Bantu Legalisasi Pernikahan Warga, Pemkot Bukittinggi dan PA Adakan Isbat Nikah Terpadu

Posted on
banner 336x280

Pemerintah Kota Bukittinggi bekerja sama dengan Pengadilan Agama menyelenggarakan sidang isbat nikah terpadu untuk 49 pasangan suami istri demi memastikan ikatan perkawinan mereka diakui undang-undang dan terdaftar secara sah.

Kegiatan yang berlangsung di Bukittinggi, Sumatera Barat, pada hari Kamis ini merupakan bentuk kolaborasi antara Pemkot setempat dan instansi peradilan agama demi membantu puluhan pasangan memperoleh kepastian hukum atas pernikahan yang telah berlangsung menurut ketentuan syariat Islam.

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menggarisbawahi urgensi agenda ini demi memberikan kepastian perlindungan hak bagi warga yang pernikahannya belum terdata secara sah pada instansi berwenang. "Program ini menjadi suatu hal yang penting agar warga yang belum memiliki pernikahan yang tercatat secara resmi, bisa mendapatkan hak mereka, sehingga pernikahannya tercatat dan sah secara hukum," ungkapnya.

Menurut penuturan Ramlan, langkah penertiban berkas ini memiliki pengaruh yang amat signifikan terhadap nasib keturunan dan perlindungan masa depan generasi penerus dalam sebuah rumah tangga lewat penerbitan dokumen administrasi kependudukan. "Tentu akan berpengaruh pada dokumen buku nikah yang sah sehingga hak anak pun dapat terpenuhi ke depannya," imbuhnya menambahkan penjelasan.

Dukungan Dana Zakat dan Payung Hukum

Pihak pemerintah daerah turut melayangkan penghargaan kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang mengalirkan bantuan dana zakat demi menyokong terlaksananya agenda sosial ini. Ramlan menegaskan pemanfaatan kas zakat untuk agenda isbat nikah 2026 telah melewati pembahasan komprehensif. "Masyarakat terbantu dan tentu saja, dana zakat yang disalurkan untuk program ini, sudah melalui kajian dan sah menurut agama," tegasnya.

Di sisi lain, Roza Wahyuni selaku Kepala Dinas Sosial Kota Bukittinggi mengungkapkan bahwa pelaksanaan sidang terpadu ini berlandaskan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2015. Ketentuan hukum tersebut secara spesifik memayungi Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dalam menerbitkan kutipan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran anak.

"Berdasarkan hasil pendaftaran dan verifikasi berkas administrasi oleh Pengadilan Agama, tercatat sebanyak 49 pasangan suami-istri warga Kota Bukittinggi yang memenuhi syarat untuk mengikuti sidang pada hari ini," tutur Roza.

Integrasi Layanan Tuntas Satu Hari

Guna melancarkan proses persidangan, Pengadilan Agama Bukittinggi mengerahkan sebanyak tujuh orang hakim beserta jajaran panitera pengganti, dengan sokongan teknis penuh dari staf Kantor Urusan Agama (KUA). Salman selaku Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi mengucapkan terima kasih mendalam atas komitmen dan kontribusi jajaran Pemkot Bukittinggi.

Salman menyoroti keistimewaan agenda ini yang menggunakan format pelayanan terpadu satu hari. "Melalui layanan satu hari, pasangan yang perkaranya dikabulkan oleh majelis hakim akan langsung menerima salinan penetapan pengadilan, buku nikah dari KUA, serta dokumen kependudukan," pungkasnya menutup keterangan resmi.