Pimpinan Bakom RI Syahganda Nainggolan meminta segenap komponen bangsa memberikan dukungan penuh kepada kepolisian untuk menuntaskan perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah tokoh secara terbuka dan objektif.
JAKARTA – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan mengimbau seluruh lapisan masyarakat memelihara kerukunan sekaligus menyokong Polri dalam membongkar tuntas masalah dugaan intersepsi ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto serta beberapa figur publik. Seruan tersebut dilontarkan menyusul terbongkarnya perkara yang menyeret perwira tinggi Korps Bhayangkara di wilayah Jakarta.
"Mari semua elemen bangsa mendukung Presiden dan jajaran kepolisian dalam upaya menindak tegas dan menjaga ketertiban masyarakat," ucap Syahganda di Jakarta, Kamis (5/11) malam. Dirinya menggarisbawahi urgensi penegakan hukum yang adil, transparan, serta objektif sebagai fondasi terpenting dalam menangani perkara tersebut.
Syahganda turut memperingatkan agar hasrat kekuasaan tidak sampai membenarkan manuver politik yang berisiko meretakkan persatuan nasional. Menurutnya, segala bentuk tindakan yang berpotensi merongrong stabilitas keamanan, keselamatan pribadi, serta marwah pemimpin negara wajib diproses tanpa kompromi berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku.
Kronologi Terungkapnya Skandal Penyadapan
Dugaan operasi penyadapan ini pertama kali dipaparkan jajaran kepolisian di Jakarta pada Selasa (3/11). Berdasarkan temuan awal, aparat menduga aksi tersebut melibatkan seorang jenderal polisi berpangkat bintang empat berinisial LSP bersama beberapa perwira tinggi lainnya. Pihak yang memegang inisial AS/ASN, EH, serta SU kini resmi menyandang status tersangka.
Tidak hanya menyasar Presiden Prabowo, aksi penyadapan tersebut diduga turut membidik pimpinan partai politik, tokoh publik, kalangan pebisnis, hingga para jurnalis. Kondisi ini pun memicu keprihatinan yang amat mendalam dari banyak kalangan, termasuk sang Kepala Negara sendiri.
Sikap Kepala Negara dan Respons Resmi Mabes Polri
Presiden Prabowo Subianto mengutarakan rasa prihatin yang luar biasa mengenai munculnya dugaan penyadapan yang menyeret pejabat teras kepolisian. Pernyataan tersebut diteruskan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang bertindak mewakili juru bicara Presiden di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (4/11).
"Beliau (Presiden Prabowo, red.) sangat prihatin. Institusi yang berada di bawah Presiden, kemudian melakukan upaya sedemikian (penyadapan). Tentunya itu sangat memprihatinkan. Sekali lagi, sangat mengkhawatirkan untuk kepentingan kita semuanya," jelas Prasetyo. Dirinya menegaskan bahwa penyadapan terhadap pemimpin tertinggi bersinggungan langsung dengan rahasia sensitif negara yang bisa membahayakan kedaulatan tanah air apabila disalahgunakan.
Merespons dinamika tersebut, Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto langsung membentuk tim khusus demi menelusuri kabar maupun bukti dugaan penyadapan itu. "Sebagai bentuk respons proaktif dan keseriusan institusi, maka pimpinan Polri, dalam hal ini Bapak Kapolri, telah membentuk tim secara khusus… untuk melakukan pendalaman yang langsung dipimpin oleh Bapak Kabareskrim," tutur Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta, Kamis.
Trunoyudo memastikan bahwa tim investigasi khusus akan menelaah seluruh informasi dan bukti secara cermat serta profesional. Pihaknya menjamin seluruh tahapan proses penyidikan berjalan transparan dan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. "Nantinya, hasil kerja tim akan disampaikan kepada publik secara transparan dan akuntabel sesuai dengan perkembangan proses penanganan perkara ini," tegasnya.
