5 persen mulai Desember 2026.
Okki menuturkan, BNI mengarahkan penyaluran kredit kepada ragam sektor produktif yang prospektif, bertumbuh sehat, serta mampu memperbesar skala bisnis, permodalan, maupun pembukaan lowongan kerja.
Ia menambahkan, dorongan kapasitas intermediasi mesti dibarengi mitigasi risiko ketat guna mengantisipasi gejolak perekonomian internasional maupun nasional.
“Melalui penyaluran kredit yang berkualitas dan sinergi dengan pemerintah, regulator, serta anggota HIMBARA, BNI akan terus mendukung pembiayaan sektor produktif dan agenda pembangunan nasional,” pungkas Okki.
Bank Indonesia Turunkan GWM, BNI Dorong Pembiayaan ke Sektor Produktif
PJT II Siapkan Pengembangan PLTS Terapung di 2 Waduk, Ini Daftarnya
Singapura Konsumsi 512 Triliun BTU Gas, Seberapa Besar Pasokan dari Indonesia?
Bitcoin Melemah, Investor Pantau Sentimen Global dan Arus Dana ETF
Indonesia Pangkas Ekspor Gas ke Singapura 31 BBTUD, Prioritaskan Kebutuhan Domestik
