Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyelenggarakan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana makar pada Kamis (19/11/2026). Forum internal kepolisian tersebut dijalankan oleh para penyidik dengan menggandeng berbagai pihak eksternal, termasuk Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro menerangkan bahwa proses gelar perkara ini sengaja melibatkan unsur pengawas internal Korps Bhayangkara, pihak pengawas dari luar, hingga deretan saksi ahli demi menjaga prinsip transparansi serta akuntabilitas jalannya proses hukum.
"Kamis ini kami gelar secara internal Polri sesuai prosedural, yaitu penyidik Tipidum, Biro Wassidik, Divpropam, Itwasum, dan Kompolnas juga bersama ahli terkait fakta dan bukti baru dalam penyidikan yang telah dilakukan," ujar Susatyo saat memberikan keterangan, Kamis (19/11/2026).
Susatyo menegaskan, keikutsertaan para pengawas dan pakar hukum tersebut ditujukan guna mengawal seluruh tahapan pengusutan kasus keamanan negara ini agar senantiasa berpijak pada koridor hukum acara pidana yang berlaku sah.
"Kami ingin memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru," ucapnya menambahkan.
Setelah agenda gelar perkara di lingkungan Mabes Polri rampung, penyidik Dittipidum Bareskrim menjadwalkan pertemuan ekspose atau gelar perkara gabungan bersama jaksa peneliti Kejaksaan Agung menjelang akhir pekan ini.
"Rencana Jumat (20/11/2026) kami laksanakan ekspose di Kejagung," tutur Susatyo memungkasi penjelasannya.
Kasus Penyadapan Ilegal dan Sangkaan Makar
Penyidikan mengenai perkara dugaan perbuatan makar ini adalah pengembangan berkelanjutan sesudah Bareskrim Polri resmi meningkatkan status hukumnya ke tahap penyidikan. Sebelumnya, aparat penyidik telah meminta keterangan sekurangnya 38 saksi serta memeriksa pandangan ahli hukum pidana bersama pakar hukum tata negara guna memperkokoh konstruksi hukum perkara.
Di samping mendalami tuduhan makar, jajaran Bareskrim Polri pun memproses dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping) dalam berkas terpisah. Mengenai skandal intersepsi tanpa izin ini, pihak berwajib telah menetapkan empat orang tersangka resmi.
Daftar keempat tersangka tersebut yaitu mantan Kapolri yang menjabat Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta, Widyaiswara Lemdiklat Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso, serta mantan Kabag Pemantauan Bareskrim Slamet Uliandi.
Bersamaan dengan hal itu, mekanisme penegakan etika profesi di Mabes Polri senantiasa bergulir. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko memaparkan bahwa pihaknya telah mengagendakan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) bagi mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo pada pekan berikutnya.
Trunoyudo menguraikan bahwa penyelenggaraan sidang etik tersebut bersandar pada Pasal 42 Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026. Ia pun memastikan Divisi Propam Polri terus menggali keterlibatan sosok berinisial TK, yang sempat ramai dibicarakan saat forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR RI.







