Disdikpora Kabupaten Cianjur meminta ratusan lembaga pendidikan mengajukan pengadaan fasilitas toilet kepada pemerintah pusat melalui sistem Dapodik demi menuntaskan krisis sanitasi serta menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif.
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, secara aktif mengimbau seluruh pengelola sekolah agar lekas menyampaikan permohonan pembangunan fasilitas MCK kepada pemerintah pusat. Inisiatif strategis ini ditempuh dengan memaksimalkan skema program revitalisasi satuan pendidikan dalam rangka menuntaskan persoalan defisit sanitasi yang selama ini masih melanda sektor edukasi di daerah tersebut.
Kepala Bidang SMP Disdikpora Cianjur, Ipan Sopandi, saat memberikan keterangan di Cianjur pada Kamis, memaparkan bahwa alur pengajuan sarana tersebut harus diproses melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dirinya menggarisbawahi keharusan bagi tiap satuan pendidikan untuk memastikan akurasi data fasilitas sanitasi yang diinput, agar benar-benar mencerminkan kondisi lapangan serta proporsional terhadap total populasi murid.
"Ketersediaan toilet dan pengelolaan sampah masih menjadi masalah yang belum ada solusi bagi dunia pendidikan di Cianjur, di mana jumlah yang tersedia di setiap sekolah belum sebanding dengan jumlah peserta didik," tuturnya.
Imbas Keterbatasan Fasilitas MCK
Kondisi minimnya infrastruktur pembuangan limbah domestik ini dipandang berpengaruh nyata terhadap kenyamanan sekaligus kebersihan lingkungan area belajar mengajar. Ipan menguraikan bahwa kendala kelangkaan bilik toilet amat kentara pada deretan jenjang SD serta SMP, membentang dari kawasan utara sampai pesisir selatan Cianjur.
Mengacu pada catatan dokumentasi resmi, sekarang ini terdaftar sebanyak 458 unit satuan pendidikan jenjang SMP di dalam pangkalan data Dapodik. Komposisi tersebut meliputi sebanyak 155 unit SMP berstatus negeri dan 303 unit SMP berstatus swasta. Sampai saat sekarang, baru segelintir lembaga pendidikan yang sudah menerima kucuran dana pembangunan bilik sanitasi dari otoritas pusat lewat agenda program revitalisasi sekolah.
"Rasio antara jumlah peserta didik dengan toilet yang tersedia di setiap sekolah belum memadai, sehingga kebutuhan sarana sanitasi belum sepenuhnya terpenuhi sesuai jumlah siswa," terang Ipan menjelaskan situasi tersebut.
Memaksimalkan Bantuan Pemerintah Pusat
Maka dari itu, pihak Disdikpora Cianjur terus berikhtiar memaksimalkan sokongan bantuan anggaran yang disediakan pemerintah pusat. Seluruh pengelola sekolah diinstruksikan untuk mendalami teknis pengajuan permohonan sarana sanitasi melalui Dapodik secara terperinci, supaya seluruh rekapitulasi kebutuhan fisik tercatat rapi lalu diteruskan menuju kementerian pembina terkait.
Sebagai wujud konkret peningkatan mutu kawasan belajar, Disdikpora Cianjur juga telah merumuskan standar operasional prosedur (SOP) sekaligus melayangkan surat edaran tentang pemeliharaan higienitas kamar mandi serta kebersihan zona sekolah. Langkah regulasi ini selaras dengan arahan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 mengenai Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, yang menegaskan bahwasanya unsur penentu lingkungan sekolah yang ramah anak adalah kapasitas daya dukung lingkungan, termasuk higienitas sekolah dan keberadaan toilet memadai.
Di sisi lain, sepanjang Tahun Anggaran 2026 berjalan, Pemerintah Kabupaten Cianjur terpantau belum sanggup mengalokasikan pos dana khusus demi pemenuhan infrastruktur sanitasi toilet sekolah. Ketiadaan alokasi kas daerah ini dipicu oleh keterbatasan sumber pendapatan fiskal daerah serta pengetatan kebijakan efisiensi yang tengah digencarkan.


