Skema pelunasan kewajiban pinjaman proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Whoosh, menjadi salah satu agenda utama pembahasan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan tatkala berdialog dengan Kepala Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC) Zheng Shanjie.
"Saat bertemu dengan ketua Zheng Shanjie dari NDRC yang adalah teman lama, saya juga singgung mengenai kereta api cepat dan juga mengenai masalah utang Whoosh itu," kata Luhut di Beijing, Jumat (18/9) dikutip dari Antara.
Kunjungan kerja Luhut ke China berlangsung pada rentang 15 hingga 18 September guna menghadiri serangkaian agenda diplomatik penting, seperti "China Economic and Social Forum 2026" di Hangzhou, Provinsi Zhejiang. Luhut juga berjumpa dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi, Sekretaris Jenderal Komite Nasional Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat China (CPPCC) Wang Dongfeng, Ketua NDRC Zheng Shanjie, hingga memberikan pidato kuliah umum di hadapan sivitas akademika Universitas Tsinghua.
"Karena kita tidak boleh biarkan berlalu begitu saja, yang rugi kita juga, harus ada yang ‘follow up’ teknis dan kita bicara bagaimana struktur (pembayaran utang) karena toh yang mengerjakan kemarin juga kita (di Kemenkomarves) jadi saya tahu, lalu juga Pak Airlangga Menko Perekonomian juga harus tahu, Presiden Prabowo juga sudah dikonfimasi dan menteri keuangan lalu tahu dan Menteri Keuangan Suahasil sudah tahu," jelas Luhut memaparkan koordinasi lintas kementerian.
Luhut merasa sangat yakin dan optimistis seluruh institusi pemangku kepentingan yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pinjaman proyek Whoosh kini telah tersinkronisasi serta terpadu secara utuh.
"Karena Presiden sudah kasih ‘green light’ tinggal eksekusinya saja, dari Dewan Ekonomi Nasional bantu supaya cepat (disampaikan ke China) karena perkawanan (dengan pejabat China) jadi kelihatannya akan berjalan lancar," ujar Luhut menambahkan.
Lebih lanjut, Luhut menegaskan bahwa otoritas dari pihak pemerintah China sama sekali tidak keberatan terhadap model tata kelola ataupun mekanisme pembayaran angsuran utang pembiayaan Whoosh.
"Tidak ada masalah, dan kalau kita lihat Whoosh sudah mengubah pola hidup kita karena bisa rumah di Jakarta, makan siang sudah di Bandung, bisa bolak-balik, dan bahkan banyak juga yang sudah minta keberlanjutan Whoosh sampai ke Surabaya, saya singgung juga (dalam pertemuan dengan pejabat China)’," papar Luhut.
Mengenai langkah rencana kelanjutan jalur kereta kilat tersebut di masa depan, Luhut menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto nantinya perlu menetapkan kementerian koordinator yang secara khusus mengawasi proyek tersebut.
"Entah AHY (Agus Harimurti Yudhoyono), atau siapa, nanti akan, melaksanakan, harus keberlanjutan begitu," katanya.
Sebelumnya, mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat membeberkan bahwa restrukturisasi kewajiban keuangan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) menerapkan formula cicilan dana sekitar Rp1 triliun saban tahun dengan jangka tempo pelunasan hingga sepanjang 80 tahun lamanya.
Purbaya berpandangan tanggungan beban yang lahir dari skema restrukturisasi pinjaman jangka panjang tersebut relatif jauh lebih enteng daripada perkiraan semula, sehingga kapasitas anggaran kas Kementerian Keuangan tetap sanggup mengatasinya.
Pemerintah sendiri menyiapkan langkah strategis untuk mengambil alih 60 persen porsi kepemilikan saham di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Porsi mayoritas tersebut selama proses operasional dikuasai kelompok konsorsium BUMN via PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), sedangkan porsi 40 persen sisanya tetap dipertahankan oleh konsorsium Beijing Yawan HSR Co. Ltd.
Kini pihak Kementerian Keuangan tengah memproses proses due diligence serta evaluasi menyeluruh terhadap nilai valuasi saham milik PSBI yang hendak dialihkan tersebut.
Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani menjamin bahwa mekanisme peralihan pengelolaan operasional saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) ke tangan Kementerian Keuangan tetap berlangsung normal tanpa hambatan, kendati terjadi estafet posisi Menteri Keuangan dari pejabat Purbaya Yudhi Sadewa ke figur Suahasil Nazara.
